Manuver Politik di Minggu Kedua Kampanye Pilkada 2024: Potensi Pelanggaran Mulai Terlihat

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 09 Oct 2024 - 21:47

Potensi pelanggaran politik dalam Pilkada 2024 terus dipantau oleh KIPP Indonesia, dengan beberapa kasus politik uang dilaporkan dari berbagai daerah.-FOTO DOK JPNN.COM -

Dijelaskan, memasuki hari ketujuh kampanye yang dimulai 25 September 2024, pihaknya belum menemukan atau mendapat laporan pelanggaran kampanye oleh para calon kepala daerah.

’’Walaupun belum menemukan atau mendapat laporan, kami terus melakukan patroli guna mencegah terjadi pelanggaran Pilkada 2024 di tempat yang rawan mengumpulkan massa atau di jam-jam yang ada kegiatan,” ungkap Oddy.

Terkait STTP (surat tanda terima pemberitahuan), Ody mengaku baru menerima dari calon wali kota nomor urut 2, yakni pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah.

’’Paling banyak melakukan pengawasan melekat adalah pengawas kelurahan dan panwascam yang berada di lokasi ketika memang sudah STPP mereka akan datang,” katanya.

Dia akan fokus melakukan pengawasan untuk memastikan kampanye calon kepala daerah sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU Bandarlampung yang sudah dibuat zonasi.

’’Kami melihat bahan kampanye yang dibagikan apakah hal itu atribut kampanye yang sesuai atau tidak. Termasuk kampanye menggunakan fasilitas negara atau tidak,” bebernya.

Untuk di media sosial (medsos), pasangan calon sudah membuat akun yang didaftarkan ke KPU untuk memposting kegiatan. Khusus medsos, Bawaslu memantau apakah ada unsur kampanye hitam atau tidak.

’’Kami sudah memberikan tugas kepada jajaran Bawaslu untuk memantau setiap medsos,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menekankan kepada seluruh kepala desa (Kades) yang ada di Sai Bumi Ruwa Jurai netral dalam pilkada serentak 2024.

Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lampung Gistiawan menjelaskan ada proses-proses penegakan hukum terhadap kepala desa yang melanggar netralitas.

Proses penegakan hukum terhadap kepala desa yang melanggar netralitas dalam Pilkada melibatkan beberapa langkah.

Yakni, pengawasan oleh Bawaslu. Di mana, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran dan melakukan kajian untuk memastikan kebenarannya.

Kemudian, emeriksaan dan Rapat Sentra Gakkumdu. “Jika terbukti melanggar, kasus tersebut dibahas dalam Sentra Gakkumdu yang melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk menentukan sanksi,” tandas Gistiawan, melalui keterangan yang diterima Jumat 27 September 2024.

Gistiawan melanjutkan, Kepala desa dapat dikenakan sanksi administratif (teguran lisan/tertulis, pemberhentian sementara) atau sanksi pidana (penjara dan denda) sesuai dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daeah dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (jpnn/abd)

manuver politik di minggu kedua kampanye pilkada 2024: potensi pelanggaran mulai terlihat                            jakarta - divisi monitoring kipp indonesia, brahma aryana, menyatakan bahwa tahapan kampanye pilkada 2024 kini memasuki minggu kedua. pasangan calon (paslon) dan partai pendukung mulai aktif bergerak, memperlihatkan manuver politik untuk meraih simpati publik.
menurut brahma, berbagai pelanggaran yang berulang dalam pilkada seringkali dimanfaatkan secara politik. hingga minggu kedua, kipp indonesia telah mencatat empat kasus politik uang oleh asn di kabupaten sleman, kota cimahi, kabupaten subang, dan kabupaten buru.
brahma juga menyebutkan bahwa pola pelanggaran pilkada berbeda dengan pemilu 2024, karena sifatnya yang lebih lokal. namun, minimnya pelanggaran bukanlah pertanda baik, melainkan bisa menjadi indikasi rendahnya partisipasi politik masyarakat.
untuk itu, kipp indonesia mengingatkan pentingnya pengawasan di hari pemungutan dan penghitungan suara, agar pelanggaran yang merugikan demokrasi bisa diminimalisir. 
sebelumnya, badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten mesuji menginformasikan bahwa hingga saat ini belum ada dugaan pelanggaran selama tahapan kampanye pilkada 2024.
hal ini disampaikan oleh ketua bawaslu mesuji deden cahyono saat dikonfirmasi, rabu (2/10). dia menjelaskan bahwa hingga hari kedelapan masa kampanye, pihaknya belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran.
“namun, kami mendapati beberapa informasi awal mengenai dugaan pelanggaran yang perlu kami telusuri. sampai saat ini, kami pantau di lapangan bahwa belum semua pasangan calon melakukan kampanye langsung ke masyarakat,” ujarnya.
deden berharap semua calon akan mematuhi aturan dan regulasi yang ada selama kampanye, sehingga dapat menciptakan iklim pilkada mesuji yang aman dan damai. meski demikian, ia menginstruksikan jajaran pengawas, mulai dari panwascam hingga pkd, untuk tetap siaga dan aktif melakukan pengawasan tahapan kampanye.
“pihak kami akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pengawasan pada tahapan kampanye,” tegas deden.
sebelumnya, pada 25 september 2024, deden juga menyampaikan bahwa bawaslu mesuji telah mewarning akun-akun media sosial yang melakukan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks.
ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan nota kesepahaman (mou) dengan tim cyber crime.
“jadi, terkait kampanye yang mengandung ujaran kebencian atau hoaks di media sosial, kami di tingkat kabupaten akan terus berkomunikasi dengan kominfo. jika ada pelanggaran yang memenuhi unsur, akan kami tindak lanjuti,” tambahnya. 
sebelumnya, hingga hari ketujuh masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, badan pengawas pemilu (bawaslu) belum menemukan atau mendapat laporan adanya pelanggaran. sehingga, bawaslu mengambil langkah untuk melakukan patroli pengawasan hingga setiap kelurahan.
hal tersebut diungkapkan koordinator divisi penanganan pelanggaran pemilu bawaslu kota bandarlampung oddy marsa j.p.a. didampingi kordiv hukum dan penyelesaian sengketa hasanuddin alam, m.si.
dijelaskan, memasuki hari ketujuh kampanye yang dimulai 25 september 2024, pihaknya belum menemukan atau mendapat laporan pelanggaran kampanye oleh para calon kepala daerah.
’’walaupun belum menemukan atau mendapat laporan, kami terus melakukan patroli guna mencegah terjadi pelanggaran pilkada 2024 di tempat yang rawan mengumpulkan massa atau di jam-jam yang ada kegiatan,” ungkap oddy.
terkait sttp (surat tanda terima pemberitahuan), ody mengaku baru menerima dari calon wali kota nomor urut 2, yakni pasangan eva dwiana-deddy amarullah.
’’paling banyak melakukan pengawasan melekat adalah pengawas kelurahan dan panwascam yang berada di lokasi ketika memang sudah stpp mereka akan datang,” katanya.
dia akan fokus melakukan pengawasan untuk memastikan kampanye calon kepala daerah sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kpu bandarlampung yang sudah dibuat zonasi.
’’kami melihat bahan kampanye yang dibagikan apakah hal itu atribut kampanye yang sesuai atau tidak. termasuk kampanye menggunakan fasilitas negara atau tidak,” bebernya.
untuk di media sosial (medsos), pasangan calon sudah membuat akun yang didaftarkan ke kpu untuk memposting kegiatan. khusus medsos, bawaslu memantau apakah ada unsur kampanye hitam atau tidak.
’’kami sudah memberikan tugas kepada jajaran bawaslu untuk memantau setiap medsos,” pungkasnya. 
diberitakan sebelumnya, badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung menekankan kepada seluruh kepala desa (kades) yang ada di sai bumi ruwa jurai netral dalam pilkada serentak 2024.
kordiv penyelesaian sengketa bawaslu lampung gistiawan menjelaskan ada proses-proses penegakan hukum terhadap kepala desa yang melanggar netralitas.
proses penegakan hukum terhadap kepala desa yang melanggar netralitas dalam pilkada melibatkan beberapa langkah. 
yakni, pengawasan oleh bawaslu. di mana, bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran dan melakukan kajian untuk memastikan kebenarannya.
kemudian, emeriksaan dan rapat sentra gakkumdu. “jika terbukti melanggar, kasus tersebut dibahas dalam sentra gakkumdu yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian untuk menentukan sanksi,” tandas gistiawan, melalui keterangan yang diterima jumat 27 september 2024.
gistiawan melanjutkan, kepala desa dapat dikenakan sanksi administratif (teguran lisan/tertulis, pemberhentian sementara) atau sanksi pidana (penjara dan denda) sesuai dengan uu no.10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daeah dan uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. (jpnn/abd)