Jika Denda Dibayar Timbulkan Kerugian Negara

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 12 Aug 2024 - 20:50

Ilustrasi beras di gudang--FOTO ISTIMEWA

“Jika sudah jelas siapa yang bertanggung jawab, maka bisa diminta paksa membayar atau mengembalikan barang itu ke tempat awal pengiriman,” tegas Fickar.

Fickar mengutarakan, pihak pelabuhan bisa meminta penetapan kepada pengadilan apabila beras di 1.600 kontainer tersebut tidak bertuan. Nantinya, pengadilan bisa memutuskan apakah beras tersebut bisa menjadi milik negara atau dimusnahkan sebagai barang ilegal.

“Jika tidak jelas juga pihak pelabuhan bisa minta penetapan ke pengadilan untuk diputuskan menjadi milik negara atau dimusnahkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ribuan kontainer berisi beras tersebut tidak diketahui aspek legalitasnya alias ilegal. (jpc)

jika denda dibayar timbulkan kerugian negara                            soal 1.600 kontainer beras tertahan di dua pelabuhan
 
jakarta - kementerian perindustrian (kemenperin) mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage atau denda rp294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di pelabuhan tanjung priok, jakarta, dan tanjung perak, surabaya. sebanyak 1.600 kontainer beras ilegal itu merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut.
 
 
 pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fickar hadjar menyebut, tertahannya 1.600 kontainer itu dapat berdampak pada munculnya kerugian keuangan.
 
“kalau berasnya diambil tanpa bayar (demurrage) ya itu masalah,” kata fickar kepada wartawan, minggu (11/8).
 
fickar menjelaskan, beras yang tertahan di pelabuhan berpotensi memunculkan kerugian keuangan negara jika negara harus membayarkan denda rp294,5 miliar.
 
“(demurrage atau denda) itu yang dihitung sebagai kerugian negara kalau tidak dibayar,” papar fickar.
 
menurut fickar, jika beras yang berada di 1.600 kontainer itu dibiarkan begitu saja, maka pihak berwenang harus memanggil dan meminta keterangan dari pengangkut.
 
“jika sudah jelas siapa yang bertanggung jawab, maka bisa diminta paksa membayar atau mengembalikan barang itu ke tempat awal pengiriman,” tegas fickar.
 
fickar mengutarakan, pihak pelabuhan bisa meminta penetapan kepada pengadilan apabila beras di 1.600 kontainer tersebut tidak bertuan. nantinya, pengadilan bisa memutuskan apakah beras tersebut bisa menjadi milik negara atau dimusnahkan sebagai barang ilegal.
 
“jika tidak jelas juga pihak pelabuhan bisa minta penetapan ke pengadilan untuk diputuskan menjadi milik negara atau dimusnahkan,” tegasnya.
 
sebelumnya, kementerian perindustrian atau kemenperin mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage rp294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di  pelabuhan tanjung priok, jakarta, dan tanjung perak, surabaya. berdasarkan data direktorat jenderal bea dan cukai (djbc), ribuan kontainer berisi beras tersebut tidak diketahui aspek legalitasnya alias ilegal. (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 13 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan