JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rangkaian agenda diplomatik dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), mulai Senin, 22 September 2025.
Pada hari pertama, Prabowo dijadwalkan mengikuti pertemuan khusus yang membahas solusi dua negara (Two State Solution), isu utama yang diusung Indonesia dalam forum tersebut.
“Kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September, beliau mendapatkan urutan berbicara yang ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat,” ungkap Menteri Luar Negeri Sugiono, Minggu, 21 September 2025.
Selain berpidato di sidang umum PBB, ia menyebut bahwa Prabowo juga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan bilateral selama kunjungan kerja di New York.
“Semoga perjalanan kali ini lancar, dan hasil-hasil yang didapat dari pertemuan-pertemuan di sana juga produktif dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara kita,” ujar Sugiono.
Di tengah merosotnya kepercayaan global terhadap kerja sama multilateral, pidato Prabowo di Sidang Umum ke-80 PBB dinilai membawa harapan baru.
Mantan Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal menyebut hal ini sebagai momentum penting untuk memperkuat diplomasi internasional.
Sedangkan Pengamat hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Faris Al Fadhat, menilai pemerintah Indonesia harus tampil lebih lantang dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina, terutama di tengah minimnya sikap tegas negara-negara Arab.
“Pemerintah Indonesia perlu benar-benar vokal di forum PBB. Vokal dalam arti menyuarakan semangat solusi dua negara dan mengecam tindakan Israel,” ujar Prof Faris, Minggu (21/9).
Menurutnya, sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan 22 negara, termasuk Liga Arab, masih belum seimbang.
Rekomendasi tersebut lebih banyak menekan Hamas agar menghentikan serangan, tanpa diiringi kecaman terhadap Israel yang terus menggempur Gaza.
“Harusnya statemen yang muncul di PBB berimbang. Hamas bisa diminta menghentikan serangan, tapi Israel juga wajib dikecam dan diminta menghentikan agresinya,” tegasnya.
Prof Faris menekankan pentingnya Indonesia mendorong pengakuan internasional atas kemerdekaan Palestina. Ia menilai, solusi dua negara merupakan jalan keluar paling realistis bagi konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Perang hanya bisa berakhir kalau Palestina diakui sebagai negara berdaulat dan bisa hidup berdampingan dengan Israel. Kalau tidak, perjuangan rakyat Palestina melawan Israel akan terus berlanjut,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski keputusan Sidang Umum PBB tidak mengikat, dukungan kolektif negara anggota dapat memberi tekanan kepada Dewan Keamanan PBB, khususnya Amerika Serikat, untuk mendesak Israel mengakui Palestina.
“Momentum ini harus digunakan Indonesia untuk memperkuat diplomasi. Ketika banyak negara mendesak, itu juga menekan Amerika dan negara besar lain agar memaksa Israel membuka ruang pengakuan terhadap Palestina,” paparnya.(*)