JAKARTA – Target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai defisit APBN 0 persen sulit direalisasikan. Hal ini diungkapkan ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teuku Riefky.
Menurut Riefky, APBN tanpa defisit sulit tercapai selama belanja negara masih tergolong besar. Di sisi lain, upaya menekan belanja justru bisa berdampak negatif terhadap perekonomian.
"Memang mungkin dilakukan, tapi ini tentu perlu memotong belanja secara signifikan yang kemudian akan memperlambat pertumbuhan ekonomi," ujar Riefky.
Adapun dalam Rancangan APBN 2026, belanja negara tercatat sebesar Rp3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dari outlook 2025. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun pada 2026.
Riefky berujar, perlambatan ekonomi akibat pemangkasan belanja akan berdampak pada penerimaan negara yang turun. Ini justru membuat defisit semakin melebar dan menjauhkan target Presiden Prabowo untuk mencapai 0 persen defisit APBN pada 2027–2028.
Riefky menekankan bahwa kondisi defisit 0 persen bukanlah postur fiskal yang ideal. Menurutnya, defisit bukanlah hal yang harus dihindari, selama dialokasikan untuk kebutuhan produktif.
’’Selama defisit digunakan untuk hal-hal produktif, maka tidak ada masalah bila belum bebas defisit. Toh, banyak negara juga masih mengalami defisit anggaran dan itu wajar dalam pengelolaan keuangan modern. Jadi, target defisit 0 persen ini terlalu ambisius dan bukan postur terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan,” ungkap Riefky.
Sebagai informasi, defisit APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, defisit APBN tahun ini berpotensi melebar hingga Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB.