JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah menolak usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait rencana impor jagung guna mendukung pembukaan industri pengolahan. Penolakan ini didasari oleh Indonesia saat ini tengah memasuki masa panen raya jagung.
Hal ini disampaikan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi pembahasan neraca komoditas di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (16/5). Zulhas menyebutkan usulan impor tersebut sebesar 3.000 ton untuk keperluan industri olahan jagung.
’’Tadi ada usulan dari Kemenperin terkait impor jagung industri. Tapi, kami belum menyetujui karena saat ini sedang panen raya. Tidak banyak memang, hanya sekitar tiga ribuan ton,” ujar Zulhas dalam konferensi pers selepas rakor.
Zulhas menjelaskan, meskipun kebutuhan untuk jagung industri tetap ada, pemerintah berkomitmen untuk menyerap hasil panen dalam negeri terlebih dahulu. ’’Saat ini, pemerintah masih berupaya agar harga pembelian jagung dari petani bisa mencapai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram.
Kita sedang panen raya, tapi di beberapa daerah harga jagung belum mencapai Rp5.500. Pemerintah sedang all out agar harga tersebut bisa tercapai,” ujarnya.
Namun demikian, kata Zulhas, upaya penyerapan hasil panen petani terkendala oleh keterbatasan gudang penyimpanan. ’’Saat ini sebagian besar gudang telah terisi oleh stok beras nasional yang mencapai 3,7 juta ton,’’ ungkapnya.
Karena alasan tersebut, Zulhas menegaskan pemerintah belum membuka opsi impor jagung dalam waktu dekat. ’’Walaupun jumlahnya sedikit dan untuk kebutuhan industri, kami belum bisa mengizinkan impor jagung karena kita sedang panen raya,” tegasnya.
Terpisah, Zulhas juga mengungkap tantangan besar yang dihadapi petani kopi Indonesia untuk bisa menjadi pemain utama di panggung dunia. Meski saat ini Indonesia berada di posisi keempat sebagai produsen kopi terbesar, jarak dengan dua negara teratas, Vietnam dan Brasil, masih sangat jauh.