Diduga Kuat, Oknum Kepala SMK ’’Tilap’’ BOS

Reporter: Muhammad Arief |

Editor: Abdul Karim |

Minggu , 26 Nov 2023 - 22:11

BERAKTIVITAS SEPERTI BIASA: Kondisi SMK 1 Swadhipa di Natar, Lampung Selatan, saat Radar Lampung mendatanginya Kamis (24/11) lalu.-FOTO MUHAMMAD ARIEF/RADAR LAMPUNG-

Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain apakah benar sang oknum kepala sekolah ikut mencairkan uang? Apakah benar uang tersebut kemudian dibawa pulang? Apakah bendahara sebelumnya mengundurkan diri? Dan apakah bendahara yang saat ini juga telah mempersiapkan surat pengunduran diri?

Semua pertanyaan itu dijawabnya dengan sebuah anggukan. Termasuk saat ditanya apakah alasan kedua bendahara tersebut mundur karena melihat adanya ketidakwajaran yang langsung dijawabnya dengan anggukan.

Sumber ini kemudian mengatakan bahwa dalam setahun, SMK 1 Swadhipa mendapatkan dana BOS mencapai Rp800 juta. Jumlah tersebut dikatakannya diambil secara bertahap dalam setahun.

Tahun sebelumnya, yakni pada 2022, dana BOS tersebut diambil setiap triwulan oleh kepala sekolah. Triwulan pertama dengan jumlah Rp241-an juta, triwulan kedua Rp300-an juta, dan triwulan ketiga dengan jumlah Rp241-an juta. ’’Jadi tahun 2022 itu ngambilnya 30 persen, 40 persen, dan 30 persen," akunya.

Namun pada 2023, dana BOS tersebut berdasar peraturan pemerintah dapat dicairkan enam bulan sekali. Disebutkannya bahwa SMK 1 Swadhipa baru saja melakukan pencairan dana BOS pada Agustus 2023.

Pada pencairan pertama di tahun 2023 tersebut, setidaknya sejumlah Rp346 juta dengan persentase pencairan yakni 50 persen tahap pertama dan 50 persen tahap kedua. Jumlah dana BOS yang didapat pada 2023 berkurang dibanding tahun sebelumnya seiring jumlah murid di SMK 1 Swadhipa juga berkurang.

Di mana, pencairan tahap kedua dengan jumlah sama yakni sekitar Rp346 juta dapat dilakukan pada Februari 2024. ’’Agustus 2023 kemarin baru cair, nanti cair lagi Februari 2024,” tutupnya.

Memperkuat semua dugaan itu, Radar Lampung mendapat sebuah kiriman foto surat pernyataan. Dalam foto yang Radar terima melalui sebuah sumber tertera surat pernyataan tersebut ditandatangani bendahara dan kepala sekolah. Dalam surat itu juga disertai dengan sebuah meterai bernilai Rp10 ribu.

Isi dalam surat pernyataan tersebut jelas bahwa dana BOS dipegang secara pribadi oleh oknum kepala sekolah, bukan kepada bendahara sekolah. Poin dalam surat pernyataan yang Radar Lampung lihat menyatakan bahwa jika kemudian hari terdapat permasalahan yang sehubungan dengan dana BOS mutlak menjadi tanggung jawab sekolah.

Kepada Radar, sumber ini mengatakan bahwa surat pernyataan itu dibuat karena sang bendahara benar-benar tidak mengelola dana BOS. Semua dana tersebut secara pribadi dipegang kepala sekolah, yang pengelolaan dan peruntukannya tidak diketahui bendahara maupun guru di sekolah tersebut.

Radar Lampung kemudian mencoba melakukan konfirmasi secara langsung kepada kepala sekolah dimaksud, Yuni Astuti, S.Pd. Sayangnya meski sudah dua kali Radar Lampung mendatangi SMK 1 Swadhipa Natar, yang bersangkutan selalu tak berada di tempat.

Begitu juga dengan nomor telepon yang Radar Lampung dapatkan untuk dihubungi sejak Kamis (23/11) dalam keadaan tidak aktif. Meski demikian, berikutnya ia baru meresponsnya jumat (24/11) malam melalui pesan singkat WhatsApp.

’’Ia Pak, dana BOS digunakan untuk gaji dan semua operasional sekolah," singkatnya menjawab pertanyaan terkait penggunaan dana BOS tersebut. (rif/c1/rim)

diduga kuat, oknum kepala smk ’’tilap’’ bos                            dari total rp800 juta per tahun
natar - kepala smk 1 swadhipa natar, lampung selatan, diduga kuat ’’menilap” dana bantuan operasional sekolah (bos). sumber radar lampung menyebut perilaku tersebut dilakukan sejak yang bersangkutan dua tahun menjabat kepala smk setempat. tak tanggung-tanggung, hampir 75 persen dana bos tersebut diduga masuk kantong pribadinya.  
sumber ini menceritakan bahwa permasalahan muncul sejak sang oknum menjabat kepala sekolah. ’’dari pertama dia menjabat (dua tahun terakhir, red)," katanya, kamis (23/11) lalu. 
menurut dia, sang oknum mengajak seorang bendahara untuk melakukan pencairan dana bos di bank. namun, lanjutnya, uang tersebut tak pernah sampai ke sekolah, melainkan diduga dibawa pulang. ’’dia ngambil dana bos di bank, tetapi terus ya dipegangnya sendiri," jelasnya. 
padahal, dana tersebut seharusnya dipegang bendahara yang pengelolaannya untuk kepentingan sekolah. namun di tangan sang oknum kepala sekolah justru sebaliknya. dana tersebut hampir tak lagi terdengar kabar pengelolaannya. 
akibatnya, banyak kegiatan dan kepentingan sekolah yang terbengkalai.  contohnya pengadaan kertas yang kurang dan kegiatan ekstrakurikuler murid yang batal. 
sumber ini menyebut banyak guru yang kemudian kewalahan karena sangat sulit mengajukan dana demi kepentingan sekolah. setiap ingin mengajukan dana untuk kegiatan dan pengadaan barang selalu dipersulit dengan berbagai alasan. 
’’sulit mas, sulit banget. alasannya macam-macam. sampai enggak enak sendiri kita," ungkapnya.
saking sulitnya, para guru bahkan pernah menggunakan uang pribadi hanya untuk membeli kertas. tak hanya itu, pada suatu perlombaan di luar sekolah, disebutkannya terpaksa murid-murid yang secara sadar berpatungan demi membiayai perlombaan. 
’’pernah itu kita mau lomba ke luar sekolah enggak ada duitnya. untung murid-murid mau patungan sendiri," ungkapnya seraya menyebut permasalahan itu tak pernah terjadi pada kepala sekolah sebelumnya dan baru terjadi saat ini.  
sumber ini mengatakan para guru di sekolah tersebut sampai bingung dan tak tahu harus mengadukan perilaku sang oknum ke siapa.  perilaku oknum kepala sekolah itu dikatakannya sampai membuat bendahara mengundurkan diri. 
menyusul bendahara baru yang saat ini ditunjuknya juga sudah berniat melepas jabatannya sebagai seorang bendahara. ’’jadi bendahara lama itu sampai mengundurkan diri. nah, bendahara yang sekarang juga sudah mau mengundurkan diri itu," katanya. 
ditanya berapa dana bos yang digunakan untuk kepentingan sekolah, sumber ini menyebut hanya sedikit. perkiraannya tidak lebih 25 persen dari total dana bos yang harusnya diterima sekolah. 
sumber lain yang sangat akurat juga membenarkan keluhan yang dialami para guru di sekolah tersebut. meski enggan bicara banyak, sumber ini selalu menjawab pertanyaan radar lampung dengan sebuah anggukan. 
pertanyaan-pertanyaan itu antara lain apakah benar sang oknum kepala sekolah ikut mencairkan uang? apakah benar uang tersebut kemudian dibawa pulang? apakah bendahara sebelumnya mengundurkan diri? dan apakah bendahara yang saat ini juga telah mempersiapkan surat pengunduran diri? 
semua pertanyaan itu dijawabnya dengan sebuah anggukan. termasuk saat ditanya apakah alasan kedua bendahara tersebut mundur karena melihat adanya ketidakwajaran yang langsung dijawabnya dengan anggukan. 
sumber ini kemudian mengatakan bahwa dalam setahun, smk 1 swadhipa mendapatkan dana bos mencapai rp800 juta. jumlah tersebut dikatakannya diambil secara bertahap dalam setahun.
tahun sebelumnya, yakni pada 2022, dana bos tersebut diambil setiap triwulan oleh kepala sekolah.  triwulan pertama dengan jumlah rp241-an juta, triwulan kedua rp300-an juta, dan triwulan ketiga dengan jumlah rp241-an juta. ’’jadi tahun 2022 itu ngambilnya 30 persen, 40 persen, dan 30 persen," akunya.
namun pada 2023, dana bos tersebut berdasar peraturan pemerintah dapat dicairkan enam bulan sekali. disebutkannya bahwa smk 1 swadhipa baru saja melakukan pencairan dana bos pada agustus 2023.
pada pencairan pertama di tahun 2023 tersebut, setidaknya sejumlah rp346 juta dengan persentase pencairan yakni 50 persen tahap pertama dan 50 persen tahap kedua. jumlah dana bos yang didapat pada 2023 berkurang dibanding tahun sebelumnya seiring jumlah murid di smk 1 swadhipa juga berkurang. 
di mana, pencairan tahap kedua dengan jumlah sama yakni sekitar rp346 juta dapat dilakukan pada februari 2024. ’’agustus 2023 kemarin baru cair, nanti cair lagi februari 2024,” tutupnya. 
memperkuat semua dugaan itu, radar lampung mendapat sebuah kiriman foto surat pernyataan. dalam foto yang radar terima melalui sebuah sumber tertera surat pernyataan tersebut ditandatangani bendahara dan kepala sekolah.  dalam surat itu juga disertai dengan sebuah meterai bernilai rp10 ribu.
isi dalam surat pernyataan tersebut jelas bahwa dana bos dipegang secara pribadi oleh oknum kepala sekolah, bukan kepada bendahara sekolah.  poin dalam surat pernyataan yang radar lampung lihat menyatakan bahwa jika kemudian hari terdapat permasalahan yang sehubungan dengan dana bos mutlak menjadi tanggung jawab sekolah. 
kepada radar, sumber ini mengatakan bahwa surat pernyataan itu dibuat karena sang bendahara benar-benar tidak mengelola dana bos. semua dana tersebut secara pribadi dipegang kepala sekolah, yang pengelolaan dan peruntukannya tidak diketahui bendahara maupun guru di sekolah tersebut. 
radar lampung kemudian mencoba melakukan konfirmasi secara langsung kepada kepala sekolah dimaksud, yuni astuti, s.pd.  sayangnya meski sudah dua kali radar lampung mendatangi smk 1 swadhipa natar, yang bersangkutan selalu tak berada di tempat. 
begitu juga dengan nomor telepon yang radar lampung dapatkan untuk dihubungi sejak kamis (23/11) dalam keadaan tidak aktif.  meski demikian, berikutnya ia baru meresponsnya jumat (24/11) malam melalui pesan singkat whatsapp. 
’’ia pak, dana bos digunakan untuk gaji dan semua operasional sekolah," singkatnya menjawab pertanyaan terkait penggunaan dana bos tersebut. (rif/c1/rim)