Dishub dan Dinas PPKB Lamteng Amburadul

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Senin , 02 Sep 2024 - 22:35

BANDARLAMPUNG - Penatausahaan persediaan pada Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) amburadul. Hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemkab Lamteng tahun 2023 oleh BPK RI perwakilan Lampung.

Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan, Pemkab Lamteng menyajikan saldo persediaan per 31 Desember 2023 pada neraca sebesar Rp12.901.979.233.

Saldo tersebut merupakan saldo persediaan pada delapan OPD dengan rincian Dinas Kesehatan sebesar Rp8.693.103.978; Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Rp2.268.803.394; Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Rp22.738.000; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp1.147.663.100; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp145.751.139.

Lalu Dinas Perhubungan Rp70.125,155; Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Rp41.553.092; Sekretariat DPRD Rp94.277.000; Badan Pendapatan Daerah Rp376.005.000; dan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Rp41.959.375.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Lamteng, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 5 Tentang Persediaan, yang mengatur bahwa persediaan dapat meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, tanah/bangunan serta hewan/tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas dokumen catatan persediaan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan, tidak terdapat penatausahaan atas mutasi masuk dan keluar persediaan secara tertib.

Pemeriksaan fisik pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan pada 15 Februari 2024 menunjukkan pengelolaan persediaan tidak didukung dengan catatan yang memadai.

Pengurus barang tidak melakukan penatausahaan pada kartu stok persediaan atau catatan atas keluar dan masuknya persediaan secara periodik maupun waktu pengeluaran sebenarnya.

Pengurus barang menyatakan tidak memiliki kartu stok persediaan. Tidak adanya kartu stok persediaan menunjukkan Dinas Perhubungan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki pengendalian atas persediaan yang dimiliki.

Hasil pemeriksaan pada Dinas Perhubungan juga menunjukkan bahwa pengelola barang melakukan stock opname secara periodik per triwulan dalam rangka rekonsiliasi dengan Bidang Aset BPKAD sebagai laporan per triwulan.

Selain itu berdasarkan keterangan Pengurus Barang tidak semua pengeluaran persediaan dicatat. Kondisi tersebut tidak sesuai, pertama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 05 Akuntansi Persediaan.

dishub dan dinas ppkb lamteng amburadul                            bandarlampung - penatausahaan persediaan pada dinas perhubungan (dishub) serta dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (ppkb) kabupaten lampung tengah (lamteng) amburadul. hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamteng tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, pemkab lamteng menyajikan saldo persediaan per 31 desember 2023 pada neraca sebesar rp12.901.979.233.
saldo tersebut merupakan saldo persediaan pada delapan opd dengan rincian dinas kesehatan sebesar rp8.693.103.978; rumah sakit umum daerah (blud) rp2.268.803.394; dinas pemuda, olahraga, dan pariwisata rp22.738.000; dinas kependudukan dan pencatatan sipil rp1.147.663.100; dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana rp145.751.139.
lalu dinas perhubungan rp70.125,155; dinas koperasi, usaha kecil, menengah, dan perdagangan rp41.553.092; sekretariat dprd rp94.277.000; badan pendapatan daerah rp376.005.000; dan dinas perkebunan, peternakan dan perikanan rp41.959.375.
baca juga:dampak napi kabur, 3 sipir terancam sanksi 
berdasarkan peraturan bupati nomor 97 tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi pemkab lamteng, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
 hal tersebut sesuai dengan buletin teknis nomor 5 tentang persediaan, yang mengatur bahwa persediaan dapat meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, tanah/bangunan serta hewan/tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
hasil pemeriksaan atas dokumen catatan persediaan pada dinas perhubungan dan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana menunjukkan, tidak terdapat penatausahaan atas mutasi masuk dan keluar persediaan secara tertib. 
pemeriksaan fisik pada dinas perhubungan dan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan pada 15 februari 2024 menunjukkan pengelolaan persediaan tidak didukung dengan catatan yang memadai.
baca juga:pelantikan diwarnai demo, 5 anggota dprd lampung terpilih tak dilantik
 pengurus barang tidak melakukan penatausahaan pada kartu stok persediaan atau catatan atas keluar dan masuknya persediaan secara periodik maupun waktu pengeluaran sebenarnya. 
pengurus barang menyatakan tidak memiliki kartu stok persediaan. tidak adanya kartu stok persediaan menunjukkan dinas perhubungan dan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak memiliki pengendalian atas persediaan yang dimiliki.
 hasil pemeriksaan pada dinas perhubungan juga menunjukkan bahwa pengelola barang melakukan stock opname secara periodik per triwulan dalam rangka rekonsiliasi dengan bidang aset bpkad sebagai laporan per triwulan. 
selain itu berdasarkan keterangan pengurus barang tidak semua pengeluaran persediaan dicatat. kondisi tersebut tidak sesuai, pertama peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan psap 05 akuntansi persediaan.
baca juga:pj. gubernur cek pelayanan samsat rajabasa
 kedua, peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pada pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengurus barang pengguna berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah serta membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat penatausahaan pengguna barang.
 ketiga, peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna atau pemakai.
 permasalahan di atas mengakibatkan saldo persediaan per 31 desember 2023 pada dinas perhubungan dan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana masing-masing sebesar rp70.125.155 dan rp145.751.139 tidak menggambarkan kondisi yang sewajarnya. juga, ketersediaan yang tidak tercatat berpotensi dicuri/hilang/disalahgunakan.
 hal tersebut disebabkan oleh kepala dinas perhubungan dan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan dan pengelolaan persediaan.
baca juga:tim pengabdian kepada masyarakat feb dan fp unila beri pelatihan pembuatan nugget sayuran 
 pengurus barang pada dinas perhubungan dan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak cermat dalam penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan persediaan.
 atas permasalahan tersebut, bupati lampung tengah musa ahmad melalui kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan kepala dinas perhubungan menyatakan sependapat dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi.
 bpk merekomendasikan kepada bupati lampung tengah musa ahmad agar memerintahkan kepala dinas perhubungan dan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk menginstruksikan atasan langsung pengurus barang supaya melakukan pengawasan atas pengelolaan persediaan dan memastikan penatausahaan persediaan telah dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan.
juga, menginstruksikan pengurus barang supaya melakukan penatausahaan persediaan, mencatat masuk dan keluar persediaan, memperbaiki kartu persediaan, dan melakukan stock opname secara periodik. (pip/c1/fik)