Memitigasi Middle Income Trap Melalui Orkestrasi Kebijakan Strategis

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 25 Oct 2024 - 21:52

Radar Lampung Baca Koran--

memitigasi middle income trap melalui orkestrasi kebijakan strategis                            oleh: sukarijanto*
bank dunia dalam laporannya, world development report (2024), mengungkap fakta bahwa 108 negara, termasuk indonesia, brasil, dan afrika selatan, sedang dalam fase menghadapi tantangan berat. yakni bertransformasi menuju negara maju dengan pendapatan tinggi. namun, kelompok negara itu mengalami kesulitan untuk melakukan transisi. 
mereka tidak dapat melakukan transisi secara bertahap menuju peningkatan status sebagai negara berpenghasilan tinggi. itu disebabkan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, dan produksi barang belum memiliki nilai tambah yang tinggi sehingga tidak dapat bersaing secara internasional. gambaran situasi itulah yang disebut middle income trap (mit). 
akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak bisa meningkat. indikator penentu mit dapat berubah setiap tahunnya. hal itu terjadi mengikuti faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun populasi yang memengaruhi nilai gni (gross national income) per kapita setiap negara. 
adapun nilai gni per 1 juli 2021 untuk kategori negara dengan penghasilan per kapita tinggi berkisar usd 4.000–13.000. dari nilai itu, dapat disimpulkan bahwa negara yang termasuk middle income memiliki nilai gni di bawah angka tersebut.
istilah mit kali pertama digagas bank dunia (world bank) pada 2007 dalam hasil laporannya yang bertema an east asian renaissance: ideas for economic growth. atau, situasi di mana negara dengan pendapatan menengah tidak dapat bersaing dalam produksi barang-barang berintensitas tenaga kerja rendah karena upah yang relatif tinggi, tetapi juga tidak dapat bersaing dalam kegiatan bernilai tambah tinggi karena produktivitas yang relatif rendah. 
itu mengakibatkan stagnasi ekonomi yang berkepanjangan dan kesulitan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. secara garis besar, negara yang terjebak middle income mengalami fenomena stagnasi dalam pendapatan kelas menengah dan belum mampu mencapai kelompok income yang baru lantaran beragam faktor. 
salah satu faktor penyebab adanya jebakan middle income adalah kurang kompetitifnya pada sektor industri manufaktur. 
hilangnya elemen kompetitif pada sektor manufaktur itu dianggap mengkhawatirkan jika dilihat dari segi ekonomi. dalam beberapa dasawarsa, hanya sedikit negara berpendapatan menengah di kawasan asia-pasifik yang dapat melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi, termasuk jepang, korea selatan, singapura, dan taiwan. 
indonesia sendiri tengah melakukan akselerasi dan menargetkan untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi di tahun 2036–2038. 
secara harfiah, kelompok kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih rentan terperosok jika sewaktu-waktu terjadi turbulensi yang mengganggu stabilitas ekonomi.
bahkan, jika daya beli kelas menengah menurun, itu dapat memaksa mereka untuk berpindah ke calon kelas menengah atau rentan, sehingga mengurangi peran mereka sebagai kontributor pajak dan sebaliknya, meningkatkan ketergantungan mereka pada dukungan fiskal.
dalam kurun sepuluh tahun pemerintahan joko widodo, tingkat pertumbuhan ekonomi indonesia relatif stagnan di kisaran 5 persen per tahun. tidak hanya stagnan, pertumbuhan ekonomi hanya berbasis hasil alam. 
di bidang industri, pemerintah memprioritaskan pembangunan peleburan mineral yang juga berbasis hasil alam. hal tersebut berlangsung dengan mengabaikan perbaikan iklim investasi di industri pengolahan atau manufaktur yang lebih kuat yang seharusnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan perbaikan produktivitas. 
dalam lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah turun dari 21 persen menjadi 17 persen karena phk di berbagai sektor. pelonggaran sektor impor untuk komoditas industri padat karya membuat produk dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang murah dari luar negeri, seperti serbuan barang impor murah dari tiongkok. 
sebaliknya, kenaikan nilai investasi hanya dinikmati pengusaha karena terkonsentrasi pada sektor industri hulu yang padat modal, terutama sektor pertambangan. hilirisasi sumber daya mineral tidak diikuti industri turunan yang mengandung nilai tambah lebih besar. terdapat sejumlah faktor utama sebagai penyebab mit muncul. 
pertama, kurangnya riset dan pengembangan terhadap sektor manufaktur yang realitasnya selama ini cenderung bergantung pada kegiatan yang masih tradisional serta penggunaan teknologi konvensional.
kedua, birokrasi yang inefisien dan ”mahal” yang sangat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. sebaliknya, birokrasi yang mudah dan tidak berbelit akan turut membantu kemudahan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. 
sayang, di negara dengan middle income trap, antara birokrasi dan pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami ketidakseimbangan yang sangat kontras. ketidakseimbangan birokrasi itu tidak hanya terjadi di internal di mana terjadinya akuntabilitas yang buruk seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
akan tetapi, terjadi juga pada birokrasi eksternal seperti kebijakan yang meliputi perjanjian dengan pihak asing atau internasional.
ketiga, rendahnya kualitas sdm akan berakibat pada minimnya inovasi dan kreativitas. pada gilirannya, itu menjadikan negara sulit, bahkan belum mampu, bersaing dengan negara lain dan mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. 
keempat, pembangunan infrastruktur di indonesia yang masih terkonsentrasi di pulau jawa. dengan begitu, belum menciptakan transfer of knowledge ke luar jawa. minimnya aspek itu memberikan dampak terhadap kualitas sdm yang rendah. 
kelima, transformasi ekonomi yang boros biaya memiliki andil sebagai faktor penyebab adanya middle income trap. hal tersebut dapat terjadi karena road map transformasi ekonomi tanpa dibarengi dengan penerapan birokrasi yang efisien.
pemerintah perlu mengorkestrasi sejumlah kebijakan strategis agar dapat keluar dari middle income trap. 
pertama, pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm). saat ini umkm berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (pdb) dan menyerap 97 persen tenaga kerja di indonesia. 
untuk mengoptimalkan potensi itu, pemerintah perlu meningkatkan akses pembiayaan, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendukung pemasaran digital bagi umkm. 
melalui terobosan itu, diharapkan umkm dapat naik kelas dan berpartisipasi dalam rantai pasok global yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. 
kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm) menjadi prioritas utama. indonesia telah mengalami bonus demografi sejak 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada 2020–2035. oleh karena itu, reformasi pendidikan yang menyeluruh sangat signifikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan inovatif. 
pemerintah perlu memastikan bahwa kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri dan mendorong program pelatihan vokasi yang relevan. dengan peningkatan kualitas sdm, diharapkan indonesia mampu memaksimalkan produktivitas dan daya saing di pasar global. 
ketiga, mengendalikan stabilitas makro ekonomi melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati. defisit anggaran yang tinggi dapat menghambat laju investasi dalam infrastruktur dan program sosial yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. 
pemerintah harus berupaya menekan inflasi di bawah 3 persen dan menjaga defisit transaksi berjalan di bawah 3 persen. kebijakan itu akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan yang lebih akseleratif. 
keempat, pemerintah perlu mendorong inovasi dan teknologi sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi investasi dalam penelitian dan pengembangan. inovasi dan teknologi perlu tetap ditingkatkan untuk menciptakan produk-produk inovatif yang dapat bersaing di pasar internasional. 
dengan memanfaatkan teknologi tinggi, sektor-sektor seperti manufaktur dan digitalisasi dapat berkembang pesat sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. hal itu penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 
keberhasilan suatu negara keluar dari mit merupakan contoh penting bagi indonesia dalam merumuskan strategi pembangunan. yang menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia adalah strategi yang efektif.
keberhasilan taiwan dalam mengorkestrasi elemen pendidikan teknis dan vokasional, serta mendorong penelitian dan pengembangan di sektor teknologi tinggi, telah mengantarkan negeri seteru tiongkok itu mengejar ketertinggalannya. 
dengan mengembangkan industri berbasis teknologi, taiwan tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi. pendapatan per kapita taiwan meningkat secara signifikan, mencapai sekitar usd 34.000 pada 2023, menandakan transisi yang sukses menuju status negara berpendapatan tinggi. 
contoh lain yang relevan adalah singapura, yang berhasil keluar dari middle income trap dengan pendekatan berbasis kebijakan probisnis dan investasi infrastruktur yang kuat. negeri jiran itu berhasil mengadopsi kebijakan terbuka terhadap investasi asing dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif melalui regulasi yang efisien melalui penerapan e-bureaucracy. 
di samping itu, pemerintah singapura secara proaktif berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk memastikan sdm-nya memiliki kompetensi yang diperlukan untuk bersaing di pasar global. (harian disway)
 
*) sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan peneliti di institute of global research for economics, entrepreneurship, and leadership serta kandidat doktor di program s-3 psdm universitas airlangga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 27 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan