Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan penguatan infrastruktur digital, literasi digital, regulasi adaptif, dan akses pembiayaan bagi UMKM dan start-up di dalam ekosistem digital.
“Selain itu, pertumbuhan gig workers perlu didukung melalui perluasan perlindungan sosial, akses keuangan inklusif, dan program pelatihan, guna menciptakan ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi,” kata Shinta.
Sementara berdasarkan Bank Indonesia, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit menunjukkan tren peningkatan dari 2016 hingga 2024. Meskipun secara proporsi kredit UMKM mengalami peningkatan, masih terdapat PR pertumbuhan kredit UMKM.
Pasalnya, hingga Agustus 2024 secara angka mengalami penurunan mencapai 4,54 persen. Di mana kredit UMKM tertinggi tercatat pada 2021-2022 yang berada di kisaran 12,11 persen.
Pada Agustus 2024, pertumbuhan kredit UMKM terlihat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit total, masing-masing berada di angka 4,54 persen dan 10,90 persen.
Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda juga mengungkapkan terkait akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa terlihat menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan.
Pada Juli 2024, akumulasi penyaluran pinjaman di luar Pulau Jawa baru mencapai Rp188,45 triliun sejak Januari 2022, sangat jauh berbeda dengan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima di Pulau Jawa yang telah mencapai Rp737,31 triliun.
“Keadaan ini menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan, padahal Pinjaman Daring dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel untuk UMKM,” ujar Nailul Huda.