Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung sedang berupaya melanjutkan pembangunan Kotabaru di Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, yang kini tengah diajukan untuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam upaya tersebut, pemerintah mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Gubernur Lampung terpilih Rahmad Mirzani Djausal (RMD) memastikan akan memantau proses pengajuan pembangunan Kotabaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung dalam rangka PSN.
’’Pasti, kepemimpinan kami akan memonitor. Kami juga akan fokus pada keberlanjutan pembangunan Kotabaru," ungkapnya, Jumat (7/2).
Namun, sambung RMD, saat ini pihaknya belum dapat melakukan pemantauan. Hal tersebut karena dirinya belum dilantik sebagai gubernur. "Nanti setelah pelantikan saya cek langsung," ucapnya.
Mirza juga menegaskan meski belum bisa memantau langsung, koordinasi dengan penjabat Gubernur Samsudin telah dilakukan secara intensif. "Sekarang belum bisa monitor, tetapi koordinasi dengan penjabat Gubernur Samsudin sudah berjalan masif," jelasnya.
Untuk diketahui, usulan melanjutkan pembangunan Kotabaru, yang direncanakan menjadi pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, telah masuk dalam daftar PSN.
’’Karena pengajuan proyek pembangunan Kotabaru melalui proses panjang, kami belum dapat memastikan persetujuan akhir," katanya.
Namun, dia menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan segala upaya untuk memastikan proyek ini masuk dalam PSN.
"Usulan sudah kami kirimkan ke Pemerintah Pusat dan memang melalui banyak tahapan untuk bisa disetujui," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Meski baru selesai pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Lampung tingkat kabupaten/kota, Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 2 ini akan fokus memperbaiki jalan di Lampung dengan menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo di Jakarta.
Mirza –sapaan akrab Rahmat Mirzani Djausal– mengatakan pertemuan ini bertujuan membahas percepatan perbaikan infrastruktur di Lampung, khususnya jalan rusak. ’’Selain itu, kami juga memperhatikan sistem irigasi. Karena ini menjadi perhatian serius masyarakat,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Mirza menyampaikan harapan agar pemerintah pusat mendukung peningkatan status dan perbaikan jalan, mulai dari desa hingga provinsi.
’’Mohon izin, Pak Menteri. Kondisi jalan di Lampung sangat memprihatinkan, dengan sekitar 1.700 km yang membutuhkan biaya perbaikan hingga Rp350-Rp400 miliar per tahun. Kami sangat berharap dukungan pemerintah pusat untuk membantu menangani masalah ini,” katanya.
Dia menambahkan perbaikan jalan ini penting untuk mendukung jalur sentra pangan di Lampung. Beberapa prioritas meliputi jalan Pringsewu–Lampung Tengah–Lampung Utara sepanjang 250 km dan Bandarjaya–Menggala sepanjang 80 km. Serta jalur wisata Bandarlampung–Pesawaran–Tanggamus sepanjang 150 km.
Selain jalan, Mirza juga menyoroti masalah irigasi. Dari total 362 ribu hektare sawah di Lampung, hanya 40 persen yang terairi akibat sedimentasi saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier. Hal ini berdampak pada produktivitas pertanian di provinsi tersebut.