Ia menyebut bahwa pihaknya juga siap meningkatkan pengawasan ke pangkalan dan menjatuhkan sanksi jika terbukti ada penyimpangan.
Namun ia juga menyoroti solusi jangka panjang adalah dengan menambah jumlah pangkalan resmi agar masyarakat mendapatkan akses LPG langsung tanpa tergantung pada pengecer.
“Kalau pangkalan resmi sedikit, masyarakat terpaksa beli di warung dengan harga di atas HET. Tapi menambah pangkalan juga bukan perkara mudah, karena prosedur dan syaratnya panjang. Jadi kami minta pemerintah juga bantu percepat proses ini,” kata Iskandar.
Terpisah, Kanit Tipidter Polres Lampung Barat Ipda Henry Purna Irawan menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan Pemkab serta para agen untuk mengawasi distribusi elpiji bersubsidi, termasuk menindak dugaan pelanggaran di lapangan.
“Kami dorong masyarakat juga aktif. Jika ada temuan pangkalan yang menjual di atas HET atau menjual ke pihak tidak tepat sasaran, segera laporkan,” ucap Henry. (*)
Diskopdag Lampung Barat mengumpulkan 4 agen distributor sebagai respon atas kelangkaan elpiji subsidi 3 Kg di Lambar. Pertemuan berlangsung di Gedung PLUT, Komplek Pemkab setempat, kemarin. Foto Edi--