JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar pembekalan bagi kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Dalam penutupan acara di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (18/5), Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada tiga isu strategis.
’’Pembekalan ini menyoroti tiga hal penting: potensi daerah, agenda khas partai, dan tata kelola pemerintahan. Ketiganya memiliki tantangan dan pembelajaran masing-masing yang telah kita diskusikan bersama,” ujar Ganjar.
Menurutnya, berbagai potensi di daerah yang dipimpin kader PDIP mencakup sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, hingga logistik. Namun, pengembangan sektor tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti kualitas sumber daya manusia, alokasi anggaran, konektivitas, hingga branding daerah.
“Isu-isu terkait penguatan industri lokal dan UMKM juga mengemuka. Ini mencerminkan komitmen PDIP dalam membela kepentingan rakyat kecil,” lanjutnya.
Ganjar menekankan bahwa agenda khas PDIP berfokus pada sektor pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan pangan. Ia menyebut beberapa kepala daerah telah melakukan inovasi melalui penguatan fasilitas pendidikan gratis, intervensi kebijakan anggaran, serta pengembangan cadangan pangan daerah.
“Namun, realisasi agenda ini membutuhkan dukungan politik yang kuat, termasuk dari DPR, serta pendampingan yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Dari aspek tata kelola pemerintahan, pembekalan juga mengarah pada penguatan pelayanan publik berbasis digital, reformasi birokrasi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Digitalisasi dan validasi data menjadi krusial. Kita harus memastikan setiap program berbasis data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Ganjar menjelaskan bahwa pembekalan yang digelar sejak Jumat (16/5) ini bertujuan menyeragamkan visi dan strategi kader PDIP dalam menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing.
“Semua ini dilakukan agar kepala daerah memiliki panduan jelas dalam memenuhi janji politiknya kepada rakyat. Di bawah semangat gotong royong, kita saling mendukung demi kemajuan daerah,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat mengungkapkan bahwa Kongres ke-VI PDIP nantinya akan difokuskan untuk mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai.
Hal ini disampaikan Djarot saat menjawab pertanyaan media mengenai persiapan DPP PDIP menjelang kongres.
“Kongres itu lebih banyak nanti untuk mengukuhkan Ibu Megawati sebagai ketua umum, sesuai dengan hasil Rakernas terakhir kami di Ancol,” ujar Djarot saat ditemui di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Namun, mantan Wali Kota Blitar itu belum dapat memastikan waktu pelaksanaan kongres, karena persiapan internal masih terus berjalan.
“Persiapan pasti terus berjalan dalam rangka konsolidasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly juga menyatakan bahwa pelaksanaan Kongres ke-VI masih menunggu arahan langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Ya, tergantung ketua umum saja. Kami tunggu saja perintah seperti apa nanti,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/4).
Menurut Yasonna, saat ini PDIP fokus memperkuat konsolidasi internal pasca-Pemilu 2024 dan Pilkada serentak.
“Baru pemilu, baru pilkada. Kongres itu tidak mudah karena perlu biaya besar dan persiapan logistik untuk menghadirkan para anggota ke lokasi kongres,” jelasnya.
Yasonna juga membantah isu adanya perbedaan sikap internal yang membuat jadwal kongres belum ditetapkan. “Enggak ada. Kami solid. Mana ada beda-beda sikap,” tegasnya.
Kongres ke-VI PDIP direncanakan berlangsung pada tahun 2025, namun waktu dan lokasi pelaksanaan masih belum diumumkan secara resmi.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara terkait rencana pelaksanaan Kongres VI PDIP yang tengah menjadi perhatian publik. Ia menyatakan bahwa hingga kini belum ada kepastian waktu pelaksanaan kongres tersebut.
“Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada,” kata Puan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa kongres tetap akan dilangsungkan pada tahun 2025, meskipun kemungkinan mengalami penundaan dari jadwal awal yang diperkirakan berlangsung pada bulan April.
“Tidak perlu terburu-buru. Semuanya berjalan sesuai jalur. Tugas-tugas internal PDI Perjuangan masih bisa dilaksanakan, dan semuanya tetap berada dalam kendali ketua umum,” ujar Puan, merujuk pada Megawati Soekarnoputri.
Sebagaimana diketahui, Kongres ke-VI PDIP menjadi agenda strategis untuk menentukan arah kepemimpinan dan restrukturisasi organisasi partai ke depan. Salah satu topik utama yang diperkirakan dibahas adalah posisi Sekretaris Jenderal, menyusul status hukum Hasto Kristiyanto yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pasti (dibahas soal sekjen), karena di kongres itu ada pembaruan struktur dari atas ke bawah,” kata Puan dalam wawancara sebelumnya di Kompleks Parlemen, Selasa (25/3/2025).
Tak hanya sekjen, Kongres juga akan menjadi momen penting untuk menentukan sosok yang akan memimpin PDIP ke depan. Walau begitu, sejumlah kader disebut masih menginginkan Megawati untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai ketua umum.
Puan memastikan, seluruh dinamika internal partai tetap terkendali dan berada di bawah pengawasan ketat Ketua Umum.
’’Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita solid,” tutup Puan. (ant/c1/abd)
Kategori :