JAKARTA- Untuk memastikan stabilitas harga pangan terjaga dan terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah Indonesia sebelum hari raya Idul Adha.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan harga pangan di seluruh daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga digencarkan di seluruh daerah, serta mengoptimalkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah surplus ke daerah defisit.
BACA JUGA: Neraca Perdangan RI Surplus 48 Bulan Berturut-Turut
Selain itu, Arief menyatakan pemerintah juga akan terus memantau stabilitas harga serta ketersediaan stok bahan pangan pokok sebulan menjelang Idul Adha.
"Kita harapkan bersama bahwa pada momen Idul Adha akan terus kita tingkatkan pemantauan harga di seluruh daerah," ujar Arief dalam keterangan resminya, di Jakarta.
Begitu juga dengan berbagai langkah intervensi program, macam Gerakan Pangan Murah itu kita intensifkan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan di hari raya," tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait stok pangan yang ada, khususnya pangan pokok strategis.
Sejak -14 Mei 2024 ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Gudang Bulog dalam kondisi yang aman dan cukup hingga mencapai 1,8 juta ton.
BACA JUGA:OJK Cabut Izin Paytren Milik Yusuf Mansur
Tidak hanya cadangan beras, pemerintah juga mendorong setiap daerah untuk terus meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD).
Sebanyak 30 dari 38 provinsi yang sudah memiliki stok CBPD. Adapun total stok CBPD mencapai 7.015 ton, khusus Sulawesi Tenggara memiliki CBPD sebanyak 192,16 ton.
Sedangkan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebagai parameter beras nasional, stok beras juga terpantau aman dan cukup dengan total stok mencapai 48 ribu ton. Angka ini berada di atas stok normal rata-rata sebesar 30 ribu ton.
Arief menambahkan, pemantauan harga dan berbagai intervensi stabilisasi pangan terus disinergikan dengan kementerian atau lembaga, dan juga seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota.
"Ini penting dilakukan, bahwa Badan Pangan Nasional bersama Mendagri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, tentu bersama Kementerian dan Lembaga terkait terus bersinergi untuk menjaga dan mengendalikan inflasi.