UMP Lampung 2025 Bakal Naik

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 01 Nov 2024 - 21:19

Radar Lampung Baca Koran--

BANDARLAMPUNG - Jelang akhir tahun, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung mulai membahas upah minimun provinsi (UMP) untuk tahun 2025 mendatang.

UMP tersebut sebagai dasar acuan bagi dewan pengupahan kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimun kabupaten/kota (UMK) tahun 2025.

Plt. Kepala Disnaker Lampung Yanti Yunidarti mengatakan, pembahasan penyusunan UMP tahun 2025 mulai dilakukan bersama dewan pengupahan.

"Ya sudah mulai, kita sudah sekali melakukan pertemuan dengan dewan pengupahan," ujar Yanti Yunidarti.

Kata Yanti Yunidarti, ada harapan dari buruh atau pekerja kenaikan UMP sekitar 10 persen di tahun 2025. Namun, hal tersebut menurutnya harus dilakukan pembahasan dan dikaji lebih lanjut bersamaan pihaknya terkait.

"Kita harus lihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya sebagai dasar untuk penetapan UMP," ucapnya.

Lanjut Yanti Yunidarti, pihaknya juga telah melakukan rapat daring bersamaan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Ketenagakerjaan.

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja Disnaker Lampung, Soleha HY mengatakan, pihak telah menggelar rapat awal dengan dewan pengupahan daerah.

Rapat tersebut baru sebatas silaturahmi jelang pembahasan UMP Lampung tahun 2025. "Kemaren kita sudah rapat masih sebatas silaturahim dengan dewan pengupahan daerah tapi belum sampai pada materi pembahasan UMP," ujar Soleha HY.

Saat ini, kata Soleha HY, Disnaker Lampung masih menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya yang akan dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS).

Disampaikan Soleha HY, sesuai peraturan yang ada UMP wajib ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini gubernur paling lambat 21 November 2024.

Sementara untuk UMK, Soleha HY menyampaikan wajib ditetapkan okeh kepala daerah dalam hal ini bupati/wali kota paling lambat 30 November 2024 mendatang. "UMP 2025 akan berlaku per 1 Januari 2025 mendatang," ucapnya.

Soleha HY belum bisa memperkirakan berapa kenaikan UMP untuk Provinsi Lampung pada tahun 2024 mendatang. "Nah kalo gambaran naik kami belum ada, yang jelas penghitungan masih menggunakan regulasi pada PP 51 tahun 2023," tuturnya.

