Tuntut Diskualifikasi Paslon Nomor 3
BENGKULU SELATAN – Puluhan massa dari simpatisan pasangan calon nomor urut 2 Suryatati-Ii Sumirat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan, Kamis (24/4). Aksi berlangsung di Jalan Fatmawati Soekarno, Kampung Baru, Kecamatan Manna.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut Bawaslu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Rifai-Yevri Sudianto yang dituding melakukan kecurangan pilkada melalui dugaan intimidasi dan penyebaran informasi bohong terhadap Ii Sumirat.
“Diskualifikasi paslon nomor 3! Tangkap pelaku kekerasan dan penyebar fitnah terhadap Ii Sumirat,” teriak koordinator aksi, Lupti.
Menurutnya, insiden pengadangan dan penggeledahan mobil yang ditumpangi Ii Sumirat pada malam pemungutan suara bukanlah insiden biasa, melainkan bagian dari operasi yang terorganisir untuk mencoreng citra paslon nomor 2.
“Ini bukan sekadar tindak pidana, ini operasi brutal yang merusak jalannya demokrasi. Mereka membuat seolah-olah Pak Ii ditangkap karena korupsi, lalu menyebarkan narasi itu secara masif,” ujarnya.
Orator lainnya, Emi Aprina, menambahkan bahwa kejadian tersebut berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi pemilih dari simpatisan paslon nomor 2. Ia menyebut ribuan pendukung tidak datang ke TPS karena termakan isu bahwa Ii Sumirat telah ditangkap dan tidak mungkin dilantik.
“Banyak yang urung memilih karena mengira percuma, Ii sudah ditangkap. Ini sangat merugikan,” ungkap Emi.
Sebelumnya, pada Jumat malam (18/4/2025), Ii Sumirat mengalami intimidasi saat hendak menghadiri acara keluarga. Mobil yang ditumpanginya diadang oleh sekelompok orang yang diduga bagian dari tim sukses paslon nomor 3. Pengadangan bahkan terjadi tiga kali di lokasi berbeda hingga keesokan paginya.
Sopir Ii Sumirat, Muhammad Eko Wicaksono, telah melaporkan kejadian ini ke Polres Bengkulu Selatan pada Sabtu pagi (19/4/2025).
“Kami diadang oleh sekitar 30–50 orang di sejumlah desa. Mobil kami juga sempat digeledah,” ujar Eko.
Ia juga menyebut mengenali beberapa pelaku, termasuk anggota DPRD dan anak dari calon bupati. Aksi penggeledahan itu juga direkam dan disebarluaskan di media sosial disertai narasi yang dinilai menyesatkan.
“Mereka membuat seolah-olah itu operasi tangkap tangan oleh polisi terkait korupsi,” ujar Medio Yulistio, juru bicara keluarga paslon nomor 2.
Pilkada di Bengkulu Selatan sendiri menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada Sabtu (19/4/2025), sehari setelah insiden tersebut terjadi.
Sebelumnya Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengingatkan seluruh jajarannya untuk siaga di kantor usai pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024. Menurutnya, meski PSU telah terlaksana, tugas Bawaslu belum berakhir.
’’Jangan sampai kantor kosong, meskipun hari libur. Karena penanganan pemilihan itu mengacu pada hari kalender, bukan hanya hari kerja,” ujar Herwyn saat memberikan pembekalan di kantor Bawaslu Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (19/4).
Herwyn menegaskan bahwa kesiapsiagaan ini menunjukkan komitmen kerja Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu secara berkelanjutan. Ia pun meminta agar ketua Bawaslu di tiap daerah mengatur jadwal piket bagi pimpinan dan staf, terutama saat hari libur.
Selain itu, Herwyn menginstruksikan agar Bawaslu daerah berkoordinasi erat dengan jajaran Panwascam dan Panwas Kelurahan/Desa saat proses rekapitulasi suara. “Siapkan data yang kita miliki agar sama dengan data penyelenggara lainnya. Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian,” tegasnya.
Saat melakukan pengawasan di PSU Banjarbaru, Herwyn mengaku menemukan sejumlah surat suara rusak dalam jumlah cukup banyak di salah satu kecamatan. Menurutnya, temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti sebagai langkah antisipatif jika permasalahan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di akhir arahannya, Herwyn berharap seluruh hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi internal dan pencapaian kinerja Bawaslu, meski pemilu belum akan digelar dalam waktu dekat.
“Kita sudah bekerja sebaik mungkin. Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan, mulai dari sosialisasi hingga pelibatan masyarakat, termasuk dalam pengawalan hak suara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyerukan kepada seluruh panitia pengawas kecamatan (panwascam) se-Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk bersikap tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan selama pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.
Pernyataan itu disampaikan Totok dalam kegiatan pengarahan yang dihadiri ratusan Panwascam di Kukar, Kalimantan Timur, pada Jumat (11/4/2025). Ia menegaskan bahwa keberanian Panwascam sangat menentukan keberlangsungan demokrasi di daerah tersebut.
“Panwascam harus berani dan konsisten. Keberanian kalian akan jadi tonggak penguatan demokrasi di Kukar. Sekali berani, demokrasi akan hidup dan dikenang. Tapi kalau melempem, demokrasi akan mati, dan bisa jadi akan ada permohonan ke MK lagi,” tegas Totok.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran Panwascam dalam menegakkan aturan, terlebih di Kukar yang dikenal sebagai kota tua dan kerajaan bersejarah di Indonesia. Totok bahkan menyebut simbol lembuswana sebagai cerminan semangat yang harus dipegang oleh para pengawas pemilu di Kukar.
“Jangan main-main. Ini Kukar, kota tua, kerajaan tua. Simbolnya lembuswana, itu penuh makna kekuatan. Biarkan spirit itu masuk ke jiwa kawan-kawan dalam menegakkan aturan PSU. Jika tidak, ini bisa jadi cacat demokrasi di kota tua yang kita banggakan,” jelas pria asal Malang ini.
Totok turut menyinggung penyesuaian peraturan dalam Undang-Undang Pemilihan hasil judicial review. Salah satunya adalah Pasal 188 yang kini tersinkronisasi dengan Pasal 71, sehingga TNI/Polri yang terlibat dalam tindakan yang merugikan atau menguntungkan peserta pemilu dapat dikenai sanksi pidana.
“Nah, ini tugas kalian untuk mencermati agar pelanggaran tidak terjadi. Ini bagian dari upaya kita menyosialisasikan pemilu yang lebih baik ke depan. Saya titipkan PSU Kukar ini dijalankan dengan baik, dan Panwascam harus mengawasi, mencegah, dan menindak sesuai aturan,” tutupnya.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengunjungi beberapa kecamatan di Provinsi Lampung.
Dalam kunjungannya, Lolly memberi semangat untuk para panita pengawas kecamatan (Panwascam) agar tetap berintegritas dan menambah keahlian.
Dia menilai Panwascam adalah salah satu garda terdepan dalam kontestasi pilkada mendatang, sehingga harus tahu ketentuan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Maka jika ada konflik yang ditemui, Panwascam tidak salah langkah ambil keputusan.
“Panwascam contoh integritas dan punya pengetahuan dan skill keterampilan. Itu bisa dilakukan percepatan, pengawas pemilu harus belajar cepat,” jelas Lolly di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Selasa (15/10/2024).
Dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, Lolly juga meminta agar Panwascam berjuang sekuat tenaga dan saling mengingatkan rekan kerja jika ada yang salah. Dia menegaskan seluruh penyelenggara pemilu harus dapat menjadi teladan.
“Kalau ada yang oleng digoda diingatkan. Kalau ada yang bagus kerjanya apresiasi. Cara kita apresiasi yang di bawah? Memastikan ponsel tidak sulit dihubungi,” tutur Lolly.
Dari beberapa hal tersebut, Lolly berharap Panwascam bisa gerak cepat dan terus tingkatkan kapasitas diri agar menjadi pemecah masalah yang baik di lapangan. (jpnn/c1/abd)
Kategori :