Pencopotan Ketua PBNU Berkonflik

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 27 Nov 2025 - 22:00

Polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang berisi pemberhentian K.H. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU. -FOTO FAJAR ILMAN -

JAKARTA - Katib Syuriyah PBNU K.H. Sarmidi Husna menegaskan bahwa Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 sah secara organisatoris, termasuk poin yang menyatakan K,H, Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

’’Surat yang ditandatangani K.H. Afifuddin Muhajir (Wakil Rais Aam) dan K.H. Tajul Mafakhir (Katib Syuriyah) itu sah. Dengan surat itu, Gus Yahya sudah tidak menjabat ketua umum lagi,” ujar K.H. Sarmidi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11).

K.H. Sarmidi menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, yang menghasilkan dua keputusan penting, yakni K.H. Yahya Cholil Staquf diminta mengundurkan diri dalam tiga hari sejak keputusan diterima. Kedua, jika tidak mengundurkan diri, Syuriyah memutuskan memberhentikan K.H. Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.

“Inti Surat Edaran itu menyatakan mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU,” tegasnya.

Menurut KH Sarmidi, selama terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di bawah Rais Aam hingga nanti ditunjuk Penjabat (Pj) Ketua Umum melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Jika terdapat keberatan, jalur penyelesaian disediakan melalui Majelis Tahkim NU, sesuai Peraturan Perkumpulan NU Nomor 14 Tahun 2025.

“Kalau Gus Yahya keberatan, silakan menempuh keberatan melalui Majelis Tahkim. Jalurnya ada, prosedurnya jelas,” ujarnya.

Terkait polemik stempel digital, KH Sarmidi menjelaskan bahwa substansi surat edaran sah, namun terdapat kendala teknis pada sistem Digdaya Persuratan PBNU sehingga belum dapat dibubuhkan stempel digital seperti prosedur biasanya.

“Dari sisi keputusan Syuriyah, substansinya tetap sah,” katanya.

KH Sarmidi mengimbau warga NU dan publik agar tidak mudah terpengaruh kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan bahwa proses organisasi tetap berjalan melalui forum-forum resmi PBNU. “Biarkan Syuriyah bekerja sesuai tugasnya. Pada saatnya, rapat pleno dan permusyawaratan PBNU akan memberi penjelasan yang lebih utuh kepada jamaah,” katanya.

Sementara, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bertolak ke Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada hari ini, Kamis, 27 November 2025

Dipanggilnya Gus Yahya ini menjadi sorotan tengah konflik di internal ormas islam tersebut.

pencopotan ketua pbnu berkonflik                            jakarta - katib syuriyah pbnu k.h. sarmidi husna menegaskan bahwa surat edaran pbnu nomor 4785/pb.02/a.ii.10.01/99/11/2025 sah secara organisatoris, termasuk poin yang menyatakan k,h, yahya cholil staquf tidak lagi menjabat ketua umum pbnu sejak 26 november 2025 pukul 00.45 wib.
’’surat yang ditandatangani k.h. afifuddin muhajir (wakil rais aam) dan k.h. tajul mafakhir (katib syuriyah) itu sah. dengan surat itu, gus yahya sudah tidak menjabat ketua umum lagi,” ujar k.h. sarmidi dalam keterangannya di jakarta, kamis (27/11).
k.h. sarmidi menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian syuriyah pbnu pada 20 november 2025, yang menghasilkan dua keputusan penting, yakni k.h. yahya cholil staquf diminta mengundurkan diri dalam tiga hari sejak keputusan diterima. kedua, jika tidak mengundurkan diri, syuriyah memutuskan memberhentikan k.h. yahya dari jabatan ketua umum pbnu.
“inti surat edaran itu menyatakan mulai 26 november 2025 pukul 00.45 wib, kh yahya tidak lagi berstatus ketua umum pbnu,” tegasnya.
baca juga: lampung perkuat langkah menuju lumbung jagung nasional
menurut kh sarmidi, selama terjadi kekosongan jabatan ketua umum, kepemimpinan pbnu berada sepenuhnya di bawah rais aam hingga nanti ditunjuk penjabat (pj) ketua umum melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
jika terdapat keberatan, jalur penyelesaian disediakan melalui majelis tahkim nu, sesuai peraturan perkumpulan nu nomor 14 tahun 2025.
“kalau gus yahya keberatan, silakan menempuh keberatan melalui majelis tahkim. jalurnya ada, prosedurnya jelas,” ujarnya.
terkait polemik stempel digital, kh sarmidi menjelaskan bahwa substansi surat edaran sah, namun terdapat kendala teknis pada sistem digdaya persuratan pbnu sehingga belum dapat dibubuhkan stempel digital seperti prosedur biasanya.
“dari sisi keputusan syuriyah, substansinya tetap sah,” katanya.
kh sarmidi mengimbau warga nu dan publik agar tidak mudah terpengaruh kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
ia menegaskan bahwa proses organisasi tetap berjalan melalui forum-forum resmi pbnu. “biarkan syuriyah bekerja sesuai tugasnya. pada saatnya, rapat pleno dan permusyawaratan pbnu akan memberi penjelasan yang lebih utuh kepada jamaah,” katanya.
sementara, ketua umum pbnu yahya cholil staquf atau gus yahya bertolak ke pesantren lirboyo, kediri, jawa timur pada hari ini, kamis, 27 november 2025
dipanggilnya gus yahya ini menjadi sorotan tengah konflik di internal ormas islam tersebut.
"kemudian soal islah, saya dipanggil untuk datang ke lirboyo, insya allah saya akan berangkat besok ya," kata yahya di kantor pbnu, jakarta, rabu, 26 november 2025. 
gus yahya juga mengklaim bahwa ia meminta waktu untuk bertemu dengan rais aam pbnu miftachul akhyar untuk membicarakan konflik di internal pbnu.
namun, ia mengatakan belum ada respons dari pihak miftachul. yahya membuka kemungkinan untuk kembali menghubungi miftachul.
"saya sebetulnya hari jumat itu saya sudah mengirim pesan kepada rais aam untuk minta waktu menghadap, bertemu. tapi sampai sekarang belum ada jawaban. saya masih akan tunggu. mungkin pada satu titik saya akan kirim pesan lagi untuk minta menghadap ya," kata yahya.
selain itu, yahya menegaskan akan menyelesaikan masalah di internal pbnu itu. gus yahya mengaku kecewa rapat harian syuriah beberapa waktu lalu cenderung tidak memberikan ruang kepadanya untuk klarifikasi.
adapun risalah rapat itu meminta dirinya mundur dari jabatan terhitung tiga hari sejak diterimanya risalah.
"saya dilarang memberikan klarifikasi. itu yang paling saya sesalkan. tuduhan apapun kami semua, kita punya tim yang baik. mulai dari soal administrasi, soal keuangan, soal hukum dan lain sebagainya, kita punya tim yang baik, dan saya siap mempertanggungjawabkan semua, setiap hal yang saya lakukan selama menjabat sebagai ketua umum ini," ujarnya.
terpisah, wakil sekretaris jenderal pbnu, nur hidayat, menyebut adanya dugaan sabotase pada sistem digdaya persuratan pbnu. pasalnya, surat ederan tersebut tidak bisa di stempel digital sebagai keabsahan surat.
ia menegaskan keputusan tersebut telah sesuai prosedur organisasi, sebagai tindak lanjut hasil rapat harian syuriyah pbnu, yang kh afifuddin muhajir (wakil rais aam) dan kh ahmad tajul mafakhir (katib syuriyah).
"surat edaran 4785 itu adalah tindak lanjut resmi dari keputusan rapat harian syuriyah. di situ ditegaskan bahwa per 26 november 2025 pukul 00.45, kh yahya cholil staquf tidak lagi menjabat ketua umum pbnu. sebab, gus yahya terbaca sudah menerima surat pengantar risalah rapat harian syuriyah sejak 23 november 2025 pukul 00.45," katanya dalam konferensi pers di hotel sultan, kamis 27 november 2025.
lebih lanjut, ia menjelaskan, pada hari yang sama, muncul surat nomor 4786/pb.03/a.i.01.08/99/11/2025 yang ditandatangani kh yahya cholil staquf dan wasekjen pbnu h faisal saimima. 
surat tersebut membantah keabsahan surat edaran 4785 karena tidak memenuhi ketentuan administratif, seperti, tidak ada stempel digital peruri dengan qr code yang valid masih terdapat watermark draft, qr code yang dipindai menunjukkan status 'tanda tangan belum sah'
nur hidayat kemudian menjelaskan kronologi teknis yang menurutnya menunjukkan adanya gangguan serius dalam sistem digdaya persuratan pbnu.
ia memaparkan bahwa pada selasa malam, 25 november 2025, staf syuriyah mencoba meminta pembubuhan stempel digital pada surat 4785. namun, akun milik super admin diduga kehilangan hak stamping.
"pukul 21.54 wib saya mengkonfirmasi ke tim peruri, menanyakan siapa yang mencabut hak stamping untuk akun setjen@nu.or.id dan day@seblak.net. jawaban tim peruri, kedua akun itu masih terdaftar sebagai pemegang otoritas stempel. dari sini kami menyimpulkan ada aksi sabotase dari tim project management office (pmo) digdaya pbnu terhadap dua akun tersebut," ujar nur hidayat.
tidak hanya itu, sekitar pukul 22.05 wib, tampilan pratinjau surat edaran 4785 berubah menjadi kode script yang tidak terbaca.
"setelah berbagai upaya yang kami sebut sebagai pendekatan extraordinary, tampilan pratinjau baru kembali normal pada rabu pukul 08.56 wib. versi tampilan pukul 08.56 itulah yang kemudian beredar dan justru dibantah keabsahannya lewat surat 4786," jelasnya.
terlepas itu, ia menegaskan bahwa secara substansi, keputusan syuriyah sudah sah dan memiliki dasar kuat. 
ia menyebut bantahan melalui surat 4786 tidak memiliki legitimasi moral karena hanya menyoroti aspek teknis administrasi tanpa mempertimbangkan dugaan gangguan sistem.
"jadi, persoalan ini jangan dilihat seolah-olah hanya masalah stempel digital dan watermark. ada keputusan syuriyah yang jelas, ada kronologi teknis yang menunjukkan gangguan serius terhadap sistem persuratan. itu yang kami luruskan," tegasnya. (disway/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 28 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan