"Tapi tolong jangan jadikan kampanye soal lingkungan itu sebagai hidden agenda untuk membatasi kegiatan hilirisasi," tegas Toha.
Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan) Prabowo, Hendarsam Marantoko, menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya tekanan dari negara-negara barat terhadap investasi di sektor nikel. Pihaknya menyoroti bagaimana media internasional dan sejumlah LSM global kerap menggulirkan narasi negatif terhadap praktik pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia.
"Saya mengikuti belakangan ini betapa kerasnya sorotan barat menekan kaidah pertambangan yang dijalankan sejumlah perusahaan yang justru mendukung agenda hilirisasi nasional. Banyak yang kita lihat perusahaan-perusahaan di beberapa daerah, yang secara sukarela menjalani audit berstandar internasional dalam hal keberlanjutan," tambah Hendarsam.
Lebih lanjut, Hendarsam menyampaikan bahwa investasi di sektor nikel turut dikawal secara kolektif sebagai bagian dari agenda besar bangsa. Dengan hilirisasi, nilai tambah yang dihasilkan dari komoditas tambang tidak lagi langsung diekspor ke luar negeri, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi domestik.
Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah potret industri pertambangan yang banyak diwarnai oleh perusahaan-perusahaan yang tidak patuh. Sehingga akhirnya yang terkena dampak adalah perusahaan-perusahaan yang patuh yang memiliki visi jangka panjang.
’’Jadi, mau nggak mau penegakan hukum, pengawasan dari pemerintah harus jalan. Jadi. sebenarnya kalau penambang yang besar ya pasti dia patuh," ungkap Hendra. (jpc/c1)