Politisi PKS itu menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus bekerja ekstra. Lantaran akan ada banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran. Untuk membiayai program-program itu perlu mengajukan APBN Perubahan.
"Dengan menterinya (keuangan, Red) tetap Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan," ujar legislator dapil DK Jakarta I itu.
Anis Byarwati juga menyampaikan perlu adanya perencanaan untuk mengantisipasi berbagai kondisi internasional yang bisa berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Karena kondisi geopolitik juga belum membaik. Apalagi sekarang perang Israel juga belum berakhir.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, daya beli masyarakat harus ditingkatkan melalui program APBN. Apalagi menteri-menteri ekonomi Kabinet Merah Putih mempertahankan sosok-sosok yang sudah menunjukkan kapasitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di masa sulit akibat pandemi.
"Tapi, ini kan belum memasuki era itu. Tahun depan mungkin baru mulai kita melihat bagaimana APBN untuk 2025. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana efektivitasnya menahan inflasi, dan mencoba mendorong growth dari situ," beber Jahja.
Dengan jumlah menteri yang lebih banyak dalam kabinet pemerintahan saat ini, membuat fokus akan semakin tajam pada bidang-bidang tertentu. Dengan demikian, Jahja berharap kebijakan dan kinerja yang dihasilkan ke depan akan semakin baik. Termasuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Tapi, yakin basic-nya sudah bagus tim ekonomi kita sudah baik dan juga dengan cukup banyaknya menteri-menteri berarti fokus dari mereka itu masing-masing lebih tajam kepada bidang masing-masing. Nah, tinggal kita menunggu policy seperti apa? kinerja seperti apa? Kita harapkan tentunya nanti itu akan bisa lebih baik," ungkap Jahja. (jpc/c1)