JPU Tuntut Terdakwa Qomaru Bersalah

Reporter: Ruri Setiauntari |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 01 Nov 2024 - 21:18

SIDANG: Sidang perkara dugaan tindak pidana pelanggaran pilkada dengan terdakwa Qomaru Zaman masih berlangsung. Kali ini masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.-FOTO RURI SETIA UNTARI -

jpu tuntut terdakwa qomaru bersalah                            metro - jaksa penuntut umum (jpu) menuntut calon wakil wali kota metro qomaru zaman bersalah dengan pidana denda rp6 juta subsider 3 bulan kurungan.
tuntutan tersebut dibacakan oleh jpu pertiwi setiyoningrum pada sidang lanjutan perkara pilkada penggunaan kewenangan program dan kegiatan di pengadilan negeri metro.
’’maka perkenankanlah kami mengemukakan hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan,” ungkap pertiwi.
baca juga:saleh asnawi-agus suranto 59,8%, dewi handajani-ammar siradjudin 39,8%
menurutnya, hal yang memberatkan terdakwa di antaranya karena terdakwa sebagai pejabat yang memiliki kedudukan tidak memberikan contoh yang baik ke masyarakat, khususnya bagi jajaran dan bawahannya di pemerintahan.
sedangkan, hal yang meringankan tverdakwa antara lain terdakwa belum pernah dihukum. terdakwa juga mengakui secara terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, bahwa terdakwa merupakan pejabat wakil wali kota metro yang harus melakukan tugasnya.
’’selain itu, terdakwa mengakui kekhilafannya terhadap perbuatan yang dilakukan atas kata-kata yang diungkapkan secara spontanitas. terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya," lanjutnya.
dari uraian yang dibacakan tersebut, jpu pun menuntut terdakwa dengan pidana denda rp 6 juta subsidair 3 bulan kurungan.
dalam perkara tersebut, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, jpu juga menuntut agar majelis hakim pengadilan negeri metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan, menyatakan terdakwa qomaru zaman bersalah.
yaitu bersalah telah melakukan tindak pidana wakil wali kota yang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.
"sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 71 ayat 3 juncto pasal 188 undang-undang ri nomor 10 tahun 2016, menjatuhkan pidana kepada terdakwa qomaru zaman dengan pidana denda sebesar rp 6 juta subsidair 3 bulan kurungan," tandasnya.
diberitakan sebelumnya, sidang perkara dugaan tindak pidana pelanggaran pilkada dengan terdakwa qomaru zaman masih berlangsung. kali ini masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (jpu) mulai dari keluarga penerima manfaat (kpm) yang hadir di acara sosialisasi program sembako sampai saksi ahli it (informatian and technology atau teknologi informasi).
winarti, saksi dari kpm yang hadir dalam sosialisasi program sembako pada 19 september 2024 di dinas sosial (dissos) kota metro, mengatakan qomaru zaman sebagai wakil wali kota metro menyampaikan sambutannya kurang lebih 20 menit.
’’saya hadir di sana sebagai keluarga penerima manfaat. itu undangan dari dinas sosial kota metro," katanya, selasa (29/10).
ia menuturkan terdakwa qomaru zaman menyampaikan sambutan di acara sosialisasi tersebut diselingi interaksi bersama masyarakat yang hadir di sana.
’’iya, sambutan sebagai wakil wali kota metro. yang disampaikan ya terkait sembako, ada bercanda-bercanda juga. ada doorprize juga," ungkapnya.
sementara, saksi ahli bahasa wawan trihartono memaparkan kalimat yang diucapkan qomaru zaman dalam video yang viral tersebut merupakan kalimat yang normatif. artinya dapat diucapkan atau disampaikan kapan saja.
ia menjelaskan dalam artian bahasa, qomaru zaman sebagai penutur mengharapkan mitra tuturnya atau audiens yang ada dalam video itu dapat memberikan apresiasi yang positif terhadap tuturannya atau pernyataannya tersebut.
’’dari kalimat 'kami berdua meninggalkan warisan tatanan sejarah yang baik-baik di kota metro', maksudnya itu adalah tuturan deklaratif penutur yang memberitahukan kepada mitra tuturnya atau audiens bahwa selama memimpin, penutur dan pasangannya telah meninggalkan hal baik. jadi, penutur ini mengharapkan audiens memberikan apresiasi positif terhadap pernyataannya tersebut," jelasnya.
sedangkan saksi ahli it rionaldi menjawab pertanyaan dari hakim mengenai pengeditan video. menurutnya, memotong atau memenggal video merupakan pengeditan.
ia mengatakan dari video yang diunggah di tiktok dan cctv dari dinas sosial kota metro terdapat kesamaan. 
’’dari yang saudara terima dari cctv dan handphone itu setelah saudara analisis ternyata cocok?" tanya hakim.
’’iya, menunjukkan satu kejadian yang sama," jawab rionaldi.
diberitakan sebelumnya, qomaru zaman terancam batal sebagai calon wakil wali kota metro periode 2024–2029 dan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit rp600.000 atau paling banyak rp6.000.000.