ump lampung 2025 bakal naik                            bandarlampung - jelang akhir tahun, dinas tenaga kerja (disnaker) provinsi lampung mulai membahas upah minimun provinsi (ump) untuk tahun 2025 mendatang.
ump tersebut sebagai dasar acuan bagi dewan pengupahan kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimun kabupaten/kota (umk) tahun 2025.
plt. kepala disnaker lampung yanti yunidarti mengatakan, pembahasan penyusunan ump tahun 2025 mulai dilakukan bersama dewan pengupahan.
baca juga:jpu tuntut terdakwa qomaru bersalah
"ya sudah mulai, kita sudah sekali melakukan pertemuan dengan dewan pengupahan," ujar yanti yunidarti.
kata yanti yunidarti, ada harapan dari buruh atau pekerja kenaikan ump sekitar 10 persen di tahun 2025. namun, hal tersebut menurutnya harus dilakukan pembahasan dan dikaji lebih lanjut bersamaan pihaknya terkait.
"kita harus lihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya sebagai dasar untuk penetapan ump," ucapnya.
lanjut yanti yunidarti, pihaknya juga telah melakukan rapat daring bersamaan kementerian dalam negeri dan juga kementerian ketenagakerjaan.
kabid hubungan industrial dan perlindungan kerja disnaker lampung, soleha hy mengatakan, pihak telah menggelar rapat awal dengan dewan pengupahan daerah.
rapat tersebut baru sebatas silaturahmi jelang pembahasan ump lampung tahun 2025. "kemaren kita sudah rapat  masih sebatas silaturahim dengan dewan pengupahan daerah tapi belum sampai pada materi pembahasan ump," ujar soleha hy.
saat ini, kata soleha hy, disnaker lampung masih menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya yang akan dikeluarkan oleh badan pusat statistik (bps).
disampaikan soleha hy, sesuai peraturan yang ada ump wajib ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini gubernur paling lambat 21 november 2024.
sementara untuk umk, soleha hy menyampaikan wajib ditetapkan okeh kepala daerah dalam hal ini bupati/wali kota paling lambat 30 november 2024 mendatang. "ump 2025 akan berlaku per 1 januari 2025 mendatang," ucapnya.
soleha hy belum bisa memperkirakan berapa kenaikan ump untuk provinsi lampung pada tahun 2024 mendatang. "nah kalo gambaran naik kami belum ada, yang jelas penghitungan masih menggunakan regulasi pada  pp 51 tahun 2023," tuturnya.
"ada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan indeks tertentu yang datanya kami terima dari bps," sambungnya.
diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) lampung menerbitkan surat keputusan gubernur lampung nomor: g/694/v.08/hk/2023, yang menetapkan upah minimum provinsi lampung tahun 2024. 
surat keputusan yang ditandatangani oleh gubernur lampung arinal djunaidi pada tanggal 21 november 2023 tersebut menetapkan kenaikan upah minimum provinsi lampung tahun 2024 menjadi rp. 2.716.497,-, naik sebesar rp. 83.212,41,- atau 3,16% dari tahun sebelumnya.
kebijakan mengenai upah ini merupakan salah satu instrumen fundamental dalam menjamin hak pekerja dan buruh untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia. 
upah minimum provinsi menjadi sebuah jaminan penting untuk melindungi penghasilan pekerja dan buruh dari kemungkinan merosot di bawah garis kemiskinan yang bisa membahayakan kesehatan mereka, dan pada gilirannya, memengaruhi produktivitas kerja.
keputusan tentang upah ini juga mempertimbangkan upaya serta potensi penciptaan lapangan kerja baru bagi para angkatan kerja yang tiap tahunnya memasuki pasar kerja. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 menggantikan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dalam hal pengupahan. 
oleh karena itu, penetapan upah minimum provinsi didasarkan pada aspek makroekonomi serta beberapa indeks yang mencerminkan kontribusi penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
penetapan upah minimum provinsi lampung tahun ini berdasarkan pada beberapa faktor, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi. variabel-variabel ini menjadi dasar utama dalam menetapkan upah minimum provinsi lampung.
mengingat keterbatasan waktu yang ada, terdapat kebutuhan akan penetapan upah minimum provinsi yang harus selesai paling lambat pada tanggal 21 november setiap tahunnya, sesuai amanat yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023.
dalam rangka mendukung proses penetapan ini, kementerian ketenagakerjaan republik indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor: b-m/243/hi.01.00/xi/2023 yang berkaitan dengan tata cara penetapan upah minimum tahun 2024 serta data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang menjadi dasar dalam penetapan upah minimum tahun 2024.
dalam penetapan perhitungan upah minimum provinsi lampung tahun 2024 memakai variabel alpa 0,2 dapat mempertimbangkan sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha.
bahwa dewan pengupahan daerah provinsi lampung dari unsur pemerintah, pakar / akademisi dan apindo menyepakati upah minimum provinsi lampung tahun 2024 sebesar rp. 2.716.497,- dibulatkan keatas yang berarti terdapat kenaikan sebesar rp. 83.212,41,-  atau 3,16%.
upah minimum sebagaimana dimaksud di peruntukan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu tahun), sedangkan bagi pekerja/buruh yang masa kerja lebih dari 1 (satu tahun) lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. penjelasan ini terdapat pada peraturan pemerintah pp nomor 51 tahun 2023 pada pasal 24. (pip/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 3 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan