Dewan: Fokus Selesaikan PR!

Rabu 19 Jun 2024 - 20:30 WIB
Reporter : Prima Imansyah Permana
Editor : Taufik Wijaya

KALANGAN DPRD Lampung meminta agar Pj. Gubernur Samsudin dapat fokus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan gubernur sebelumnya Arinal.

Di antaranya permasalahan infrastruktur dan utang dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota.

Anggota DPRD Lampung Muhammad Junaidi berharap Samsudin dapat langsung bekerja setelah dilantik sebagai Pj. Gubernur Lampung. ’’Kita minta Pj. Gubernur langsung tancap gas. Gubernur baru harapan baru," katanya, Rabu (19/6).

BACA JUGA:Dikenal sebagai Pribadi Religius, Pernah Jadi Khatib hingga Pembina Rohis di SMAN 2 Bandarlampung

Menurut Bung Adi –sapaan akrab M. Junaidi, untuk masalah infrastruktur setiap tahun APBD Lampung selalu menganggarkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur terutama jalan. Dengan pelantikan Pj. Gubernur ini, diharapkan dapat memfokuskan anggaran untuk perbaikan jalan-jalan milik provinsi yang sudah banyak dikeluhkan masyarakat.

’’Pj Gubernur ini berarti dia masuk nanti di anggaran perubahan dan murni tahun depan. Semoga bisa lebih konsentrasi untuk perbaikan jalan-jalan provinsi yang sudah dikeluhkan masyarakat," harapnya.

Kemudian terkait DBH, Bung Adi menilai bahwa tidak ada gubernur yang mau menahan-nahan DBH milik kabupaten/kota. "Untuk DBH, saya kira tidak ada gubernur yang mau menahan DBH kabupaten/kota. Hanya saja prioritasnya mungkin terpakai kemana," tuturnya.

BACA JUGA:Banyak Tugas dan Tantangan Menunggu

"Mudah-mudahan dengan hadir Pj. Gubernur ini, masalah DBH bisa diselesaikan semua sama beliau. Karena asumsi pendapatan kabupaten/kota juga bergantung dari DBH," sambungnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut menambahkan, DBH sudah menjadi instrumen untuk asumsi pendapatan bagi kabupaten/kota. Sehingga apabila DBH tidak disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, tentu akan berdampak pada pembangunan di daerah tersebut.

"Jadi DBH ini sudah jadi instrumen untuk asumsi kabupaten/kota. Kalau tidak dikirim, bisa terhambat pembangunan di kabupaten/kota. Jadi kita minta agar Pj. Gubernur lebih konsentrasi menyelesaikan masalah ini dulu ketimbang mengedepan prioritas yang lain," tandasnya. (pip/c1/fik)

 

Kategori :