Tim Paslon 02 Geruduk KPU Metro

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 20 Nov 2024 - 21:11

Puluhan tim pendukung pasangan calon nomor urut 2 Wahdi-Qomaru Zaman menggeruduk kantor KPU Kota Metro sekitar pukul 15.22 WIB Rabu (20/11).-foto ruri setiauntari-

Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 di Pilkada Metro menyebut belum menerima surat resmi terkait pembatalan paslon nomor urut 2 tersebut.

Deswan menambahkan, pihaknya mempertanyakan terkait kebenaran surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Metro yang memutuskan bahwa pencalonan Wahdi-Qomaru dalam kontestasi Pilkada di Metro dibatalkan.

Sampai Rabu siang ini, 20 November 2024, pihaknya mengaku belum menerima surat resmi pembatalan paslon nomor urut 2 tersebut. “Sampai saat ini, saya belum menerima surat keputusan dari KPU Metro terkait informasi pembatalan. Jadi ini cukup menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, karena pemberitahuan hanya disampaikan melalui laman media sosial KPU Metro tanpa melampirkan surat keputusan yang dimaksud,” katanya, Rabu, 20 November 2024.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KPU Metro untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. “Kami akan segera mengonfirmasi kepada KPU Metro untuk mengetahui bagaimana kebenarannya,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Watoni Noerdin menolak keputusan KPU metro yang membatalkan Paslon Wahdi-Qomaru di Pilkada Metro 2024. Sehingga, dirinya akan menempuh jalur hukum menyikapi keputusan tersebut.

”Keputusan ini berpotensi melanggar aturan yang berlaku. Kami akan menempuh jalur hukum menyikapi keputusan KPU Kota Metro yang mendiskualifikasi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wahdi-Qomaru Zaman,” ujarnya.

Selain itu, sambung Watoni, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap KPU dan Bawaslu Kota Metro Soal keputusan ini. ”Apakah surat itu benar-benar dikeluarkan oleh KPU? Karena dalam rilis yang beredar tidak ada landasan hukum. Jadi hanya bersifat umum,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam membuat suatu keputusan, harus melalui surat keputusan. Hukum tata negara ini jangan dimainkan. Sebab, surat tersebut bukan produk hukum tata usaha negara (TUN), Justru menimbulkan potensi kegaduhan di tengah Masyarakat.

Watoni memperingatkan bahwa keputusan pembatalan pasangan Wahdi-Qomaru dapat memicu kegaduhan publik terutama mengingat Pilkada tinggal sepekan lagi.

Menurutnya, putusan Pengadilan Negeri Kota Metro yang menyangkut pelanggaran pidana pemilu oleh Qomaru Zaman tidak cukup untuk mendiskualifikasi paslon ini.

”Jika dari sisi hukum ketatanegaraannya, ini bukan menjadi produk hukum ketatausahaan negara, karena tidak memakai kop resmi. Kemudian tidak ada penanggung jawab. Bawaslu saja menyatakan tidak ada indikasi didiskualifikasi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari partai pengusung, lanjut Watoni, PDI Perjuangan memandang keputusan ini sebagai bentuk manipulasi oleh kelompok tertentu. Pihaknya menolak secara hukum. “Kalaupun itu merupakan produk hukum, kami akan tuntut,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, adanya kecurigaan bahwa keputusan ini adalah hasil permainan politik pihak tertentu. PDI Perjuangan berencana mengambil langkah hukum, termasuk melaporkan KPU Kota Metro ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

tim paslon 02 geruduk kpu metro                            metro – puluhan tim pendukung pasangan calon nomor urut 2 wahdi-qomaru zaman menggeruduk kantor komisi pemilihan umum (kpu) kota metro sekitar pukul 15.22 wib rabu (20/11).
kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait keputusan kpu metro yang menyatakan diskualifikasi terhadap pasangan wahdi-qomaru (waru).
tim kampanye waru, juniansyah, mengatakan pihaknya datang ke kantor kpu metro untuk mendapatkan kejelasan terkait keputusan kpu metro yang membatalkan paslon nomor urut 2 tersebut.
’’kami meminta penjelasan mengenai kapan rapat pleno dilaksanakan, di mana, jam berapa,” tandasnya.
dilanjutkan, keputusan kpu metro yang membatalkan pencalonan paslon nomor 2 tersebut perlu dijelaskan. ’’tetapi keputusan kpu yang beredar ini tidak ditandatangani oleh ketua kpu-nya. kita pertanyakan hal itu. artinya keputusannya tidak melalui rapat pleno. ya itu praduga kami. kalau memang itu benar, pasti ada tanda tangan,” katanya.
ia menambahkan rapat pleno harus dilakukan kpu sebelum memutuskan suatu keputusan. “kpu itu jika memutuskan seseorang bermasalah, harus dapat rekomendasi dari bawaslu. kemudian ada rapat pleno, rapat plenonya jam berapa, hari apa. hasil rapat pleno itu ditandatangani oleh ketua kpu. ini kpu provinsi saja tidak ada, dapat salinannya saja tidak ada,” pungkasnya.
dari pantauan radar lampung, sekitar pukul 17.38 wib, kuasa hukum beserta ketua tim pemenangan waru keluar dari kpu kota metro.
hadri abunawar selaku kuasa hukum wahdi-qomaru zaman mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi bersama kapolres metro, dandim 0411/km, dan juga sekretaris kpu kota metro, dengan ketua kpu provinsi lampung.
“berdasarkan hasil rapat kpu provinsi, rilis tersebut mereka cabut. jadi bisa dilihat postingan itu tidak ada lagi,” katanya.
kemudian, lanjutnya, keputusan tersebut merupakan keputusan sendiri dari kpu kota metro. “maka kpu provinsi lampung malam ini akan berangkat ke kpu ri di jakarta untuk membahas masalah ini,” ungkapnya.
hadri berpesan kepada para relawan yang telah hadir di kpu metro untuk menunggu keputusan terbaru dari kpu.
“tim hukum karena ada produk hukum, akan ada langkah-langkah dari sisi hukum. jadi kami minta relawan dari waru, sementara kita menunggu keputusan dari kpu pusat yang saat ini sedang dibahas di kpu provinsi, kita tenang dulu karena keputusan ini sesmdang dibahas di tingkat provinsi, dan di kpu ri,” jelasnya.
sementara, ketua tim pemenangan waru deswan menambahkan, pihaknya meminta hasil keputusan tersebut dapat segera dikeluarkan. 
“kami sampaikan, tolong keputusan secepatnya. karena masyarakat di sini menunggu. sampai dengan saat ini, saya ketua tim pemenangan menyatakan bahwa surat keputusan belum saya dapatkan,” tandasnya.
tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 di pilkada metro menyebut belum menerima surat resmi terkait pembatalan paslon nomor urut 2 tersebut.
deswan menambahkan, pihaknya mempertanyakan terkait kebenaran surat keputusan komisi pemilihan umum (kpu) metro yang memutuskan bahwa pencalonan wahdi-qomaru dalam kontestasi pilkada di metro dibatalkan.
baca juga: integritas kunci utama cegah korupsi
sampai rabu siang ini, 20 november 2024, pihaknya mengaku belum menerima surat resmi pembatalan paslon nomor urut 2 tersebut. “sampai saat ini, saya belum menerima surat keputusan dari kpu metro terkait informasi pembatalan. jadi ini cukup menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, karena pemberitahuan hanya disampaikan melalui laman media sosial kpu metro tanpa melampirkan surat keputusan yang dimaksud,” katanya, rabu, 20 november 2024.
ia mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kpu metro untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. “kami akan segera mengonfirmasi kepada kpu metro untuk mengetahui bagaimana kebenarannya,” tandasnya.
terpisah, wakil ketua dpd pdi perjuangan lampung, watoni noerdin menolak keputusan kpu metro yang membatalkan paslon wahdi-qomaru di pilkada metro 2024. sehingga, dirinya akan menempuh jalur hukum menyikapi keputusan tersebut.
”keputusan ini berpotensi melanggar aturan yang berlaku. kami akan menempuh jalur hukum menyikapi keputusan kpu kota metro yang mendiskualifikasi paslon wali kota dan wakil wali kota wahdi-qomaru zaman,” ujarnya.
selain itu, sambung watoni, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap kpu dan bawaslu kota metro soal keputusan ini. ”apakah surat itu benar-benar dikeluarkan oleh kpu? karena dalam rilis yang beredar tidak ada landasan hukum. jadi hanya bersifat umum,” katanya.
dia menjelaskan, dalam membuat suatu keputusan, harus melalui surat keputusan. hukum tata negara ini jangan dimainkan. sebab, surat tersebut bukan produk hukum tata usaha negara (tun), justru menimbulkan potensi kegaduhan di tengah masyarakat.
watoni memperingatkan bahwa keputusan pembatalan pasangan wahdi-qomaru dapat memicu kegaduhan publik terutama mengingat pilkada tinggal sepekan lagi.
baca juga:kpu metro diskualifikasi wahdi-qomaru
menurutnya, putusan pengadilan negeri kota metro yang menyangkut pelanggaran pidana pemilu oleh qomaru zaman tidak cukup untuk mendiskualifikasi paslon ini.
”jika dari sisi hukum ketatanegaraannya, ini bukan menjadi produk hukum ketatausahaan negara, karena tidak memakai kop resmi. kemudian tidak ada penanggung jawab. bawaslu saja menyatakan tidak ada indikasi didiskualifikasi,” ujarnya.
sebagai bagian dari partai pengusung, lanjut watoni, pdi perjuangan memandang keputusan ini sebagai bentuk manipulasi oleh kelompok tertentu. pihaknya menolak secara hukum. “kalaupun itu merupakan produk hukum, kami akan tuntut,” tegasnya.
ia juga mengungkapkan, adanya kecurigaan bahwa keputusan ini adalah hasil permainan politik pihak tertentu. pdi perjuangan berencana mengambil langkah hukum, termasuk melaporkan kpu kota metro ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
selain itu, menurutnya kpu merupakan lembaga negara, seharusnya komisioner kpu yang akan berakhir masa jabatannya tidak boleh mengeluarkan keputusan krusial. (rur/jen/c1/yud)