Pembangunan Pasar Kalirejo Sisakan Masalah, Konflik dengan Pedagang di Depan Mata

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Kamis , 29 Aug 2024 - 21:13

BANDARLAMPUNG - Pelaksanaan kerja sama pembangunan Pasar Kalirejo, Lampung Tengah (Lamteng), tidak sesuai perjanjian.

Hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemkab Lamteng tahun 2023 oleh BPK RI perwakilan Lampung.

Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan, pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng melakukan kerja sama pembangunan Pasar Kalirejo melalui perjanjian kerja sama (PKS).

Kerja sama tersebut antara Pemkab Lamteng dengan PT UTJ Nomor 07/PKS/02/2008 dan Nomor 11/PKS/UTJ/XI/2008 tentang Lanjutan Pembangunan Pasar yang ditandatangani Pu selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar yang bertindak untuk dan atas nama Pemkab Lamteng yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan Zu selaku Direktur Utama PT UTJ yang bertindak untuk dan atas nama PT UTJ yang selanjutnya disebut pihak kedua.

Maksud perjanjian kerja sama adalah melanjutkan pembangunan Pasar Kalirejo dengan fasilitas berupa ruko, kios, dan los di atas lahan seluas ± 9.820 m² milik Pemkab Lamteng yang terletak di Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lamteng.

Dalam perjanjian ini, pihak pertama menyediakan lahan seluas ± 9.820 m² berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 05 tanggal 4 Februari 2002 a.n. Pemkab Lamteng yang terletak di Kampung Kalirejo dan Pihak Kedua menyertakan modal investasi berupa seluruh pembiayaan pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik yang jumlah dan rinciannya sebagaimana tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen-dokumen pembangunan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian.

Jangka waktu pelaksanaan Pembangunan seluruh bangunan Pasar Kalirejo dan fasilitasnya dalam waktu delapan bulan terhitung sejak PKS ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam perkembangannya, perjanjian tersebut mengalami addendum, sesuai dengan Addendum PKS Nomor 11/ADD/01/PKS/02/2009 dan Nomor 037/ADD/KLBJ/PT- UTJ/VI/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani Sdr. Su selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Sdr. Zu selaku Direktur Utama PT UTJ.

Dalam addendum ini, pada Pasal 7 tentang jangka waktu pelaksanaan pembangunan diubah menjadi Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh bangunan Pasar Kalirejo dan fasilitasnya dalam waktu 12 bulan sejak PKS ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Kalirejo dan Ketua Paguyuban Pasar Kalirejo, pedagang mulai menempati bangunan pasar pada tahun 2010 dan hingga saat ini bangunan pasar masih berdiri.

Aset tanah yang dikelola oleh pihak ketiga seharusnya dicatat sebagai Aset Lain-lain Kemitraan Pihak Ketiga, namun berdasarkan pemeriksaan dokumen dan laporan keuangan tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah, atas saldo Aset Lain-lain Kemitraan Pihak Ketiga yang disajikan pada Laporan Keuangan tidak termasuk dengan Pasar Kalirejo.

Kepala Sub Bidang Aset menyatakan, tidak mencatat aset tanah tersebut sebagai Aset Lain-lain Kemitraan Pihak Ketiga karena pada sertifikat tanahnya tidak terdapat bukti adanya Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut sebagaimana yang terdapat pada sertifikat tanah lainnya yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