hal tersebut setelah pasangan wahdi sirajuddin ini didakwa oleh jaksa penuntut umum (jpu) melanggar pasal 71 ayat 3 juncto pasal 188 undang-undang ri nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.
ya, calon wakil wali kota metro omor urut 02 qomaru zaman menjalani sidang pertama di pengadilan negeri (pn) kelas i b kota metro, senin (28/10). sidang dimulai sekitar pukul 09.30 wib di ruang garuda pn metro. qomaru hadir didampingi kuasa hukumnya, hadri abunawar, dan timnya.
humas pengadilan negeri i b kota metro zoya haspita mengatakan perkara qomaru zaman harus sudah mendapatkan putusan dalam 7 hari kerja sejak berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri. di mana berkas telah dilimpahkan pada jumat, 25 oktober 2024 lalu.
’’dalam waktu 7 hari sejak berkas dilimpahkan ke pn, putusan sudah harus ada. paling lambat senin, atau bisa jadi jumat sudah diputuskan. tergantung jalannya, tetapi paling lambat senin sudah ada putusannya," ungkap zoya.
hakim yang juga menjabat sebagai wakil pn i b kota metro ini menjelaskan pada sidang perdana terdakwa qomaru zaman yang digelar saat ini terkait adanya dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dalam pasal 71 ayat 3 juncto pasal 188 uu nomor 10/2016 perubahan kedua atas uu nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.
’’terkait hal ini, berkas sudah dilimpahkan ke pn metro pada jumat lalu. dan hari ini dimulai sidang pertama. sidang akan dilaksanakan selama 7 hari kerja. itu harus sudah diputus oleh pengadilan negeri metro," ungkapnya.
ia menjelaskan sidang perkara qomaru dilaksanakan seperti persidangan pada umumnya. dalam agenda sidang pertama, akan dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. 
kemudian jika ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jpu, akan diberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya. jika tidak ada keberatan, langsung ke pembuktian.
’’jika tidak ada keberatan, akan dilanjutkan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jpu untuk membuktikan dakwaannya ini," pungkasnya.
perlu diketahui, pada pasal 71 ayat 3 berbunyi: gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
kemudian pada ayat 5-nya disebutkan, dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota.
pada pasal 188 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang berbunyi, setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling  banyak rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
setelah dibacakan dakwaan oleh jpu terkait dugaan pelanggaran pilkada, penasehat hukum qomaru zaman, hadri abunawar menerima dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi. "penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi. sebab telah memenuhi persyaratan," ujarnya.
sidang pertama perkara dugaan tindak pidana pelanggaran kampanye dilanjutkan dengan menghadirkan saksi oleh jaksa penuntut umum (jpu).
dalam sidang pertama ini, jaksa penuntut umum (jpu) menghadirkan 9 orang saksi. mulai dari sekretaris daerah (sekda) metro, kepala dinas sosial kota metro, bawaslu metro, dan pemilik akun tiktok yang memposting video qomaru zaman di acara dinas sosial tersebut, serta 5 orang saksi lainnya.
tim penasehat hukum qomaru zaman hadri abunawar mengatakan, agenda persidangan perdana terkait dengan dakwaan jpu terhadap kliennya, qomaru zaman, yang notabene wakil wali kota metro. di mana, jpu telah menghadirkan saksi-saksi. diantaranya komisioner bawaslu kota metro, hendro edi saputro, dan sekda kota metro, bangkit haryo utomo.
selanjutnya, dari saksi sekretaris daerah kota metro, bangkit haryo utomo mengatakan, kegiatan dalam video yang beredar tersebut merupakan kegiatan dinas sosial yang setiap tahunnya memang dianggarkan pemerintah daerah dalam hal kaitannya dengan sosialisasi.
"hanya sebatas sosialisasi, sedangkan bantuan sosial adalah bantuan dari kemensos ri bukan kegiatan atau program pemerintah kota metro. sosialisasi sudah dianggarkan. dan itu kegiatan resmi," jelasnya.
menurutnya, kehadiran qomaru atau wakil wali kota adalah kehadiran wajib bagi setiap pejabat, apabila walikota tidak ada. secara etika birokrasi akan diwakili oleh wakil, jika wakil tidak ada, maka diwakili sekda. jika sekda tidak bisa baru jajaran bawahannya. itulah hasil pemeriksaan hari ini," tukasnya.
saat disinggung mengenai saksi yang akan diajukan oleh pihak qomaru zaman, hadri memastikan akan menghadirkan saksi.
’’jadi kami tetap (ajukan saksi). itu adalah hak hukum dari klien, tentunya karena ini ada saksi atau alat bukti yang memberatkan beliau. nah, beliau juga berhak mengajukan alat bukti yang menguntungkan beliau. baik saksi, surat, maupun ahli. kita memang belum programkan, tetapi pasti ada," pungkasnya.  (rur/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 2 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan