JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi, yakni sekitar 14% dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, diperlukan upaya khusus serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).
Airlangga menjelaskan, di tengah ketidakpastian global, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2025 mencatatkan surplus sebesar USD4,3 miliar. Surplus ini meningkat 2,60% secara bulanan (month to month) dan memperpanjang tren positif selama 61 bulan berturut-turut.
Namun, Airlangga menekankan, tingginya biaya logistik menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi demi meningkatkan kinerja perdagangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mendorong transformasi sektor logistik sebagai bagian dari strategi untuk memperlancar perdagangan.
’’Dengan ekspor yang masih positif, hari ini dilakukan kegiatan untuk mendorong logistik kita agar biaya logistik yang hari ini berada di kisaran 14,5%, diharapkan bisa diturunkan menjadi 12,5% dan terus turun ke 8%,” ungkap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7).
Airlangga menambahkan, secara global, peringkat Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023 berada di posisi 61 dari 139 negara. Untuk memperbaikinya, pemerintah menilai percepatan deregulasi di sektor logistik sangat diperlukan.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. Regulasi ini bertujuan menurunkan proporsi biaya logistik terhadap PDB dan memperbaiki peringkat logistik Indonesia secara global.
Rancangan perpres tersebut mencakup tiga strategi utama, yakni penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik.