Said Abdullah: Pilkada Harus Dimaknai Sebagai Kontestasi Demokratis

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan bahwa kontestasi pilkada serentak 2024 harus dimaknai sebagai proses demokrasi, bukan permusuhan politik. 

Menurutnya, pilkada merupakan jalan demokratis untuk memilih pemimpin daerah. ’’Cara pandang ini harus jelas. Pilkada adalah sarana demokrasi yang konstitusional untuk mendapatkan pemimpin di daerah. Setelah pilkada, semua pihak harus kembali rukun untuk membangun daerah bersama-sama,” ujar Said, Senin (23/9).

Ia juga mengomentari peta politik yang berubah setelah munculnya putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Said menyebut bahwa figur-figur calon kepala daerah, seperti Pramono Anung di Pilkada Jakarta dan Andika Perkasa di Jawa Tengah, telah mengubah dinamika politik di daerah tersebut.

“Latar belakang figur-figur ini penting dan mempengaruhi kontestasi. Selain prestasi, rekam jejak, dan kemampuan komunikasi politik juga menjadi faktor penentu,” tambahnya.

Said menekankan bahwa dalam Pilkada, figur calon kepala daerah menjadi sorotan utama pemilih, meski didukung oleh partai-partai politik. 

Sebelumnya - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah anggapan bahwa partai berlambang banteng moncong putih mengalami kesulitan dalam menjalin koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Menurut Hasto, hal ini dibuktikan dengan diumumkannya 305 bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada tersebut.

“Buktinya, hari ini kami mengumumkan 305 calon,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Rabu.

Namun, Hasto juga menegaskan bahwa PDIP percaya akan adanya arus balik dari rakyat jika kekuasaan mencoba membatasi suara mereka dalam kontestasi politik.

“Jika ada yang menggunakan kekuasaan untuk menghalangi aspirasi rakyat, arus balik pasti akan terjadi. Itu adalah sesuatu yang dihindari oleh PDI Perjuangan. Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan, kesatuan bangsa, dan keharmonisan sebagai satu keluarga besar,” ucapnya.

Hasto juga menekankan bahwa PDIP dididik untuk berani dalam menegakkan kebenaran, sebagaimana diajarkan oleh Proklamator RI Soekarno dan Megawati Soekarnoputri.

“Dalam menegakkan kebenaran, kami diajarkan untuk tidak gentar. Bung Karno sendiri pernah dipenjara karena keyakinannya, dan itu menjadi bagian dari perjalanan seorang pemimpin dalam menghadapi cobaan, asalkan bukan terkait dengan korupsi,” jelas Hasto.

“Prinsipnya, Ibu Mega menggembleng kami untuk berani menegakkan kebenaran meskipun menghadapi intimidasi,” tambahnya.

Sebagai tambahan informasi, PDIP telah mengumumkan gelombang pertama bakal calon kepala daerah yang akan didukung pada Pilkada Serentak 2024.