Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya keadilan serta kepastian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Yusril prihatin fenomena ketidakpastian hukum yang marak terjadi, khususnya terkait kepemilikan aset perusahaan dan tanah. Contohnya bagaimana sebuah PT yang telah disahkan secara resmi bisa tiba-tiba berpindah tangan tanpa kejelasan. Padahal, kepastian hukum adalah prasyarat mutlak untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dia mencontohkan pertumbuhan ekonomi yang melambat di kuartal I-2025.
Selanjutanya, Eugenia menganggap ketidakpastian hukum sebagai salah satu faktor penting. Faktor lain yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi adalah efisiensi APBN dan dinamika global seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan konflik geopolitik.
’’Kalau pengeluaran pemerintah turun karena efisiensi, sudah pasti pertumbuhan ekonomi turun. Sektor pariwisata, misalnya, sangat terkena dampaknya. Belum lagi konflik seperti di Timur Tengah bisa mengganggu logistik ekspor impor barang,” jelas anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini.
Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen (y-on-y). Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,11 persen.
Karena itu, Eugenia menekankan pentingnya sinergi dunia usaha dan pemerintah. Dunia usaha harus terus memberikan masukan konstruktif melalui asosiasi seperti Kadin, Apindo, dan Hipmi. “Mereka itu yang tahu langsung kondisi lapangan. Pemerintah harus terbuka pada masukan, jangan sampai pengusaha hengkang ke negara lain seperti Vietnam,” tegasnya.
Menyoal sikap pemerintah yang dinilai lebih tegas terhadap pengusaha di era sekarang, Eugenia menyatakan hal tersebut tidak selalu negatif. “Lebih keras daripada pemerintahan sebelumnya, iya. Tapi dalam jangka panjang bisa berdampak positif kalau dibarengi dengan konsistensi dan komunikasi yang baik seperti soal kebijakan efisiensi,” ungkapnya.
Pemerintah perlu memberikan contoh nyata melalui keberhasilan investasi BUMN seperti Danantara. “Kalau pemerintah sukses berinvestasi dan hasilnya terlihat, swasta secara otomatis akan ikut,” ujarnya. Dia menggarisbawahi pentingnya perlakuan hukum yang adil antara perusahaan negara dan swasta. Regulasi boleh keras, tapi pelaksanaannya tidak boleh diskriminatif. "Harus adil,” tuturnya.