Timpora Mitigasi Potensi Risiko Tinggi TPPO dan Penyelundupan Manusia

BANDAR LAMPUNG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung mitigasi TPPO dan TPPM di Lampung lantaran masuk potensi risiko tinggi. 

Mitigasi salahsatunya dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat provinsi, Selasa 25 November 2024. 

 Fokus dibahas yakni “Peran Masyarakat dan Stakeholder dalam Mencegah TPPO dan TPPM di Provinsi Lampung.” 

Rakor ini dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi, di antaranya Kodam XXI/Radin Inten, Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kesbangpol Provinsi Lampung, BNN Provinsi Lampung, BIN Daerah Lampung, Lanud Utama TNI AU Lampung, Lanal Lampung, BAIS TNI Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta Kepala Kantor Imigrasi se-Lampung.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, menegaskan bahwa Rakor TIMPORA merupakan forum strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan sinergi antarinstansi terkait pengawasan orang asing sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Untuk memperkaya materi, Kanwil Imigrasi menghadirkan narasumber dari BP3MI Lampung, yang diwakili Muhammad Meidi, dengan moderator Azwar Anas, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian.

Paparan narasumber menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM), yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena terorganisir, lintas negara, serta mengancam martabat dan hak asasi manusia.

Lampung juga disebut memiliki potensi risiko tinggi karena merupakan pintu gerbang Sumatera dan menjadi salah satu provinsi dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar kelima di nasional.

Rakor kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta aktif menyampaikan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat efektivitas pengawasan orang asing di Lampung.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen seluruh instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian di tingkat provinsi. (*)