Pimpinan DPRD Lampung: Agenda Rapim Hanya Dengarkan Usulan Fraksi

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 20 Nov 2023 - 15:51

FOTO IST-Rapim pembahasan usulan Pj. Gubernur Lampung, Senin 20 November 2023-

Surat Kemendagri Turun, DPRD Lampung Musyawarah Lagi

BANDAR LAMPUNG, RADAR LAMPUNG - Hingga kini DPRD Lampung belum menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri perihal usulan Pj. Gubernur Lampung.

Wakil Ketua DPRD Lampung Fauzan Sibron menegaskan, Pimpinan DPRD belum mengambil keputusan siapa saja nama-nama yang dikirimkan ke Kemendagri.

"Jadi agenda tadi (Senin 20 November 2023), hanya mendengarkan usulan dari fraksi-fraksi saja. Belum ada keputusan," ujarnya, Senin 20 November 2023.

Dijelaskan Fauzan, nantinya, setelah Surat dari Kemendagri turun perihal usulan Pj. Gubernur Lampung, DPRD Lampung akan kembali bermusyawarah terkait siapa nama-nama yang akan diusulkan.

"Jadi itu belum diusulkan. Karena kita juga masih menunggu surat dari Kemendagri dulu. Setelah surat Kemendagri turun, kita musyawarah lagi sebelum diambil keputusan," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Lampung sudah melaksanakam rapat pimpinan (rapim) mengenai usulan Pj. Gubernur Lampung.

Dari hasil rapim itu ada tiga nama teratas yang nantinya akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Terbanyak diusulkan oleh Fraksi-fraksi di DPRD Lampung adalah Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Hasil rapim diputuskan sebanyal tujuh dari sembilan fraksi di DPRD Lampung mengusulkan Rahman Hadi untuk menjadi Pj. Gubernur Lampung.

Kemudian, nomor dua adalah Sekprov Lampung Fahrizal Darminto, diusulkan enam fraksi.

Selanjutnya, Sraf Ahli Bidang Hukum Kemenpora, Samsudin diusulkan empat fraksi.

Sementara, masing-masing satu usulan atas nama Laksamana Pertama (Laksma) TNI Idham Faca, Stafsus KSAL dan Lusmelia Afriani, Rektor Unila.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Hannifal mengatakan, nama-nama tersebut merupakan hasil dari usulan fraksi.

pimpinan dprd lampung: agenda rapim hanya dengarkan usulan fraksi                             
surat kemendagri turun, dprd lampung musyawarah lagi
bandar lampung, radar lampung - hingga kini dprd lampung belum menerima surat dari kementerian dalam negeri perihal usulan pj. gubernur lampung.
wakil ketua dprd lampung fauzan sibron menegaskan, pimpinan dprd belum mengambil keputusan siapa saja nama-nama yang dikirimkan ke kemendagri.
"jadi agenda tadi (senin 20 november 2023), hanya mendengarkan usulan dari fraksi-fraksi saja. belum ada keputusan," ujarnya, senin 20 november 2023.
dijelaskan fauzan, nantinya, setelah surat dari kemendagri turun perihal usulan pj. gubernur lampung, dprd lampung akan kembali bermusyawarah terkait siapa nama-nama yang akan diusulkan.
"jadi itu belum diusulkan. karena kita juga masih menunggu surat dari kemendagri dulu. setelah surat kemendagri turun, kita musyawarah lagi sebelum diambil keputusan," ujarnya.
sebelumnya, dprd lampung sudah melaksanakam rapat pimpinan (rapim) mengenai usulan pj. gubernur lampung.
dari hasil rapim itu ada tiga nama teratas yang nantinya akan diusulkan ke kementerian dalam negeri (kemendagri).
terbanyak diusulkan oleh fraksi-fraksi di dprd lampung adalah sekjen dpd ri rahman hadi. hasil rapim diputuskan sebanyal tujuh dari sembilan fraksi di dprd lampung mengusulkan rahman hadi untuk menjadi pj. gubernur lampung.
kemudian, nomor dua adalah sekprov lampung fahrizal darminto, diusulkan enam fraksi.
selanjutnya, sraf ahli bidang hukum kemenpora, samsudin  diusulkan empat fraksi.
sementara, masing-masing satu usulan atas nama laksamana pertama (laksma) tni idham faca, stafsus ksal dan lusmelia afriani, rektor unila.
ketua fraksi partai demokrat dprd lampung hannifal mengatakan, nama-nama tersebut merupakan hasil dari usulan fraksi.
di mana, tiga teratas yang nantinya akan dikirim ke kemendagri.
namun, kata hannifal, dprd lampung belum akan mengirimkan nama-nama tersebut sebab pihaknya belum menerima surat dari kemendagri perihal usulan pj. gubernur dari dprd lampung.
"belum, karena dprd lampung juga belum terima surat dari kemendagrinya," kata dia.
hannifal bilang, belakangan ini dprd lampung dipadati agenda, salahsatunya pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) lampung ta 2024. pun berbagai giat lain.
"jadi ketika surat kemendagri sampai, itu akan langsung dikirimkan," ujarnya.
sebelumnya, beberapa nama mencuat diusulkan berbagai fraksi di dprd lampung terkait calon penjabat (pj.) gubernur lampung.
namun ada beberapa fraksi di dprd lampung yang mengusulkan satu diantaranya adalah rektor unila lusmeilia afriani. selain lusi, sapaan lusmeilia afriani, fraksi pks juga mengusulkan dua nama lainnya yakni staf ahli bidang hukum kementerian pemuda dan olarraga samsudin dan sekprov lampung fahrizal darminto.
informasi dihimpun, beberapa fraksi di dprd lampung juga sudah mengusulkan diantaranya fraksi partai demokrat yang mengusulkan sahlibid hukum kemenpora samsudin, sekjen dpd ri rahman hadi, dan sekprov lampung fahrizal darminto.
kemudian, fraksi gerindra mengusulkan rektor unila prof lusi dan sekprov lampung fahrizal darminto.
sementara informasi dihimpun, fraksi partai nasdem juga mengusulkan rektor unila prof lusi dan sekdaprov fahrizal darminto.
nama-nama ini belum bisa dikonfirmasi kecuali dari fraksi pks. sekretaris fraksi pks dprd lampung vittorio dwison membenarkan bahwa fraksi pks sudah mengusulkan tiga nama yakni samsudin, lusmelia afriani, dan fahrizal darminto.
dijelaskan vittorio, beberapa alasan mengapa tiga nama tersebut yang diusulkan oleh fraksi pks diantaranya mengenai kapasitas, kemudian pemahaman yang memadai terhadap lampung.
"dan tentu rekam jejaknya," singkat vittorio, jumat (17/11). 
sementara, ketua fraksi partai demokrat dprd lampung hannifal menjelasksan pihaknya belum menerima surat dari dpd partai demokrat lampung mengenai usulan nama pj. gubernur.
"saya belum terima surat dari dpd. kan kita harus menunggu dari partai. dan sampai sekarang saya belum terima surat itu," kata dia.
wakil ketua dprd lampung yozi rizal yang juga bendahara dpd partai demokrat lampung mengaku belum mengetahui nama-nama yang diusulkan fraksi terkait pj. gubernur lampung.  "nanti saya cari tahu ya," kata dia.
dia juga mengaku rapat pimpinan (rapim) terkait usulan pj. gubernur ini belum dilakukan.
"belum," katanya.
sementara wakil ketua dprd lampung elly wahyuni membantah informasi usulan nama-nama dari pratai gerindra yang disebutkan itu. namun, sayangnya, elly yang anggota fraksi gerindra dprd lampung itu enggan membeber siapa nama-nama usulan pj. gubernur dari partai gerindra.
"enggak bener itu (nama-nama usulan pj. gubernur)," kata dia.
saat ditanya lagi mengenai siapa yang diusulkan oleh fraksi partai gerindra, dia mengaku berkasi dari pimpinan fraksi belum masuk ke pimpinan dprd.
"bisa ditanya dengan ketua fraksi ya, saya juga belum terima usulannya," jelasnya.
mengenai rapim usulan pj. gubernur, elly wahyuni bilang, memang sudah dijadwalkan hari ini. namun, belum dilakukan lantaran pihaknya masih fokus dalam penyelesaian pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) lampung ta 2024.
"rapim baru direncanakan. kami masih membahas apbd 2024," kata dia.
wakil ketua dprd lampung fauzan sibron yang juga bendahara dpw partai nasdem menjelaskan, pihaknya juga belum membahas mengenai usulan pj. gubernur lampung.
"belum dibahas, tunggu saja ya," ujarnya.
diketahui, secara regulasi, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, pada pasal 201, persyaratan menjadi pj. gubernur adalah jabatan pimpinan tinggi madya (jptm) atau pejebat eselon i.
sementara, untuk jabatan struktural jptm di lingkungan pemprov lampung hanya fahrizal darminto. kemudian untuk di level kementerian biasanya, ada di level staf ahli, irjen, hingga dirjen merupakan jptm atau pejabat eselon i.
tidak hanya di lampung, di beberapa daerah lain juga ada rektor perguruan tinggi negeri yang pernah diusulkan sebagai pj. gubernur.
yakni di provinsi nusa tenggara barat. pada september lalu, dprd ntb mengusulkan tiga nama.
aspirasi dari fraksi-fraksi dprd setempat ada enam nama dari masing masing fraksi.
yakni rektor uin mataram prof. masnun tahir, sekretaris jenderal dpd ri lalu niqman zahir, sekda ntb lalu git ariadi, dirjen kemenfo ri dr. ismail, sekretaris jenderal kementerian agama prof. nizar ali dan penggerak swadaya masyarakat ahli utama pada kementerian desa pdt dan transmigrasi dr. h. a. nurdin abidin.
dikutip dari radarlombok  wakil ketua dprd ntb, muzihir mengatakan, drrd provinsi ntb berkonsultasi dengan kemendagri. itu dilakukan berkaitan dengan rektor yang diusulkan menjadi pj. gubernur.
dari konsultasi, jabatan rektor tidak bisa diusulkan menjadi pj. gubernur. alasannya, jabatan rektor bukan termasuk jptm.
dam proses di kemendagri melalui rapat, muhizir mempertanyakan jika dprd provinsi ntb tetap mengusulkan prof. masnun tahir sebagai salahsatu dari tiga nama yang diusulkan ke kemendagri.
pertimbangannya adalah, dprd merupakan lembaga yang menyerap aspirasi masyarakat. sebab, rektor uin mataram dapat dukungan dari pokmas.
kemendagri meminta kepada dprd provinsi ntb agar mengusulkan tiga nama pj gubernur yang memenuhi syarat dan sesuai aturan.
berbeda dengan kasus di papua selatan. di sana usulan pj. gubernur yang berlatar belakang rektor dilantik.  yakni n rektor universitas cenderawasih menjadi pj gubernur provinsi papua selatan.
kendati demikian, saat itu tidak ada sosok lain yang diusulkan. dan sebelum dilantik, juga dlakukan proses eselonisasi agar sesuai dengan aturan.
 “beberapa jam sebelum dilantik, dia tarik dari jabatan rektor menjadi sfaf ahli dirjen, agar bisa memenuhi syarat untuk bisa dilantik menjadi pj gubernur,” terangnya. (abd)