JAKARTA – Sebelum bertolak ke Australia pukul 10.00 WIB kemarin (4/3), Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait bahan bakar minyak (BBM) di Bandara Halim Perdanakusuma.
Jokowi tidak berbicara banyak kepada media. Dia hanya menjamin tidak ada kenaikan harga BBM sebagaimana santer belakangan ini.
Selebihnya, presiden mendelegasikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto atau Pertamina untuk memberikan pernyataan. ”Tidak (ada kenaikan harga BBM). Tapi, nanti yang menyampaikan dari Pertamina,” ujarnya.
Menteri BUMN Erick Thohir membenarkan bahwa pemerintah tengah menjaga harga BBM, khususnya jenis nonsubsidi PT Pertamina (Persero), sejak dua bulan lalu. Pertamina sebagai perusahaan negara memiliki tugas untuk pelayanan publik. Salah satunya, menjaga stabilitas harga di masyarakat. Apalagi, saat ini harga minyak dunia sedang berfluktuasi. ”Masalah situasi dunia hari ini sedang tidak menentu, tentu kita harus prihatin dengan kondisi rakyat,” ujarnya.
BACA JUGA:Ajaib Luncurkan Layanan Jual Beli Obligasi
Erick menambahkan, Pertamina menahan harga agar ekonomi masyarakat menengah ke bawah tidak terkena dampak.
”Kita coba jaga supaya jangan sampai masyarakat yang terbawah terkena dampak. Tentu kita tetap jaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” bebernya.
Terkait ketahanan keuangan Pertamina, Erick menyebut belum ada keputusan apa pun yang akan diambil. Pihaknya saat ini berfokus pada kestabilan harga di masyarakat.
”Jadi, sementara belum ada keputusan mengenai BBM itu. BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh, beban di rakyat hari ini kita harus jaga,” urainya.
BACA JUGA:THR PNS Tahun Ini Dibayar 100 Persen
Terpisah, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, sebagai perusahaan pelat merah, Pertamina tetap menjalankan kebijakan yang diambil pemerintah. ”Pertamina merupakan BUMN. Jadi, pada prinsipnya mengikuti kebijakan pemerintah,” ujarnya kepada Jawa Pos.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan sebelumnya memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan harga BBM hingga Juni 2024.
”Diputuskan dalam sidang kabinet paripurna bahwa tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni, baik itu yang subsidi maupun nonsubsidi,’’ ujarnya.
Kebijakan itu disebutnya menjadi salah satu penyebab target defisit fiskal APBN 2024 melebar. Sebab, kata Airlangga, subsidi untuk menahan kenaikan tarif listrik dan harga BBM memerlukan anggaran yang juga besar. ”Itu membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN. Dan, itu nanti diambil baik dari saldo anggaran lebih (SAL) maupun pelebaran defisit anggaran pada 2024,’’ kata Airlangga.
BACA JUGA:PLN sukses Pakai Listrik Hijau tanpa Kedip Pada Ajang F1 Powerboat 2024 Danau Toba