BANDARLAMPUNG – Pembangunan Kotabaru di Provinsi Lampung harus mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Elvira Umihanni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Provinsi Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) Lampung di aula Gedung Kuliah Umum 2 Itera, Selasa (22/4).
FGD bertema “Pembangunan Kota Baru yang Berkelanjutan untuk Masa Depan Lanskap Perkotaan yang Adaptif” ini menjadi bagian dari rangkaian Musprov IALI Lampung periode 2025–2028.
BACA JUGA:Aksi Brutal Debt Collector di Pekanbaru: Korban Dikeroyok Dekat Kantor Polisi
Elvira menyampaikan bahwa saat ini pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dihadapkan pada tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.
“Pembangunan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Kita harus memikirkan keberlanjutan, ketahanan lingkungan, serta daya saing wilayah,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Lampung berkomitmen mewujudkan tata ruang yang holistik dan berorientasi masa depan. Kawasan Kota Baru menjadi fokus utama sebagai pusat pemerintahan dan pengembangan wilayah.
“Kota Baru dirancang bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang terintegrasi,” kata Elvira.
Ia menyoroti pentingnya pembangunan Kota Baru sebagai solusi terhadap penurunan kualitas lingkungan, yang ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang menurun dan meningkatnya risiko bencana seperti banjir.
“Kota Baru harus dibangun dengan prinsip low impact development dan green urbanism. Artinya membangun tanpa merusak, menciptakan kota yang sehat, nyaman, dan adaptif terhadap perubahan iklim,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru terus melanjutkan pengembangan Kota Baru dengan pendekatan eco city.
Namun, Elvira mengakui tantangan anggaran menjadi kendala tersendiri. Karena itu, pihaknya mendorong agar Kota Baru masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau minimal mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Selain itu, kami juga mendorong promosi peluang investasi dan menjajaki skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta skema lainnya untuk merealisasikan pembangunan Kota Baru,” tambahnya.
Elvira juga menekankan pentingnya peran IALI Lampung sebagai mitra strategis pemerintah, bukan hanya sebagai wadah profesional, tetapi juga sebagai jembatan antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional.
“FGD ini bukan sekadar diskusi, tapi langkah awal membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan para ahli untuk menciptakan lanskap kota yang fungsional, estetis, dan berkelanjutan,” pungkasnya.