BLAMBANGANUMPU - Isu dugaan praktik pengecoran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Waykanan kembali mencuat.
Warga menduga aktivitas tersebut melibatkan oknum petugas SPBU, baik dengan cara melakukan pungutan liar maupun pembiaran, sehingga stok BBM sering habis dan merugikan masyarakat.
Di Waykanan ada empat SPBU yakni SPBU Tiuh Balak (Baradatu), SPBU Kampung Gunungkatun (Baradatu), SPBU Negeribaru (Umpusemenguk), dan SPBU 149 Gunungsangkaran. Seluruh SPBU itu diduga tak lepas dari praktik pengecoran.
Ironisnya, meski SPBU Gunungsangkaran sudah beroperasi beberapa tahun, warga sekitar justru lebih sering membeli BBM secara eceran karena stok di SPBU itu kerap kosong.
JN (38), seorang buruh tani, mengaku hampir setiap hari melewati SPBU tersebut, namun jarang bisa membeli BBM karena sudah habis.
“Kalau saya mau ke kebun lewat sini, sering lihat pom kosong. Baru buka sebentar, mobil yang isi itu-itu saja. Kadang pagi ada, jam 10 lewat sudah habis. Mau tidak mau ya beli eceran di luar, meski lebih mahal,” keluhnya.
Keluhan serupa disampaikan BT (42). Ia mengaku tidak lagi mengisi BBM di SPBU 149 Gunungsangkaran karena merasa takaran tidak sesuai. Menurutnya, BBM yang dibeli secara eceran justru lebih awet dibanding dari SPBU.
“Saya sudah kapok beli di pom itu. Bayar satu liter Rp10 ribu, tapi baru antar anak ke sekolah, ke pasar, sudah habis. Kalau beli eceran meski Rp12 ribu, tapi lebih lama terpakai. Belum lagi Pertalite sering kosong, kalau pun ada cepat sekali habis,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Endang, pengawas SPBU 149 Gunungsangkaran, membantah adanya praktik curang.
Ia menegaskan tera atau pengecekan ukuran takaran rutin dilakukan oleh Pertamina Lampung, dan jika ada keluhan sebaiknya disampaikan langsung kepada pengelola SPBU, bukan ke media.
“Kami akan cek lewat CCTV. Kalau soal tera, itu kewenangan Pertamina, bukan kami yang mengatur. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan datang langsung, jangan ke pers. Pertamina juga rutin melakukan pengecekan. Kalau stok kosong, itu bukan sepenuhnya kesalahan SPBU, banyak faktor lain yang berpengaruh,” tegas Endang.
Meski begitu, masyarakat tetap berharap pihak berwenang turun tangan menindaklanjuti dugaan penyimpangan di SPBU, agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan warga kecil.
Sementara Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menegaskan komitmennya menyalurkan BBM subsidi sesuai aturan agar tepat sasaran.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi menjelaskan Pertamina Patra Niaga dengan tegas telah menginstruksikan kepada lembaga penyalur untuk mendistribusikan BBM subsidi dengan mematuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan.
"Kami melakukan pengawasan dengan ketat dan tidak segan akan memberikan tindakan tegas kepada lembaga penyalur yang terbukti melanggar aturan. Sanksi berupa penghentian pasokan hingga penutupan sementara dapat kami berikan sebagai bentuk pembinaan. Bahkan, kami tidak ragu untuk melimpahkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum jika diperlukan. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera agar seluruh SPBU mematuhi ketentuan penyaluran BBM subsidi, ” jelas Rusminto.
Tidak hanya kepada lembaga penyalur saja, Pertamina juga melakukan pengawasan kepada konsumen dan masyarakat untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sesuai peruntukannya yang telah diatur regulasi pemerintah.
Salah satunya melalui penerapan pencatatan transaksi secara digital menggunakan QR Code Subsidi Tepat Sasaran.
Sistem ini mewajibkan konsumen terdaftar dan terverifikasi melalui website subsiditepat.mypertamina.id dalam setiap pembelian Biosolar maupun Pertalite. (sah/pip/rls/c1/nca)