Deretan Politisi Layu sebelum Berkembang di Senayan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 27 Sep 2024 - 21:41

Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI -FOTO DOK. KEMENPAN -

Sementara itu, Komisioner KPU, Idham Holik, menegaskan bahwa meskipun waktu pelantikan semakin dekat, pihaknya tetap akan memproses permintaan PAW. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu, partai politik berhak mengajukan penggantian caleg terpilih tanpa batasan waktu.

Namun, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan waktu untuk memastikan proses administrasi terkait pelantikan DPR dan DPD berjalan lancar. “Proses ini membutuhkan waktu beberapa hari sebelum pelantikan dilaksanakan,” tambahnya.

Komisioner KPU lainnya, August Mellaz, menjelaskan bahwa tugas KPU hanya terkait aspek administrasi, sedangkan sengketa antara partai dan caleg merupakan ranah di luar kewenangan KPU.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) resmi memecat calon legislatif (caleg) terpilih pada Pileg 2024, Tia Rahmania.

Pemecatan ini tercantum dalam salinan surat Keputusan KPU Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum 2024.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Tia Rahmania tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR.

Posisinya digantikan oleh Bonnie Triyana, yang memperoleh suara sah kedua terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I Lebak-Pandeglang.

“Bonnie Triyana. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menggantikan calon terpilih atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog (peringkat suara sah ke-1, nomor urut 2). Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR,” bunyi surat keputusan KPU yang diunggah di situs resminya, dikutip pada Kamis, 26 September 2024.

Pada Pemilu 2024, Tia Rahmania berhasil meraih 37.359 suara, tertinggi di Dapil Banten I, sementara Bonnie Triyana berada di posisi kedua dengan 36.516 suara.

Sebelumnya, Tia sempat menjadi sorotan publik setelah mengkritik keras Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, dalam sebuah acara Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR periode 2024-2029 yang digelar oleh Lemhanas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Tia menyarankan agar Ghufron berbicara soal kasus-kasus yang menjeratnya ketimbang menyampaikan teori tentang korupsi.

“Kenapa saya tidak membuka jaket (KPK) ini? Karena KPK adalah lembaga yang didirikan oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ketua Umum kami. Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada Bapak bicara teori seperti ini, kita semua tahu bahwa negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja,” ucap Tia.

Tia juga menyinggung kasus pelanggaran etik yang melibatkan Ghufron, yang telah diputus oleh Dewan Pengawas KPK.

“Lebih baik Bapak bicara soal bagaimana Bapak bisa lolos dari dewas, bagaimana rekomendasi kepada ASN, dan bagaimana kasus-kasus Bapak lainnya bisa lolos,” kata Tia.

“Maaf, Pak, Bapak bukan produk dari kami. Korupsi itu intinya etika dan moral,” tambahnya. (jpc/c1/abd)

deretan politisi layu sebelum berkembang di senayan                             jakarta – menjelang pelantikan anggota dpr periode 2024–2029 pada selasa (1/10) mendatang, proses pergantian antarwaktu (paw) calon anggota legislatif (caleg) terpilih masih berlangsung. 
salah satu kasus terbaru menimpa tia rahmania, caleg terpilih pdip dari daerah pemilihan (dapil) banten i, yang diberhentikan oleh partainya.
sebelum kasus tia, beberapa caleg lainnya juga mengalami nasib serupa. seperti lima caleg dari pkb yang mendadak diberhentikan oleh dpp partai sehingga tidak memenuhi syarat sebagai anggota dpr.
pemberhentian tia rahmania memicu polemik dan spekulasi. tia sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah mengkritik lembaga ketahanan nasional (lemhannas) karena mengundang wakil ketua kpk, nurul ghufron, dalam kegiatan penataran wawasan kebangsaan untuk caleg terpilih.
ketua dpp pdip bidang reformasi sistem hukum nasional, ronny talapessy, menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian tia dilakukan setelah partai menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh tia, yang diungkap melalui sidang internal mahkamah partai. 
bukti tersebut menguatkan dugaan bahwa terjadi pengalihan suara partai pada pemilu legislatif 2024. sengketa tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam uu nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.
ronny juga menambahkan bahwa dalam pasal 31 uu partai politik, mekanisme pemecatan anggota partai diatur dalam ad/art partai. 
“dpp partai telah menyidangkan 135 kasus serupa,” ungkap ronny dalam konferensi pers di kantor dpp pdip.
kasus tia rahmania menjadi perhatian setelah bawaslu banten pada 13 mei lalu memutuskan bahwa delapan ppk di delapan kecamatan di dapil banten i (lebak dan pandeglang) bersalah karena memindahkan suara untuk menguntungkan tia. 
sidang mahkamah partai pada 14 agustus membuktikan bahwa tia melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik serta disiplin partai.
hasil sidang tersebut kemudian dilaporkan oleh dpp pdip kepada kpu pada 30 agustus. pada 3 september, mahkamah etik pdip juga memutuskan tia bersalah, dan hasilnya kembali dilaporkan kepada kpu pada 13 september.
“pemberhentian tia rahmania ini tidak terkait dengan kritik yang ia sampaikan pada acara lemhannas, seperti yang banyak dispekulasikan,” tegas ronny.
 
di sisi lain, dua caleg terpilih pkb, achmad ghufron sirodj dan irsyad yusuf, yang juga dicoret, saat ini sedang menempuh jalur hukum. ghufron merupakan asisten pribadi ketua umum pbnu, yahya cholil staquf, sedangkan irsyad yusuf adalah adik dari sekjen pbnu, saifullah yusuf. gugatan mereka kini tengah berlangsung di pengadilan negeri jakarta pusat.
sementara itu, komisioner kpu, idham holik, menegaskan bahwa meskipun waktu pelantikan semakin dekat, pihaknya tetap akan memproses permintaan paw. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam uu pemilu, partai politik berhak mengajukan penggantian caleg terpilih tanpa batasan waktu.
namun, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan waktu untuk memastikan proses administrasi terkait pelantikan dpr dan dpd berjalan lancar. “proses ini membutuhkan waktu beberapa hari sebelum pelantikan dilaksanakan,” tambahnya.
komisioner kpu lainnya, august mellaz, menjelaskan bahwa tugas kpu hanya terkait aspek administrasi, sedangkan sengketa antara partai dan caleg merupakan ranah di luar kewenangan kpu.
sebelumnya, pdi perjuangan (pdip) resmi memecat calon legislatif (caleg) terpilih pada pileg 2024, tia rahmania.
pemecatan ini tercantum dalam salinan surat keputusan kpu nomor 1368 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas keputusan kpu nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota dpr dalam pemilihan umum 2024.
dalam surat tersebut disebutkan bahwa tia rahmania tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota dpr.
posisinya digantikan oleh bonnie triyana, yang memperoleh suara sah kedua terbanyak di daerah pemilihan (dapil) banten i lebak-pandeglang.
“bonnie triyana. partai demokrasi indonesia perjuangan. menggantikan calon terpilih atas nama tia rahmania, m.psi., psikolog (peringkat suara sah ke-1, nomor urut 2). tia rahmania, m.psi., psikolog, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota dpr,” bunyi surat keputusan kpu yang diunggah di situs resminya, dikutip pada kamis, 26 september 2024.
pada pemilu 2024, tia rahmania berhasil meraih 37.359 suara, tertinggi di dapil banten i, sementara bonnie triyana berada di posisi kedua dengan 36.516 suara.
sebelumnya, tia sempat menjadi sorotan publik setelah mengkritik keras wakil ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk), nurul ghufron, dalam sebuah acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota dpr periode 2024-2029 yang digelar oleh lemhanas ri.
dalam kesempatan tersebut, tia menyarankan agar ghufron berbicara soal kasus-kasus yang menjeratnya ketimbang menyampaikan teori tentang korupsi.
“kenapa saya tidak membuka jaket (kpk) ini? karena kpk adalah lembaga yang didirikan oleh presiden ke-5 republik indonesia, ketua umum kami. pak nurul ghufron yang terhormat, daripada bapak bicara teori seperti ini, kita semua tahu bahwa negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja,” ucap tia.
tia juga menyinggung kasus pelanggaran etik yang melibatkan ghufron, yang telah diputus oleh dewan pengawas kpk.
“lebih baik bapak bicara soal bagaimana bapak bisa lolos dari dewas, bagaimana rekomendasi kepada asn, dan bagaimana kasus-kasus bapak lainnya bisa lolos,” kata tia.
“maaf, pak, bapak bukan produk dari kami. korupsi itu intinya etika dan moral,” tambahnya. (jpc/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 28 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan