Satgas Gakkum Polres Pringsewu Pantau Media Sosial Selama Pilkada

PRINGSEWU – Unggahan di media sosial (medsos) menjadi fokus Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Polres Pringsewu. Dihuni oleh personel satuan reserse kriminal (satreskrim), tim ini siap bertindak bila menemukan pelanggaran.

Pemantauan media digital untuk mencegah penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, serta potensi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa pemilu.

’’Kami terus memantau aktivitas masyarakat di media sosial dan media online. Setiap informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan akan segera kami tindak lanjuti. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan suasana aman dan damai selama proses demokrasi berlangsung,” ujar Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Krakatau 2024, Iptu Priyono, mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra.

Satgas Gakkum berkomitmen untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum demi terciptanya keamanan dan kelancaran pemilu di Kabupaten Pringsewu. 

Iptu Priyono menambahkan bahwa pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dan mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar.

Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 akan terus berlangsung hingga seluruh tahapan pemilu selesai. “Semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi demi menjaga kelancaran dan keamanan pesta demokrasi ini,” harapnya. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro akan memantau aktivitas media sosial para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Metro.

Sehingga, pihaknya mengingatkan para ASN untuk menjaga sikap netralitasnya menjelang Pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Metro, Mujib, mengatakan, tim Bawaslu telah terbentuk, yang khusus untuk memantau dan mengawasi media sosial. Khususnya aktivitas bagi penyelenggaraan pemilu, TNI, Polri dan ASN.

“Selain itu, aparatur kelurahan atau desa serta perangkatnya. Pejabat dan pegawai BUMN juga akan diawasi dalam netralitas ini,” ujarnya.

Dikatakannya, tim untuk pengawasan terhadap media sosial sudah dikerahkan. Meski begitu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk sama-sama turut mengawasi aktivitas di media sosial. Terutamanya jika ada indikasi netralitas pegawai di media sosial.

“Media sosial ini kan luas. Jadi kami juga berharap masyarakat bisa membantu dengan memberikan informasi atau laporan kepada kami. Terkait adanya dugaan pelanggaran netralisme ASN,” katanya.

Mujib menuturkan, jika ada masyarakat yang akan melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN, bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Kota Metro. Untuk itu, ia mengingatkan kepada ASN untuk berhati-hati.

“Kami juga imbau para ASN untuk berhati-hati. Apalagi jangan sampai mudah memberikan KTP kepada siapapun. Karena itu bisa berpotensi disalahgunakan,” pungkasnya.(sag/c1/abd)