"Sejumlah faktor yang menghambat pengembangan dan penjualan properti residensial primer adalah kenaikan harga bangunan, masalah perizinan, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR, dan perpajakan. Sementara, tingginya suku bunga KPR dianggap oleh responden tidak menghambat pengembangan dan penjualan properti," beber Ramdan.
Mayoritas pembelian rumah primer, lanjut dia, dilakukan dengan cara KPR dengan pangsa 75,80 persen. Berdasar analisis uang beredar BI, penyaluran kredit properti tumbuh 7,2 persen YoY. Setelah pada bulan sebelumnya meningkat 7,6 persen YoY.
"Realisasi KPR pada triwulan III 2024 secara triwulanan juga tidak setinggi triwulan sebelumnya. Yang mana hanya tumbuh sebesar 1,70 persen (QtQ) melambat dibandingkan realisasi triwulan II 2024 sebesar 2,55 persen (QtQ)," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Nixon L.P Napitupulu memastikan akan mempercepat proses pengajuan KPR. Suku bunga juga dibuat lebih efisien.
Terkait program 3 juta rumah, Nixon menjelaskan dibagi 2 juta di desa dan 1 juta di kota. Skema KPR keduanya tentu berbeda. KPR di desa lebih mengarah ke pembiayaan renovasi.
"Bukan model developer bangun rumah. Karena yang paling banyak persoalan di desa, rumahnya sudah ada tapi tidak layak huni. Budget-nya berkisar Rp30 jutaan, lebih ke arah membuat jadi layak huni. Terbanyak masalahnya adalah sanitasi," ucapnya.
Yang di kota, menggunakan model FLPP. Mengingat, banyak milenial di daerah urban belum memiliki rumah karena harganya terlalu mahal. Maka cara yang dia usulkan yaitu memanfaatkan lahan milik negara yang tidur diberikan hak pengelolaan lahan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB) 30 tahun. Bahkan bisa diperpanjang sampai 80 tahun. (jpc/c1)