Pembangunan Gedung di Lamteng Bermasalah

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Kamis , 15 Aug 2024 - 21:57

RADAR - BACA KORAN--

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya kurang optimal melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada masing-masing satker.

PPK dan PPTK juga kurang cermat melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak; Konsultan Pengawas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan.

PPK, PPTK, dan/atau Tim Serah Terima Pekerjaan/PHO (Provisional Hand Over) tidak cermat menguji perhitungan volume dan spesifikasi hasil pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan; dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lamteng Musa Ahmad agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Lalu menginstruksikan PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak, khususnya menguji perhitungan volume dan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam penerimaan hasil pekerjaan.

Juga, memberikan penilaian kinerja sesuai ketentuan terhadap hasil pekerjaan konsultan pengawas dan berkoordinasi dengan Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam. pemilihan penyedia jasa konsultansi di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp57.408.448 kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan yang dilaksanakan.

Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp28.501.763 kepada penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV SJA.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp70.474.412 kepada penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan yang dilaksanakan. (pip/c1/fik)

pembangunan gedung di lamteng bermasalah                            bpk temukan kekurangan volume senilai rp244.246.734 di tiga opd 
bandarlampung - belanja modal 10 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga organisasi perangkat daerah (opd) di pemerintah kabupaten lampung tengah (pemkab lamteng) kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi.
kekurangan volume mencapai rp244.246.734 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar rp7.792.400.
baca juga:resmi, partai demokrat pasangkan rmd dan jihan di pilgub lampung
hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemerintahan kabupaten lamteng tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
pemkab lamteng menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2023 senilai rp178.272.056.258 dengan realisasi senilai rp172.974.365.842 atau 97,03 persen dari anggaran. 
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan anggaran dan realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk delapan paket pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung pada dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan dan dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya.
baca juga:kotabaru menggeliat lagi
paket pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sembilan penyedia jasa konstruksi berdasarkan kontrak senilai rp13.630.398.653. paket pekerjaan dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan dan diserahterimakan melalui berita acara serah terima dari penyedia jasa konstruksi kepada ppk. 
atas serah-terima pekerjaan tersebut, penyedia jasa konstruksi telah menerima pembayaran sebesar rp13.502.881.643 dengan sisa yang belum dibayarkan sebesar rp127.517.010. sisa pembayaran tersebut merupakan retensi pemeliharaan atas empat paket pekerjaan. 
pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik dilaksanakan bersama dengan ppk, pptk, pengawas lapangan, penyedia dan konsultan pengawas. 
hasil pemeriksaan fisik beserta dokumen kontrak, backup data, foto dokumentasi, dan as-built drawing menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai rp244.246.734 atas 10 paket pekerjaan gedung dan bangunan.
rinciannya, pertama kekurangan volume sebesar rp131.825.743 atas enam paket pekerjaan pembangunan gedung pada dinas pendidikan dan kebudayaan.
pemeriksaan pekerjaan pembangunan gedung pada dinas pendidikan dan kebudayaan dilakukan atas enam paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar rp3.737.177.295.
hasil pemeriksaan atas enam paket pekerjaan pembangunan gedung tersebut menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar rp131.825.743.
kekurangan volume di antaranya terjadi pada item pekerjaan kusen pintu dan jendela, pekerjaan atap dan plafond, pekerjaan lantai dan dinding serta pekerjaan pengecatan.
kedua, kekurangan volume sebesar rp49.738.978 atas dua paket pekerjaan pembangunan gedung pada dinas kesehatan.
pemeriksaan pekerjaan pembangunan gedung pada dinkes dilakukan atas dua paket dengan nilai kontrak sebesar rp962.377.099.
hasil pemeriksaan atas dua paket pekerjaan pembangunan gedung tersebut menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar rp49.738.978.
kekurangan volume di antaranya terjadi pada item pekerjaan pasangan plesteran dan acian, pasangan plafond, pekerjaan penutup lantai serta penutup dinding. 
ketiga, kekurangan volume sebesar rp62.682.012 dan tidak sesuai spesifikasi sebesar rp7.792.400 atas dua paket pekerjaan pembangunan gedung pada dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya.
pemeriksaan pekerjaan pembangunan gedung pada dinas perkim dan ck dilakukan atas dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar rp1.587.983.122.
hasil pemeriksaan atas dua paket pekerjaan pembangunan gedung tersebut menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar rp62.682.012 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar rp7.792.400 atau total sebesar rp70.474.412,34.
kekurangan volume di antaranya terjadi pada item pekerjaan pengecatan dinding dan pintu jendela, pekerjaan ringbalk, lantai kayu, keramik lantai dan dinding, penutup atap, pekerjaan plafond dan pekerjaan andang-andang dan lisplank. 
hasil pemeriksaan atas sepuluh paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga opd tersebut, diketahui terdapat kekurangan volume dengan total sebesar rp244.246.734 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar rp7.792.400,00. 
atas kelebihan pembayaran sebesar rp252.039.134 telah ditindaklanjuti pemkab lamteng melalui dinas pendidikan dan kebudayaan dan dinas kesehatan dengan melakukan penyetoran sebagian ke rekening kas umum daerah kabupaten lamteng sebesar rp95.654.509.
rinciannya, dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai sts tanggal 19 april 2024 sebesar rp37.000.000, 22 april 2024 (rp10.000.000) dan 23 april 2024 (rp27.417.295). kemudian dinas kesehatan sesuai sts tanggal 19 april 2024 sebesar rp21.202.456 dan 25 april 2024 (rp34.758).
sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar rp156.384.624.
permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa kontruksi atas sepuluh paket pekerjaan pada tiga opd sebesar rp156.384.624.
hal tersebut disebabkan oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya kurang optimal melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada masing-masing satker.
ppk dan pptk juga kurang cermat melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak; konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan.
ppk, pptk, dan/atau tim serah terima pekerjaan/pho (provisional hand over) tidak cermat menguji perhitungan volume dan spesifikasi hasil pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan; dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
bpk merekomendasikan kepada bupati lamteng musa ahmad agar memerintahkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan dan dinas perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan secara optimal.
lalu menginstruksikan ppk dan pptk supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak, khususnya menguji perhitungan volume dan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam penerimaan hasil pekerjaan.
juga, memberikan penilaian kinerja sesuai ketentuan terhadap hasil pekerjaan konsultan pengawas dan berkoordinasi dengan kepala ukpbj (unit kerja pengadaan barang/jasa) untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam. pemilihan penyedia jasa konsultansi di masa yang akan datang.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar rp57.408.448  kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan yang dilaksanakan.
kepala dinas kesehatan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar rp28.501.763 kepada penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh cv sja.
kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar rp70.474.412 kepada penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan yang dilaksanakan. (pip/c1/fik)