Pemanfaatan Internet untuk Demokrasi: Era Digital di Indonesia

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 25 Oct 2024 - 22:37

Diskusi tentang masa depan demokrasi di era digital di Indonesia semakin relevan dengan tingginya angka pengguna internet.-FOTO ANTARA -

Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah guna memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

“Kami menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring terkait desk pilkada, karena beliau ingin agar kita semua melakukan pengawasan dan antisipasi potensi-potensi konflik yang ada,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Bima menjelaskan bahwa Kemendagri akan terus memantau setiap perkembangan dan mengoordinasikan data dari desk pilkada. Dia juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama pelaksanaan pilkada, serta mengantisipasi kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih.

“Setiap perkembangan, sekecil apa pun, harus selalu di-update dan dilaporkan melalui desk pilkada kepada kami,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Bima mengungkapkan akan ada langkah konkret untuk mengoordinasikan data dari desk pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi konflik dan menciptakan situasi yang kondusif di daerah.

Bima juga meminta kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan mengenai kesiapan desk pilkada kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus penjabat.

“Tolong dilaporkan kepada Pak Pj. untuk menindaklanjuti arahan dari Menteri Dalam Negeri agar kami semua di Kemendagri fokus mengawasi pilkada, melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, dan memastikan birokrasi tetap netral serta melayani masyarakat,” pungkas Bima. (ant/c1/abd)

pemanfaatan internet untuk demokrasi: era digital di indonesia                            jakarta - kepala badan pengembangan sumber daya manusia (bpsdm) kementerian dalam negeri sugeng haryono mengungkapkan bahwa pengguna internet di indonesia mencapai 78 persen dari total populasi. hal tersebut, menurutnya, bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat demokrasi di negara ini.
’’kebutuhan biaya demokrasi luar biasa mahal,” ujar sugeng saat memberikan pidato kunci dalam acara dialog demokrasi di jakarta, kamis (24/10). 
ia menekankan perlunya memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya tersebut, terutama dalam konteks pemungutan suara yang semakin mahal.
dengan lebih dari 275 juta jiwa penduduk indonesia dan jumlah gadget yang melebihi populasi, sugeng menegaskan bahwa internet seharusnya menjadi alat penting dalam demokrasi. 
ia juga merujuk pada riset badan riset inovasi negara (brin) mengenai penggunaan electronic vote yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
dari data yang ada, sekitar 97 persen penduduk indonesia telah memiliki ktp elektronik, yang bisa menjadi dasar untuk menerapkan sistem e-voting berbasis nomor induk kependudukan (nik).
sementara itu, direktur eksekutif the habibie center, mohammad hasan ansori, menjelaskan bahwa dialog ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemanfaatan ruang digital guna mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan berorientasi pada nilai-nilai demokrasi di era digital.
sebelumnya jakarta - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat, fokus utamanya adalah pelaksanaan pilkada serentak 2024 serta digitalisasi sesuai dengan program astacita presiden prabowo subianto.
’’yang utama sekali itu pilkada. itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu kemendagri. kami akan konsentrasi penuh di situ,” kata tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di kantor kemendagri, jakarta, selasa (22/10).
setelah itu, tito melanjutkan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diadakan setiap pekan sejak september 2022. ia menjelaskan bahwa program tersebut akan berhenti jika presiden prabowo subianto menghendakinya.
kemendagri juga akan melakukan pengecekan harga di lapangan secara rutin, mengingat tito kini memiliki dua wakil menteri yang dapat berbagi tugas di daerah.
selanjutnya, kemendagri akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi, hingga ketahanan pangan. tito tidak menampik bahwa beban di kemendagri cukup berat, namun hal ini sangat terkait dengan peran pemerintah daerah sebagai pembina, pengawas, dan koordinator.
“ini akan paralel dengan kementerian teknis, kementerian pangan, dan sebagainya untuk menangani masalah pangan,” jelasnya.
presiden ri prabowo subianto melantik tito karnavian sebagai menteri dalam negeri di istana negara, jakarta, pada senin (21/10). pelantikan ini mengukuhkan tito karnavian sebagai mendagri untuk periode kedua.
pelantikan para menteri negara berdasarkan surat keputusan presiden republik indonesia nomor 133/p tahun 2024 tentang pembentukan kementerian negara dan pengangkatan menteri negara kabinet merah putih periode tahun 2024–2029. 
sementara wakil menteri dalam negeri bima arya sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah guna memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 november 2024.
“kami menyampaikan arahan dari menteri dalam negeri untuk melakukan monitoring terkait desk pilkada, karena beliau ingin agar kita semua melakukan pengawasan dan antisipasi potensi-potensi konflik yang ada,” kata bima dalam keterangannya di jakarta, selasa.
bima menjelaskan bahwa kemendagri akan terus memantau setiap perkembangan dan mengoordinasikan data dari desk pilkada. dia juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (asn) selama pelaksanaan pilkada, serta mengantisipasi kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih.
“setiap perkembangan, sekecil apa pun, harus selalu di-update dan dilaporkan melalui desk pilkada kepada kami,” tambahnya.
dalam waktu dekat, bima mengungkapkan akan ada langkah konkret untuk mengoordinasikan data dari desk pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. ia menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi konflik dan menciptakan situasi yang kondusif di daerah.
bima juga meminta kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan mengenai kesiapan desk pilkada kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus penjabat.
“tolong dilaporkan kepada pak pj. untuk menindaklanjuti arahan dari menteri dalam negeri agar kami semua di kemendagri fokus mengawasi pilkada, melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, dan memastikan birokrasi tetap netral serta melayani masyarakat,” pungkas bima. (ant/c1/abd)