BANDARLAMPUNG - Pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri masih banyak yang berangkat non-prosedural atau ilegal. Tidak terkecuali juga ditemukan berasal dari Provinsi Lampung. Seperti lima PMI ilegal asal Lampung Timur yang berhasil digagalkan saat hendak menuju Malaysia.
Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung Ahmad Fauzi mengatakan kasus tersebut menjadi pengingat bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko besar dari berangkat ke luar negeri secara ilegal. Sebagai langkah konkret, BP3MI pun klaimnya terus memaksimalkan berbagai upaya pencegahan dan pemberdayaan.
BACA JUGA: Lokomotif CC 205 Tengah Dikirim dari Amerika
Pertama, sebutnya, peningkatan sosialisasi dan edukasi. Yaitu BP3MI aktif turun langsung ke desa-desa, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur resmi penempatan PMI. "Kita sosialisasikan juga serta bahaya menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)," ujar Ahmad Fauzi saat diwawancarai Radar Lampung, Senin (19/5).
Kedua, dukungan pembentukan desa migran emas. Dimana BP3MI mendukung penuh inisiatif Bupati Lampung Timur untuk membentuk lebih banyak desa migran emas sebagai desa percontohan yang membekali warganya dengan informasi, keterampilan, dan akses penempatan kerja yang aman dan legal. "Program ini sangat strategis dalam menciptakan kesadaran kolektif di tingkat akar rumput," ucapnya.
Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat desa. Dimana, BP3MI memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, camat, hingga kepala desa agar bisa bersama-sama mendeteksi dini keberangkatan ilegal dan mengedukasi warganya.
Keempat, akses mudah dan terjangkau ke jalur resmi. BP3MI juga memperluas layanan informasi dan pendaftaran melalui mobile service, pos layanan di daerah, serta memastikan proses penempatan legal lebih mudah dan transparan.
Kelima, penegakan hukum terhadap calo dan sindikat. BP3MI bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Imigrasi untuk memperketat pengawasan di jalur-jalur rawan serta menindak tegas agen ilegal atau pelaku TPPO.
"Harapan kami, ke depan tidak ada lagi warga Lampung, khususnya dari Lampung Timur, yang menjadi korban penempatan ilegal. Ini butuh kerja sama semua pihak, termasuk kesadaran masyarakat agar selalu memilih jalur yang aman dan resmi," sambungnya.
Disinggung terkait rekrutmen PMI ilegal melalui media sosial, Ahmad Fauzi menyampaikan dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap PMI, terutama di era digital yang penuh tantangan dan ancaman baru, KP2MI telah membentuk Direktorat Siber Pelindungan PMI.
Direktorat ini dibentuk sebagai respons terhadap maraknya modus perekrutan ilegal yang kini banyak terjadi secara daring, melalui media sosial, aplikasi pesan, hingga platform digital lain yang sulit dilacak dengan cara konvensional.
Fungsi utama Direktorat Siber Pelindungan PMI, jelasnya, meliputi pemantauan dan penelusuran digital; Melakukan patroli siber untuk mendeteksi akun, situs, atau platform yang digunakan untuk merekrut PMI secara non-prosedural atau yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang; Pelacakan jejak digital sindikat bersinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengumpulkan bukti digital dan melacak jaringan pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk menipu atau mengeksploitasi calon PMI.
Kemudian peningkatan literasi digital dan keamanan siber bagi PMI dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon PMI dan keluarganya, agar lebih waspada terhadap penipuan berbasis digital serta mengenal kanal-kanal resmi KP2MI. Selain itu sistem pengaduan dan respons cepat digital dimana menyediakan saluran pelaporan daring dan sistem pemantauan online bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan perekrutan ilegal atau mengalami ancaman di luar negeri.
"Pembentukan Direktorat Siber ini merupakan bagian dari komitmen kuat KP2MI dalam mewujudkan Pelindungan PMI dari Hulu sampai Hilir, termasuk di ranah digital yang kini menjadi medan baru bagi para sindikat," ungkapnya. (pip/c1/rim)