Dukung Izin Pembangunan Rumah Ibadah Ditangani Pemerintah

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Syaiful Mahrum |

Minggu , 11 Aug 2024 - 21:02

Ketua FKUB Provinsi Lampung Prof. Moh. Bahruddin--FOTO ISTIMEWA

dukung izin pembangunan rumah ibadah ditangani pemerintah                             bandarlampung - ketua forum kerukunan umat beragama (fkub) provinsi lampung prof. moh. bahruddin mendukung pemberian izin pembangunan rumah ibadah ditangani pemerintah.
 
hal tersebut tertuang dalam rancangan peraturan presiden (perpres) tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 
rancangan perpres tersebut menghapus peran fkub yang memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah seperti yang tertuang pada pbm nomor 9 dan 8 rahun 2006.
 
prof. moh. bahruddin mengatakan, secara filosofi kewenangan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ada pada pemerintah dan bukan pada masyarakat. 
 
"itu sesuai kaidah, tashorruf al-imam ala ar-ra’iyah manuthun bi al-maslahah yang artinya kebijakan pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan. karenanya kewenangan mengatur hal-hal yang sangat-sangat sensitif dan strategis. karena beragama dan beribadah merupakan hak asasi yang paling asasi, maka untuk mengatur hal ini memang harus pemerintah yang memberikan kewenangan yang pas," ujar prof. moh. bahruddin.
 
sehingga, prof.moh.bahruddin mendukung rancangan perpres tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama sesuai pengalamannya di lapangan.
 
"terkait dengan mengapa saya mendukung ide gagasan seperti itu, karena memang pengalaman di lapangan terkadang ada hal-hal yang bisa mengganggu proses pemberian rekomendasi dalam pendirian rumah ibadah itu," ungkap prof. moh. bahruddin.
 
gagasan rancangan perpres ini merupakan hasil rumusan tim yang mendesain sebuah rancangan perpres untuk pengaturan kerukunan umat beragama di provinsi lampung. 
 
"memang menyuarakan kemudian adalah dalam hal ini gus menteri (yaqut cholil qoumas, red) selaku menteri agama dan yang membidangi masalah kehidupan umat beragama," tutur prof. moh. bahruddin.
 
karena itu, prof. moh. bahruddi berharap ketika nanti pemberian izin itu diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama, maka aspek-aspek negatif ketika pemberian rekomendasi dipegang oleh fkub akan dapat dihindari. 
 
"tapi, saya berharap juga bahwa pendirian rumah ibadah itu harus betul-betul dikawal. harus dihindari pendirian rumah ibadah karena berlomba-lomba mendirikan rumah ibadah," ungkap prof. moh. bahruddin.
 
"mendirikan rumah ibadah itu harus memang atas kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh, bukan berlomba-lomba," sambung prof. moh. bahruddin.
 
karena itu,  kata prof. moh. bahruddin, yang juga harus menjadi perhatian dalam pendirian rumah ibadah adalah betul-betul memperhatikan tentang bagaimana keamanan dan ketertiban masyarakat. ''dalam hal ini kerukunan umat beragama harus betul-betul diperhatikan," tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 12 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan