Ketua DPRD Lampung Apresiasi Presiden Prabowo

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 06 Nov 2024 - 22:00

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).-FOTO SETNEG.-

Teken PP Hapus Tagihan Kredit UMKM di Bidang Pertanian, Perikanan, Hingga Kelautan

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.Ba, memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan yang menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

PP ini mengatur tentang penghapusan tagihan kredit macet bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan.

Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak yang peduli terhadap nasib petani, nelayan, dan pelaku UMKM lainnya.

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo mengenai penghapusan tagihan kredit UMKM, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. -Foto: DPRD Lampung.-

Ahmad Giri Akbar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia Provinsi Lampung, mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data triwulan pertama 2024, angka kemiskinan Indonesia tercatat mencapai 9,03%. Giri yakin bahwa dengan kebijakan ini, angka kemiskinan dapat terus menurun pada tahun 2025, mengingat banyaknya petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang terdampak.

“Petani, nelayan, dan UMKM merupakan pilar ekonomi Indonesia. UMKM terbukti sangat tahan terhadap guncangan ekonomi global, terutama pada krisis moneter 1998, yang mampu mempertahankan ekonomi negara, sementara sektor makro dan konglomerat lainnya terguncang. Untuk itu, sektor pertanian dan perkebunan harus diperkuat,” ujar Giri.

Selain itu, kebijakan penghapusan kredit ini juga sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri bagi Indonesia.

Penghapusan tagihan kredit UMKM di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dipandang sebagai upaya strategis untuk

KETUA DPRD LAMPUNG APRESIASI KEBIJAKAN PRESIDEN PRABOWO

mendorong percepatan ketahanan pangan nasional.

ketua dprd lampung apresiasi presiden prabowo                            teken pp hapus tagihan kredit umkm di bidang pertanian, perikanan, hingga kelautan
 
bandar lampung – ketua dprd lampung, ahmad giri akbar, s.e., m.ba, memberikan apresiasi kepada presiden prabowo atas kebijakan yang menandatangani peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024.
pp ini mengatur tentang penghapusan tagihan kredit macet bagi umkm di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan.
kebijakan tersebut diambil setelah presiden prabowo mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak yang peduli terhadap nasib petani, nelayan, dan pelaku umkm lainnya.
ketua dprd lampung, ahmad giri akbar, menyambut positif kebijakan presiden prabowo mengenai penghapusan tagihan kredit umkm, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. -foto: dprd lampung.-
baca juga:anggota dprd lampung sorot pengelolaan dana participating interest pt leb
ahmad giri akbar yang juga menjabat sebagai ketua dewan pimpinan daerah (dpd) pemuda tani indonesia provinsi lampung, mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi mempercepat penurunan angka kemiskinan di indonesia.
berdasarkan data triwulan pertama 2024, angka kemiskinan indonesia tercatat mencapai 9,03%. giri yakin bahwa dengan kebijakan ini, angka kemiskinan dapat terus menurun pada tahun 2025, mengingat banyaknya petani, nelayan, dan pelaku umkm yang terdampak.
“petani, nelayan, dan umkm merupakan pilar ekonomi indonesia. umkm terbukti sangat tahan terhadap guncangan ekonomi global, terutama pada krisis moneter 1998, yang mampu mempertahankan ekonomi negara, sementara sektor makro dan konglomerat lainnya terguncang. untuk itu, sektor pertanian dan perkebunan harus diperkuat,” ujar giri.
baca juga:donald trump menangkan electoral votes dalam pemilu as 2024, kalahkan kamala harris
selain itu, kebijakan penghapusan kredit ini juga sesuai dengan visi presiden prabowo untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri bagi indonesia.
penghapusan tagihan kredit umkm di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dipandang sebagai upaya strategis untuk
ketua dprd lampung apresiasi kebijakan presiden prabowo
mendorong percepatan ketahanan pangan nasional.
baca juga: pt kai divre iv tanjungkarang sambut libur natal dan tahun baru
“penghapusan utang ini akan mendorong umkm di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, untuk kembali beroperasi dengan lebih baik dan stabil, sehingga dapat turut mendukung perekonomian nasional,” tambah giri.
sekretaris dpd pemuda tani indonesia provinsi lampung, fitra alfarisi, menyebutkan bahwa saat ini ada sekitar 6 juta kreditur umkm di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. dengan adanya kebijakan ini, sekitar 1 juta kreditur umkm akan terbantu dengan penghapusan utang mereka.
“walaupun kebijakan ini sangat positif, kami berharap penerapannya tetap selektif dan tepat sasaran. kami menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah agar bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan tidak menimbulkan masalah baru,” kata fitra. dprd lampung dan pemuda tani indonesia lampung mendukung penuh upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan di indonesia, dengan menjadikan lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“kami akan terus mendukung kebijakan yang mendongkrak sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan di lampung untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar giri.
baca juga:ppatk ungkap banyak masyarakat habiskan 70 persen gaji untuk judol
presiden prabowo subianto secara resmi menandatangani peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).
kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada umkm di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta umkm lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dll.
presiden prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh indonesia.
menurut presiden, selama ini pada pelaku umkm menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.
“setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh indonesia, pada hari ini, selasa, 5 november 2024, saya akan menandatangani peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar presiden prabowo dalam sambutannya di istana merdeka, jakarta.
baca juga:rugi bersih kfc indonesia bengkak, tembus rp557,08 m pada kuartal iii-2024 
presiden prabowo menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, umkm, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.
"dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, umkm, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang
sangat penting. mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara," ungkap presiden.
terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait.
presiden prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
presiden prabowo juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku umkm, terutama petani dan nelayan.
hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara mendukung dan menghargai peran mereka.
"kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, umkm seluruh indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ucap presiden.
 
penandatanganan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 ini menandai langkah nyata pemerintah dalam mendukung keberlanjutan umkm dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri. (*)