JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani menegaskan hingga saat ini partainya belum membicarakan mengenai pergantian Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
’’Kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu. (Pergantian Sekjen) Kita belum bicara hal itu,” kata Puan saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1).
Puan juga memberikan penjelasan terkait pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menyoroti cara KPK menangani kasus korupsi. Megawati mengkritik adanya dugaan ketidaksetaraan dalam penanganan perkara serupa oleh KPK.
Menurut Puan, pernyataan Megawati bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum harus berjalan dengan adil bagi semua pihak.
“Maksudnya adalah agar proses hukum itu berjalan sama. Jadi, ya, semuanya itu harus berjalan dengan adil,” ujarnya.
Terkait rencana Hasto Kristiyanto untuk memenuhi panggilan KPK pada Senin, 13 Januari 2025, Puan menegaskan bahwa hal itu merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
“Sebagai warga negara, tentu saja harus (menghormati) proses hukum. Sekarang, proses hukumnya sedang berjalan,” ujar Puan.
Pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto bersama dengan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan mantan anggota KPU Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.
Hasto diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi Wahyu agar menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih. Selain itu, ia juga diduga mengarahkan DTI untuk mengantarkan uang suap kepada Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina.
Sebelumnya, Wajah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, hilang dari website resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, tepatnya di bagian Struktur DPP atau di laman https://pdiperjuangan.id/struktur-dpp
Ini terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI.
Kasus ini juga melibatkan Harun Masiku, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Di laman struktur organisasi DPP PDIP, foto Hasto tidak muncul di tempat seharusnya, yaitu di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Sekjen PDIP Bidang Internal Utut Adianto.
Di bawahnya, terdapat tiga pengurus lainnya, yaitu Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan, Sadarestuwati; Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan, Arif Wibowo; dan Bendahara Umum, Olly Dondokambey.
Meski demikian, Ketua DPP PDIP Said Abdullah memastikan bahwa Hasto Kristiyanto tetap menjabat sebagai Sekjen, meskipun statusnya sebagai tersangka KPK. Ia menyatakan bahwa keputusan terkait jabatan struktural DPP PDIP sepenuhnya merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.