Pemanfaatan Internet untuk Demokrasi: Era Digital di Indonesia

JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Sugeng Haryono mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 78 persen dari total populasi. Hal tersebut, menurutnya, bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat demokrasi di negara ini.

’’Kebutuhan biaya demokrasi luar biasa mahal,” ujar Sugeng saat memberikan pidato kunci dalam acara Dialog Demokrasi di Jakarta, Kamis (24/10). 

Ia menekankan perlunya memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya tersebut, terutama dalam konteks pemungutan suara yang semakin mahal.

Dengan lebih dari 275 juta jiwa penduduk Indonesia dan jumlah gadget yang melebihi populasi, Sugeng menegaskan bahwa internet seharusnya menjadi alat penting dalam demokrasi. 

Ia juga merujuk pada riset Badan Riset Inovasi Negara (BRIN) mengenai penggunaan electronic vote yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Dari data yang ada, sekitar 97 persen penduduk Indonesia telah memiliki KTP elektronik, yang bisa menjadi dasar untuk menerapkan sistem e-voting berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Mohammad Hasan Ansori, menjelaskan bahwa dialog ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemanfaatan ruang digital guna mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan berorientasi pada nilai-nilai demokrasi di era digital.

Sebelumnya JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat, fokus utamanya adalah pelaksanaan pilkada serentak 2024 serta digitalisasi sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

’’Yang utama sekali itu pilkada. Itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu Kemendagri. Kami akan konsentrasi penuh di situ,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/10).

Setelah itu, Tito melanjutkan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diadakan setiap pekan sejak September 2022. Ia menjelaskan bahwa program tersebut akan berhenti jika Presiden Prabowo Subianto menghendakinya.

Kemendagri juga akan melakukan pengecekan harga di lapangan secara rutin, mengingat Tito kini memiliki dua wakil menteri yang dapat berbagi tugas di daerah.

Selanjutnya, Kemendagri akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi, hingga ketahanan pangan. Tito tidak menampik bahwa beban di Kemendagri cukup berat, namun hal ini sangat terkait dengan peran pemerintah daerah sebagai pembina, pengawas, dan koordinator.

“Ini akan paralel dengan kementerian teknis, kementerian pangan, dan sebagainya untuk menangani masalah pangan,” jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10). Pelantikan ini mengukuhkan Tito Karnavian sebagai Mendagri untuk periode kedua.