MESUJI – Hingga tahapan kampanye pIlkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mesuji belum menemukan atau memproses politik uang. Baik itu laporan maupun temuan.
Ketua Bawaslu Mesuji Deden Cahyono mengatakan meski bahwa sampai sekarang tidak ada laporan masuk soal politik uang, tetapi Bawaslu tetap mengawasi hingga masa tenang.
Deden berharap kondisi ini dapat dipertahankan hingga hari pemungutan suara.
Menurut dia, belum adanya laporan berkaitan dengan politik uang menunjukkan bahwa kualitas demokrasi semakin membaik.
“Mudah-mudahan, hingga 27 November, situasi ini bisa kita jaga bersama,” kata dia, Jumat 15 November 2024.
Selain itu dirinya memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat bawah.
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) rutin melaksanakan patroli pengawasan setiap hari, Panwascam dan jajaran melaksanakan patroli pengawasan. jelasnya
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bandarlampung mewaspadai gerakan hantu money politics jelang pemilihan wali kota (pilwakot).
Karenanya, Bawaslu Kota Bandarlampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melawan dan menghindari praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Dalam upaya pengawasan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan melaksanakan patroli pengawasan selama masa tenang dan tahapan pemungutan serta penghitungan suara (Tungsura) Pilkada 2024.
Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Hasanuddin Alam, menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu, yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, telah menyusun program bersama berupa patroli pengawasan.
“Kami di Gakkumdu telah menyusun program Patroli Pengawasan. Selama masa tenang dan Tungsura, kami akan melaksanakan patroli bersama untuk mengawasi potensi pelanggaran,” ujar Hasanuddin Alam, Rabu (13/11/2024).
Menurut Hasanuddin, praktik politik uang saat ini bukan hanya melibatkan uang tunai atau amplop, tetapi juga distribusi sembako, seperti minyak goreng, gula, beras, dan bahan kebutuhan pokok lainnya.
“Saya harap masyarakat bisa memahami dan menghindari praktik-praktik politik uang yang merusak proses demokrasi dalam Pilkada ini,” katanya.
Patroli Pengawasan ini, lanjut Hasanuddin, bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran, termasuk politik uang, yang terjadi di tengah masyarakat.