JAKARTA - Direktur Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM Hargo Utomo menyoroti rencana merger TikTok dengan menggandeng GoTo melalui Tokopedia.
Menurutnya, rencana kongsi dagang itu membuat urusan e-commerce dikendalikan kekuatan pihak yang menguasai data pelanggan. ’’Pada akhirnya, e-commerce memang akan dikendalikan oleh entitas yang memiliki kekuatan dalam menguasai basis pelanggan dengan sumber daya produktif," kata Hargo kepada awak media, Senin (4/12).
Dari situ, pria yang juga berstatus akademisi itu meminta pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU bisa bekerja memantau persaingan usaha di e-commerce
"Menjadi tantangan besar bagi KPPU dalam memantau persaingan usaha," kata Hargo.
Pemerintah, katanya, perlu melakukan pengawasan demi mencegah terjadinya ekspolitasi pasar oleh satu konglomerasi perusahaan teknologi apabila merger terlaksana.
"Menghindari terjadinya eksploitasi akibat penguasaan pasar di platform e-commerce, maka layak dipikirkan kembali pola hubungan antara pemilik platform (TikTok-Tokopedia) dan para mitra penyedia content," kata Hargo.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan soal aplikasi yang menguasai 123 juta WNI dengan pembelian sangat masif.
Jokowi memberi perhatian pada keamanan data dan perilaku konsumen Indonesia yang dianggap sudah dikuasai dengan predatory pricing.
“Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita gak sadar, tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi,” kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/10) kemarin.
Sementara itu, beberapa praktisi sempat menganggap algoritma TikTok melalui Tiktok Shop merugikan UMKM. TikTok bahkan diduga pengamat menggunakan data mengenai produk yang laris di suatu negara untuk kemudian diproduksi di Tiongkok. (ast/jpnn/c1/abd)