pembangunan pasar kalirejo sisakan masalah, konflik dengan pedagang di depan mata                            bandarlampung - pelaksanaan kerja sama pembangunan pasar kalirejo, lampung tengah (lamteng), tidak sesuai perjanjian.
hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamteng tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, pada tahun 2008 pemerintah kabupaten (pemkab) lamteng melakukan kerja sama pembangunan pasar kalirejo melalui perjanjian kerja sama (pks).
kerja sama tersebut antara pemkab lamteng dengan pt utj nomor 07/pks/02/2008 dan nomor 11/pks/utj/xi/2008 tentang lanjutan pembangunan pasar yang ditandatangani pu selaku kepala dinas perdagangan dan pasar yang bertindak untuk dan atas nama pemkab lamteng yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan zu selaku direktur utama pt utj yang bertindak untuk dan atas nama pt utj yang selanjutnya disebut pihak kedua.
baca juga:kampung tangguh warga sebagai kampung sadar kerukunan 
maksud perjanjian kerja sama adalah melanjutkan pembangunan pasar kalirejo dengan fasilitas berupa ruko, kios, dan los di atas lahan seluas ± 9.820 m² milik pemkab lamteng yang terletak di kampung kalirejo, kecamatan kalirejo, kabupaten lamteng.
dalam perjanjian ini, pihak pertama menyediakan lahan seluas ± 9.820 m² berdasarkan sertifikat hak pakai no. 05 tanggal 4 februari 2002 a.n. pemkab lamteng yang terletak di kampung kalirejo dan pihak kedua menyertakan modal investasi berupa seluruh pembiayaan pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik yang jumlah dan rinciannya sebagaimana tertera dalam rencana anggaran biaya (rab) dan dokumen-dokumen pembangunan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian. 
jangka waktu pelaksanaan pembangunan seluruh bangunan pasar kalirejo dan fasilitasnya dalam waktu delapan bulan terhitung sejak pks ditandatangani oleh kedua belah pihak.
dalam perkembangannya, perjanjian tersebut mengalami addendum, sesuai dengan addendum pks nomor 11/add/01/pks/02/2009 dan nomor 037/add/klbj/pt- utj/vi/2009 tanggal 26 agustus 2009 yang ditandatangani sdr. su selaku kepala dinas perdagangan dan pasar yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten lampung tengah dan sdr. zu selaku direktur utama pt utj. 
baca juga:provinsi lampung sukses turunkan kemiskinan ekstrem hingga 0,9 persen, lebih cepat dari rata-rata nasional
dalam addendum ini, pada pasal 7 tentang jangka waktu pelaksanaan pembangunan diubah menjadi pihak kedua harus menyelesaikan seluruh bangunan pasar kalirejo dan fasilitasnya dalam waktu 12 bulan sejak pks ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
berdasarkan hasil wawancara dengan kepala uptd pasar kalirejo dan ketua paguyuban pasar kalirejo, pedagang mulai menempati bangunan pasar pada tahun 2010 dan hingga saat ini bangunan pasar masih berdiri.
aset tanah yang dikelola oleh pihak ketiga seharusnya dicatat sebagai aset lain-lain kemitraan pihak ketiga, namun berdasarkan pemeriksaan dokumen dan laporan keuangan tahun 2023 kabupaten lampung tengah, atas saldo aset lain-lain kemitraan pihak ketiga yang disajikan pada laporan keuangan tidak termasuk dengan pasar kalirejo. 
kepala sub bidang aset menyatakan, tidak mencatat aset tanah tersebut sebagai aset lain-lain kemitraan pihak ketiga karena pada sertifikat tanahnya tidak terdapat bukti adanya hak guna bangunan atas tanah tersebut sebagaimana yang terdapat pada sertifikat tanah lainnya yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 
baca juga:komunitas ojol di jabotabek demo hari ini, berikut lokasi dan waktunya 
pemeriksaan atas dokumen sertifikat tanah dan hasil konfirmasi kepada kantor pertanahan kabupaten lampung tengah menunjukkan bahwa shp nomor 05 tanggal 4 februari 2002 a.n pemerintah daerah kabupaten lampung tengah tidak pernah ditingkatkan statusnya menjadi hak pengelolaan (hpl) dan belum ada pengajuan permohonan masuk dari pihak manapun untuk diproses hak guna bangunan (hgb) pada bidang tanah tersebut.
