DKPP Terima 565 Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu hingga Oktober 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan PSU di seluruh TPS di Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 karena tidak ada partai politik yang bisa memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan untuk pemilu anggota DPRD provinsi.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan seharusnya KPU (para teradu) memahami Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/Hum/2023 yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Alih-alih demikian, kata dia, KPU malah secara sengaja mengabaikan putusan MA yang menyebabkan tidak terpenuhinya keterwakilan 30 persen perempuan di Dapil Gorontalo 6.

“Perkara yang kami ajukan ke DKPP ini secara spesifik pada pembangkangan para teradu atas kewajiban hukum yang timbul pasca-Putusan Bawaslu RI Nomor 10/2023 dan para teradu telah mengabaikan Putusan MA Nomor 24P/Hum/2023 sebagai bentuk perbaikan administratif sebagaimana putusan Bawaslu RI,” jelasnya.

Sementara itu, dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilu, Teradu I sampai Teradu VI menegaskan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemilu.

Mochammad Afifuddin sebagai Teradu II menegaskan bahwa pengaturan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pengajuan bakal calon anggota DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota sejatinya telah diatur PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

“Peraturan tersebut tidak mereduksi keterwakilan 30 persen perempuan atau affirmative action, tetapi memperjelas terkait dengan metode atau cara hitung keterwakilan tersebut yang tidak diatur Undang-Undang Pemilu,” ujar Afifuddin.

Dalam konteks dalil aduan pengadu yang menyebutkan bahwa para teradu tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023, Teradu II menegaskan bahwa tidak ada satu pun aduan dugaan pelanggaran etik yang diadukan Bawaslu ke DKPP.

Selain itu, ruang lingkup aduan pada perkara ini serupa dengan Perkara Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 yang telah diputus oleh DKPP pada tanggal 23 Oktober 2023 terkait dengan persoalan keterrwakilan 30 persen perempuan.

“Objek, para pihak, dan materi pokok aduan (perkara ini) merupakan perkara yang sama yang pernah diputus DKPP sehingga sepatutnya tidak dapat diperiksa kembali untuk yang kedua kalinya oleh DKPP,” pungkasnya.

Sidang dipimpin oleh Ketua DKPP Heddy Lugito selaku ketua majelis. Bertindak sebagai anggota majelis, yakni J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah.  (ant/abd)