Harus Beri Dampak Maksimal Kepada Masyarakat

BACA JUGA:Keadilan di Era Algoritma: Menakar Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Menegakkan Hukum

Pemerintah menargetkan belanja negara Rp 3.613 triliun dalam RAPBN 2025. Kemenkeu mengalokasikan anggaran pendidikan senilai Rp 722,6 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.

Anggaran untuk belanja pendidikan akan diselaraskan melalui program kementerian/lembaga, belanja oleh pemerintah kabupaten/kota, transfer ke daerah, serta pembiayaan.

“Tentu ini nanti akan kita bicarakan apa saja yang menjadi titik-titik penting, tetapi banyak program yang sekarang berlangsung akan tetap berlanjut. Di antaranya program bantuan operasional sekolah yang akan memberikan akses kepada 53,3 juta anak sudah kita,” tuturnya.

Alokasi belanja kedua adalah anggaran kesehatan sebesar Rp 197,8 triliun atau 5,5 persen dari total anggaran negara. 

BACA JUGA:Dugaan Pengondisian Lelang Tender Gedung Nuklir RSUDAM, PPK Lempar Bola ke Pokja

Salah satu fokus anggaran kesehatan adalah pemberian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah membiayai 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional 96,8 juta jiwa.

“Saudara-saudara kita yang termasuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) tidak perlu bayar iuran, tetapi kalau sakit bisa mengakses ke fasilitas kesehatan,” katanya.

Ketiga, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 504,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan perlindungan sosial, seperti program keluarga harapan, kartu sembako, program untuk lansia.

Selanjutnya anggaran ketahan pangan sebesar Rp 124,4 triliun dalam RAPBN 2025. Dana tersebut untuk pembenahan proses praproduksi, hingga pemasaran.

BACA JUGA:Pertarungan Kang Emil Versus Anies Bakalan Sengit

Sementara, alokasi belanja infrastruktur ditargetkan sebesar Rp 400,3 triliun dalam RAPBN 2025.

Dana ini meliputi infrastruktur pangan, infrastruktur untuk pendidikan, infrastruktur untuk kesehatan, serta infrastruktur untuk berbagai macam mendukung transformasi ekonomi, termasuk infrastruktur dalam pembangun perumahan. 

“Perumahan adalah salah satu sektor yang multiplier effect-nya besar,” tutur dia.

Tidak hanya itu, untuk pembangunan hukum dan pertahanan keamanan pemerintah mengalokasikan Rp 372,3 triliun dalam RAPBN 2025.