selanjutnya hasil permintaan keterangan kepada kepala uptd dan ketua paguyuban pasar kalirejo diperoleh keterangan bahwa pedagang tidak memiliki hgb sejak awal pembelian toko/kios/los dari pt usaha titian jejama, pedagang hanya memegang kuitansi bukti lunas atas pembelian toko/kios/los pada pasar kalirejo.
hasil konfirmasi kepada pt utj diperoleh informasi bahwa pt utj sudah mengalami perubahan pengurus dan perubahan sektor usaha menjadi transportir bbm. 
direksi dan karyawan pt utj saat ini tidak mengetahui tentang sejarah atau kronologi maupun status kerjasama pt utj dengan pemda kabupaten lampung tengah yang terjadi pada tahun 2008 dan juga tidak mengenal sdr. zu yang menjabat sebagai direktur utama pada tahun 2008.
sehingga pt utj tidak dapat memberikan konfirmasi apapun berkaitan dengan permasalahan ini. hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan pelaksanaan perjanjian menunjukkan adanya permasalahan dimana para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya.
pertama, pt utj tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melengkapi pelaksanaan pembangunan dengan surat-surat berupa ippt (izin penggunaan pemanfaatan tanah); imb (izin mendirikan bangunan); hpl (hak pengelolaan); hgb (hak guna bangunan), termasuk pemecahan yang biayanya menjadi tanggung jawab pihak kedua.
pt utj tidak menyerahkan bangunan berupa ruko, toko, kios dan los yang belum terjual beserta kelengkapannya kepada pihak pertama setelah habis masa berlakunya hak guna bangunan (hgb) pasar kalirejo dan fasilitasnya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bangunan tersebut dinyatakan selesai oleh pihak pertama.
kedua, pemda kabupaten lampung tengah tidak dapat memperoleh hak kepemilikan hgb atas pasar kalirejo setelah berakhirnya kerja sama sehubungan dengan hgb tidak pernah diproses oleh pt utj.
ketiga, pedagang tidak memiliki bukti kepemilikan hgb dan tidak mengetahui batas kepemilikan ruko/kios/los berakhir, yang pedagang ketahui kepemilikan atas ruko/kios/los adalah selama 20 tahun sejak pelunasan.
permasalahan ini mengakibatkan, pemkab lamteng tidak dapat menggunakan dan mengelola aset daerah yang masih dikuasai oleh pt utj; pemerintah kabupaten lampung tengah tidak dapat memperoleh pendapatan atas penggunaan kios yang belum terjual; nilai aset tetap gedung dan bangunan pasar kalirejo tidak diketahui dan belum dapat dicatat.
serta, potensi permasalahan/konflik dengan pedagang di tahun 2029-2030 sejak masa berlaku pks berakhir.
hal tersebut disebabkan oleh pemerintah kabupaten lampung tengah dalam hal ini kepala dinas perdagangan dan pasar (nomenklatur opd saat perjanjian ditandatangani) dalam menyusun perjanjian tidak merinci secara jelas tentang hak dan kewajiban serta sanksi para pihak.
dinas koperasi, ukm, dan perdagangan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama atau kemitraan bangun guna serah dengan pihak ketiga.
atas permasalahan tersebut, bupati lampung tengah melalui kepala dinas koperasi, ukm, dan perdagangan dan kepala bagian kerjasama sekretariat daerah menyatakan sependapat dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi.
bpk merekomendasikan kepada bupati lampung tengah agar memerintahkan kepala dinas koperasi, ukm, dan perdagangan dan kepala bagian kerjasama sekretariat daerah untuk mengevaluasi perjanjian dan/atau addendum perjanjian kerjasama pembangunan pasar kalirejo antara pemerintah kabupaten lampung tengah dan pt utj.
lalu, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama atau kemitraan bangun guna serah dengan pihak ketiga; dan membuat kesepakatan dengan para pedagang pasar kalirejo tentang masa berakhir kepemilikan kios/los/toko/ruko. (pip/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 30 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan