Perpanjangan Kontrak PT Freeport hingga 2061 Dinilai Masuk Akal

BACA JUGA:Dua Kapal Perang Kembali Dibuat di Lampung

Meskipun secara hukum, kata Faizal, perpanjangan kontrak Freeport hanya akan dilakukan 2 tahun sebelum masa berakhir kontrak.

Diketahui, kontrak PT. Freeport akan berakhir pada 2041. Hal ini berarti jika mau memperpanjang kontrak sampai 2061, Freeport harus bernegosiasi dengan pemerintah pada 2039.

"Namun, dengan mengingat risiko investasi di tambang underground yang besar dan sekarang Freeport sudah membangun pabrik smelter besar di Gresik, Jawa Timur dan sudah memberikan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 51 persen, permintaan perpanjangan kontrak hingga 2061 sangat masuk akal," ujar Faizal dalam focus group discussion (FGD) beberapa waktu lalu.

Faizal mengakui, pembangunan smelter oleh PT Freeport telah memberikan multiplier effect bagi pembangunan nasional sangat besar. Hanya saja, dia berpesan agar Freeport memberikan perhatian khusus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

BACA JUGA:KPU Tanggamus Tetapkan DPT Pemilu 2024 Sebanyak 453.261 Pemilih

“Memberikan beasiswa sebanyak mungkin kepada Papua agar kelak mereka bisa mendiri mengolah tambang," imbuh Faizal.

Sementara Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Ryanda Barma mengatakan, pemerintah Indonesia memegang teguh amanat konstitusi UUD 1945. 

Karena itu, kata dia, setiap kewajiban melakukan perpanjangan kontrak, termasuk perpanjangan kontrak Freeport Indonesia wajib mengacu pada konstitusi.

"Artinya, kesejahteraan rakyat nomor satu. Jika itu sudah terpenuhi, silakan (kontrak diperpanjang). Freeport harus tetap memberikan kontribusi besar bagi peningkatan penerimaan negara dan penerimaan daerah," katanya.

BACA JUGA:Progres Gedung Perpustakaan Bandar Lampung Masuk Tahap Finishing

“Saya melihat daerah-daerah di Papua banyak yang miskin, tolong jalin kerja sama dengan pemerintah agar tambang sekelas Grasberg di Papua benar-benar memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua," tuturnya.

Ryan juga mengatakan, pemerintah yang sangat gencar dengan kebijakan hilirisasi harus siap juga dengan desain industri yang tepat.

“Jangan sampai pabrik smelternya sudah banyak dibangun, seperti Freeport yang sudah bangun smelter mahal-mahal dengan investasi besar, pembeli dalam negeri tak ada karena pemerintah tak memiliki desain kebijakan industri yang jelas," pungkas Ryan.(Beritasatu/pip)