JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan 12 program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2025 untuk mendukung program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meliputi swasembada pangan, pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi, dan industrialisasi hilirisasi melalui koperasi.
Tak hanya itu. Budi juga memastikan bahwa kementerian yang dipimpinnya akan berperan aktif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan pemenuhan gizi, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi rakyat.
"Ke-12 program prioritas Kemenkop tersebut, pertama, suplai bahan pokok dan makanan untuk Makan Bergizi Gratis di mana koperasi berperan aktif untuk menyediakan kebutuhan bahan baku/suplai," beber Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11).
Kedua, penyaluran pupuk melalui koperasi untuk memutus rantai distribusi dan menyediakan pupuk murah bagi petani anggota koperasi. Ketiga, penyaluran beras yang bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan pangan dan kestabilan harga di tingkat petani.
Keempat, kata Budi, penguatan produksi tekstil oleh koperasi, utamanya koperasi diarahkan untuk memproduksi pakaian anak-anak usia 0-12 tahun. Kelima, suplai bahan baku perumahan rakyat untuk mendukung program penyediaan rumah bagi masyarakat.
"Keenam, pengelolaan sumur minyak rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Ketujuh, produksi minyak untuk rakyat sebagai bagian dari hilirisasi sawit dan alternatif minyak berkualitas," jelasnya.
Sedangkan kedelapan, kata Budi, pihaknya akan mendorong produksi energi biomassa di mana koperasi bisa lebih memperhatikan lingkungan dalam menjalankan usaha. Kesembilan, yakni soal suplai susu nasional untuk mendukung program MBG dan mendorong peningkatan ekonomi anggota koperasi peternak sapi. Adapun yang kesepuluh adalah pengembangan Koperasi Ojek Online.
"Berikutnya, program kesebelas dan keduabelas adalah revitalisasi KUD untuk mengaktifkan kembali dan pengembangan KUD eksisting agar lebih berdaya saing. Termasuk penghapusan buku dan hapus tagih Kredit Usaha Tani atau KUT," ungkapnya. (jpc/c1)