JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memberikan saran agar Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membuat partai politik sendiri setelah dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Adi menyatakan pemecatan Jokowi dan keluarganya oleh PDIP merupakan langkah untuk melepaskan beban politik yang selama ini melekat pada Jokowi dan keluarganya.
’’PDIP tak ingin menanggung beban politik yang terus dikaitkan dengan Jokowi dan keluarga besarnya. Meskipun PDIP harus mengakui kerugian dengan kehilangan Jokowi, Gibran, dan Bobby, namun bagi PDIP, ini adalah momen untuk konsolidasi tanpa mereka,” ujar Adi saat dihubungi Disway.id, Kamis, 19 Desember 2024.
Adi berpendapat bahwa jika Jokowi bergabung dengan partai besar seperti Golkar atau Gerindra, langkah tersebut akan terkesan pragmatis dan tidak memberi ruang untuk membuktikan bahwa dirinya dapat sukses tanpa PDIP.
“Sebagai alternatif, sebaiknya Jokowi mendirikan partai sendiri. Ini akan membuktikan bahwa Jokowi hebat tanpa PDIP,” ujar Adi.
Adi menambahkan bahwa selama ini PDIP mengklaim bahwa keberhasilan Jokowi menjadi Presiden, Gubernur DKI Jakarta, dan Walikota Solo adalah berkat dukungan partai tersebut.
Namun, jika Jokowi hanya bergabung dengan partai besar yang sudah mapan, tidak ada lagi ukuran untuk membuktikan kemampuannya setelah tidak menjabat sebagai presiden.
“Ini saat yang tepat bagi Jokowi untuk membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa PDIP dengan mendirikan partai baru. Jika hanya bergabung dengan partai besar, tentu tidak ada lagi ukuran untuk mengatakan bahwa Jokowi hebat setelah tidak lagi menjadi presiden,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Handoko, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan Jokowi terkait membentuk partai baru.
“Kami masih menunggu langkah Pak Jokowi. Tidak dalam waktu dekat ini, ada saatnya,” ujar Handoko saat dikonfirmasi, Kamis 19 Desember 2024.
Mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan partai lain, Handoko menegaskan bahwa pintu mereka tetap terbuka.
Pasalnya, banyak partai besar yang tertarik untuk meminang Jokowi sebagai kadernya. Namun, hingga saat ini belum ada pembicaraan serius terkait hal itu.
“Pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politik Pak Jokowi. Sampai saat ini kami belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Pak Jokowi terkait rencana tersebut,” tegas Handoko.
Dia juga menambahkan bahwa jika Jokowi memerintahkan untuk mengambil langkah tertentu, Projo siap mengikuti.
“Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” tutup Handoko.