JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan upaya peremajaan dan pengadaan baru kapal laut membutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun.
AHY menuturkan setiap tahunnya terdapat peningkatan permintaan (demand) masyarakat terhadap layanan transportasi laut, baik untuk angkutan penumpang maupun barang, terutama pada momen libur Natal dan tahun baru serta perayaan Idul Fitri.
"Terkait dengan penganggaran, tentu sekali lagi harus dihitung dengan cermat. Memang tidak murah, total itu bisa Rp1,5 triliun, dan setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin," ujar AHY, dikutip Senin (30/12).
Pihaknya juga perlu mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendukung upaya peremajaan dan pengadaan baru kapal laut tersebut.
Saat ini hanya ada 82 kapal angkut yang terdiri dari 50 kapal milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan 32 kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero).
Mengingat upaya peremajaan dan pengadaan baru kapal laut tersebut terkait dengan anggaran negara, ia pun menyatakan bahwa diperlukan dukungan politik dalam realisasinya. "Karena anggaran tidak lepas dari proses politik antara pemerintah dengan parlemen, dengan DPR," ujar AHY.
Supaya tidak terlalu bergantung dan membebani APBN, kata AHY, pihaknya pun berupaya untuk mencari alternatif pembiayaan yang kredibel untuk memenuhi kebutuhan tersebut. "Untuk peremajaan sekaligus penambahan jumlah kapal juga tengah kami bicarakan skema-skema pembayaran yang kredibel dan bisa lebih cepat ketika kebutuhannya juga memang lebih urgent (mendesak)," katanya lagi.
Hingga 29 Desember 2024, Pelni mencatat telah memberangkatkan sebanyak 366.002 pemudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. "Selama periode 11 hingga 29 Desember 2024, masyarakat yang bepergian dengan kapal Pelni mencapai 366.002 orang," kata Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani.