Bahlil membeberkan, ada sejumlah opsi yang nantinya akan digodok oleh Satgas Optimalisasi Kebijakan Subsidi Energi. Salah satunya, yakni soal subsidi BBM dan LPG yang akan diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu diantaranya adalah kita akan memberikan BLT kepada masyarakat," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah sebagian subsidi BBM dan elpiji yang tidak tepat sasaran. Subsidi itu akan dialihkan menjadi subsidi angsuran rakyat untuk kepemilikan rumah.
Hal ini didasarkan pada rencana Prabowo yang akan membangun sebanyak 2 juta rumah per tahun di pedesaan pada masa jabatannya. Salah satu yang menjadi sasaran dalam proyek itu adalah pemilik tanah yang belum memiliki rumah.
"Kalau nggak salah nanti ada perubahan alokasi subsidi energi, seperti subsidi bensin, elpiji. Itu kan saat ini kurang tepat sasaran. Ini mau ditransformasikan menjadi (subsidi) kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran kepemilikan rumah pada saatnya," kata Joko saat ditemui di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, Senin (28/10).
Ia menyebut uang ratusan triliun yang dikeluarkan negara selama ini tidak tepat sasaran. Berdasarkan hitungannya, rata-rata, kata dia, subsidi itu justru banyak dinikmati orang mampu pemilik mobil, yang nilainya per unit bisa mencapai Rp600.000–Rp 800.000.
Sehingga ke depan, kata Joko, anggaran itulah yang akan ditransformasi dan dialihkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, yakni 3 juta rumah per tahun.
"Bayangkan kalau yang menerima (subsidi BBM) orang yang memiliki mobil. Itu rata-rata hitungannya, kalau satu mobil mencapai Rp600.000–Rp800.000, tapi itu yang mendapatkan orang mampu karena memiliki mobil. Itu (subsidi BBM) yang akan ditransformasikan," jelasnya.