Jika Ketegangan Politik Berlanjut
JAKARTA – Analis pasar modal Hans Kwee menilai pengesahan UU TNI memang belum memberikan gejolak besar di pasar saham. Namun, ia mengingatkan bahwa penolakan publik terhadap dwifungsi TNI tetap harus diperhatikan, terutama karena menyangkut nilai-nilai Reformasi 1998.
“Seperti yang disampaikan oleh Pak SBY, penolakan terhadap dwi fungsi ABRI adalah hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat ini berakar dari Reformasi 1998 yang menuntut penghapusan fungsi ganda TNI,” kata Hans.
Ia menekankan bahwa jika tidak ditangani secara hati-hati, protes masyarakat bisa berkembang menjadi demonstrasi berkepanjangan. Hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada stabilitas nasional dan iklim investasi, termasuk persepsi negatif dari investor asing.
“Demo yang berkepanjangan dapat menyebabkan kemacetan, menimbulkan kekhawatiran, dan merusak kepercayaan investor terhadap kondisi pasar,” imbuhnya.
Menurutnya, daripada memperluas fungsi TNI, lebih logis jika pemerintah meningkatkan kesejahteraan prajurit.
“Jika tujuan utamanya adalah memperkuat TNI, mungkin lebih baik jika fokusnya pada peningkatan gaji dan fasilitas bagi prajurit, daripada memperluas fungsi mereka,” jelas dosen Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya itu.
Dari sisi pasar modal, Hans menyebut dampak dari isu ini tidak akan langsung terasa, namun ketegangan politik yang terus bergulir bisa menjadi sentimen negatif jangka menengah, terutama bagi investor asing.